Setelah 10 Tahun Reformasi di Indonesia. Bagaimana hasil yang dicapai?
Hampir 10 tahun reformasi berjalan tanpa arah yang dipahami rakyat, 4 kali pergantian pimpinan pemerintahan, reshuffle kabinet berulangkali pada tiap pemerintahan, praktis mengakibatkan pengangguran makin meningkat, sandang pangan, pendidikan dan jaminan kesehatan semakin tidak terjangkau bagi sebagian besar rakyat Indonesia, serta semakin terkikisnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.
Akar permasalahan timbulnya hal di atas antara lain, dikarenakan ketiga pilar penyelenggara negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif belum mempunyai dan atau belum mampu menyatukan persepsi untuk menyelenggarakan dan mencapai tujuan bernegara.
Dan yang sangat menghawatirkan adalah bila berlanjut stagnan tanpa terobosan terobosan besar yang berarti hampir dapat dipastikan eksistensi negara kesatuan republik indonesia hanya akan menjadi kenangan bagi generasi anak cucu kita.
Hak prerogatif Presiden yang kurang dalam mendahulukan kepentingan rakyat
Dalam praktek selama masa reformasi, Presiden terpilih dengan hak prerogatifnya memilih menteri-menteri hanya dalam waktu yang singkat 2-3 minggu saja, sehingga kemampuan maupun program kerjanya tidak dipersiapkan dengan baik dan hasilnya jauh dari harapan rakyat. Pemilihan para menteri yang diangkat cenderung merupakan hasil kompromi antara partai politik dengan Presiden .
Apakah beretika bilamana Presiden yang sepenuhnya dipilih langsung oleh rakyat, yang seharusnya mampu memperibuaiki kesejahteraan dengan menentukan menteri yang memiliki kemampuan kerja dan program kerja yang teribuaik namun dalam kenyataannya tidak demikian?
Selain itu anggota kabinet dan program kerjanya praktis tidak pernah disosialisasikan pada rakyat, jauh hari sebelum para anggota kabinet diangkat oleh Presiden, sehingga dalam implementasinya kurang mendapat dukungan rakyat dan hasilnyapun tidak memenuhi keinginan sebagian besar rakyat, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan pendidikan serta jaminan kesehatan yang makin tidak terjangkau.
Pemerintahan Tidak Efektif
Pemerintahan yang tidak kompak sehingga tidak efektif hanya bekerja 1 atau 2 tahun saja dari 5 tahun masa pemerintahan mengingat anggota kabinet merupakan wakil dari partai politik yang 1 atau 2 tahun sebelum pemilu sudah sibuk dengan persiapan pemilu berikutnya. Apakah hal ini juga beretika bagi kepentingan rakyat yang memilih?
Lemahnya efektifitas dan kekompakan kabinet selama ini dapat dimaklumi mengingat tim anggota kabinet tidak pernah disiapkan dalam jangka cukup untuk di fit and proper test kan orang dan programnya praktis tidak pernah didebat publikkan.
Juga disebabkan anggota kabinet yang belum pernah sebelumnya bekerja dalam satu tim karena dibentuk hanya dalam waktu 2-3 minggu tanpa program kerja anggota kabinet lima tahunan yang rinci dan jelas di tengah-tengah ketidakjelasan arah dan prioritas pembangunan bangsa jangka panjang selama 10 tahun.
Seharusnya sebagai calon anggota tim kabinet kerja, setiap anggota atau calon anggota kabinet telah bersama-sama dalam satu perahu menyusun prioritas program kerja masing-masing anggota yang disusun berdasarkan keberhasilan dan kegagalan kabinet saat itu ataupun kabinet sebelumnya dengan tidak lupa mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak bagi rakyat serta perkembangan global yang bisa membantu suksesnya program kabinet
Dengan demikian kekompakan antar menteri dan efektifitas kabinet telah terjalin satu dua tahun sebelum pemilu sehingga kabinet dapat bekerja penuh selama lima tahun sejak dari hari pertama bekerja, lebih jauh lagi karena jika didebat publikkan, maka efektifitas dan kekompakan serta leadership calon presiden bersama anggota kabinetnya diketahui rakyat jauh sebelum dipilih rakyat.
Kurangnya dukungan rakyat dan lembaga tinggi negara kepada pemerintah dan programnya
Dukungan lembaga legislatif, yudikatif, lembaga lainnya serta partisipasi rakyat sangat tergantung kepada keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam penyusunan prioritas program pembangunan, sehingga menimbulkan solidaritas karena turut serta dalam bagian penyusunannya. Misalnya dalam debat publik yang partisipatif.
Bila dilakukan secara sistematis prioritas program pembangunan bangsa dapat dijadikan alat pemersatu atau simbol atau icon bangsa untuk menggelorakan semangat perjuangan bangsa merajut kekuatan yang terpecah pecah menjadi kekuatan satu padu bersama seluruh rakyat berjuang merealisasikannya
Sangat Mengecewakan Rakyat?
Sangat naif dan telah sangat menyakitkan rakyat bahwa presiden yang dipilih oleh rakyat ternyata memberikan akomodasi pada partai politik secara berlebihan untuk menduduki jabatan menteri, yang ternyata tidak benar-benar melalui proses seleksi program dan seleksi anggota kabinet yang dipersiapkan jauh sebelum pemilu serta benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat.
Oleh sebab itu sudah saatnya negara sebagai wadah berkumpulnya seluruh rakyat tanpa terkecuali untuk kembali kepada paradigma dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.
Apakah sistem rekruitmen politik kita saat ini masih relevan?
Apakah ketidakjelasan arah reformasi atau arah pembangunan nasional kita atau sistem politik kita perlu peninjauan kembali mengingat lemahnya kepemimpinan nasional, lemahnya tim kabinet serta ketidakjelasan program pembangunan yang sungguh-sungguh sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat banyak serta dipahami sepenuhnya oleh rakyat.
Apakah budaya bangsa kita atau sistem pendidikan kita sanggup mendukung Indonesia menjadi negara yang dikualifikasikan negara maju (developed atau fully developed country dengan GNP perkapita diatas US$ 5.000 atau diatas US$ 10.000).
Negara yang bertanggung jawab seyogianya mampu mengedepankan suatu sistem politik yang selalu melindungi kepentingan seluruh rakyat secara adil dan mampu menjamin terlaksananya semua program-program bangsa untuk mencapai keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat sesuai mukadimah UUD 1945.
Operasionalisasi dari keinginan luhur mukadimah diatas atau operasionalisasi dari Pancasila sangat dibutuhkan oleh bangsa ini adalah konsep incorporated dengan semangat enterpreneur yang membutuhkan perubahan mekanisme politik yang memungkinkan rakyat memilih orang Indonesia teribuaik, mampu mengisi kepemimpinan nasional atau kepemimpinan daerah yang bersih dan kuat,
Tim Kabinet harus mampu merumuskan program dan melaksanakan program strategis jangka panjang maupun jangka pendek menengah secara disiplin, kreatif dan inovatif yang benar-benar dibutuhkan sebagian besar rakyat, apalagi bila program yang dilegitimasi rakyat.
Apakah sistem rekruitment saat ini sudah sesuai dengan asas dari Rakyat oleh Rakyat untuk Rakyat?
Saat ini makin sulitnya mencari pemimpin-pemimpin nasional baru yang berkualitas negarawan, yang benar-benar mengurus kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh.
Bilamana proses rekruitmen kepemimpinan nasional masih menggunakan sistem pemilihan seperti saat ini, dengan presiden terpilih diberi hak preogatif menentukan anggota kabinet sendiri tanpa kejelasan program, maka praktis kegagalan 10 tahun reformasi akan berlanjut dan keberadaan atau eksistensi NKRI dalam 10 tahun yang akan datang menjadi pertanyaan besar?
Praktek koalisi partai politik
Saat ini praktek koalisi partai politik jauh sebelum Pemilu dilaksanakan, menunjukkan kecenderungan partai-partai politik beribuagi kekuasaan untuk memenangkan kursi Presiden dan kursi Menteri, disaat dimana permasalahan bangsa dipenuhi oleh tingkat kesejahteraan yang makin merosot ditambah lagi dengan makin tergantungnya Indonesia dengan import BBM serta ketidakpastian supply energi dunia.
Apakah tidak lebih baik partai politik lebih mempersiapkan prioritas program kerja dan calon anggota kabinet yang teribuaik untuk menanggulangi masalah–masalah Bangsa yang sangat mendesak diatas termasuk juga bagaimana upaya untuk melepaskan ketergantungan dari minyak import yang sudah mencapai 800 ribu bbl/hari saat ini dan produk import lainnya, disamping melunasi hutang-hutang negara, defisit anggaran APBN dan memperibuaiki iklim investasi.
Apabila koalisi partai politik dibutuhkan, maka seyogyanya koalisi tersebut dapat dilakukan setelah masing-masing partai politik menyelesaikan prioritas program kerja pembangunan bersama calon menteri yang ikut mempersiapkannya agar benar-benar memenuhi keinginan rakyat setelah mempelajari keberhasilan dan kegagalan pemerintahan saat ini ataupun pemerintahan sebelumnya.
Effendi Siradjudin dkk, Enterpreneural State Institute
Tidak ada komentar:
Posting Komentar