Mulai dengan mengajukan pertanyaan : sebenarnya apa motif dasar yang mendorong kita sebagai bangsa memutuskan untuk melakukan perubahan mendasar dalam tata kehidupan sosial politik lebih dari delapan tahun silam?
Untuk memperoleh perspektif yang benar kita perlu mengingat kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya yang membawa kita ke momen yang krusial itu. Selama lebih dari 30 tahun menakhkodai negara, orde baru telah berhasil mengangkat kondisi kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia secara sangat berarti. Penghasilan perkapita meningkat dari sekitar hanya USD $ 70 pada pertengahan 1960 an menjadi lebih dari USD $ 1000 pada pertengahan 1990-an.
Prasarana yang langsung melayani masyarakat maupun yang mendukung kegiatan ekonomi dibangun secara luas. Kemiskinan menurun drastis dan berbagai indikator kesejahteraan sosial, mulai dari harapan hidup, tingkat kecukupan gizi, tingkat kematian ibu & anak, sampai ke tingkat partisipasi pendidikan , ketersediaan air bersih dan perumahan, semua menunjukkan perbaikan yang berarti. Indonesia menjadi contoh pembangunan yang sukses(Hill, 1996, World Bank, 1993)
Dengan perbaikan taraf hidup seperti ini, mengapa timbul keresahan dan tuntutan yang makin mengental untuk perubahan di kalangan masyarakat atau lebih tepatnya, diantara para elite masyarakat?. Jawabannya terletak pada perkembangan di segi lain dari kehidupan di masyarakat Indonesia.
Di tengah kemajuan itu, terutama dalam dasa warsa terakhir Orde Baru, tumbuh persepsi dikalangan masyarakat, yang makin mengental setiap hari, bahwa praktek korupsi, penyalahgunaan kewenangan di jajaran pemerintahan dan kroniisme dikalangan dunia usaha makin meluas. Meskipun pers dikendalikan, cerita mengenai hal itu terus merebak dan kasus kasus nyata terungkap. Rasa keadilan masyarakat terusik. Namun dalam konstelasi politik yang ada, saluran saluran untuk kritik, disensi, protes dan koreksi, tersumbat. Keresahan dan ketidakpuasan berakumulasi dan siap meledak apabila ada pemicu (O'Rourke, 2002).
Dan pemicu itu akhirnya tiba. Krisis keuangan yang mulai muncul pada pertengahan 1997 terus memburuk dan memasuki tahun 1998 berkembang menjadi krisis ekonomi skala luas dengan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Harga kebutuhan pokok naik tajam dan PHK terjadi dimana mana (Johnson, 1998).
Keresahan yang semula dirasakan sebatas kalangan elite berkembang menjadi ketidak puasan sosial yang akhirnya menjadi kerusuhan massal. Indonesia memasuki tahap krisis multidimensi dan perubahan politik mendasar kemudian terjadi.
Dari Peristiwa yang penuh ketegangan dan hiruk-pikuk itu tidak mudah untuk menyarikan aspirasi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Namun apabila kita telusuri motif dasar gerakan reformasi, barangkali empat tema merangkum sebagian besar dari tuntutan tersebut, yaitu :(1) Perbaikan Ekonomi,(2) Perbaikan tata pemerintahan atau governance, (3) Supremasi Hukum dan (4) demokrasi. Singkatnya, masyarakat menginginkan Indonesia yang makmur, bersih dari KKN, taat hukum dan demokratis (O Rourke, 2002 atau Budiman dkk, eds 1999). Hal ini bukan tuntutan yang mudah, tapi itulah keinginan rakyat.
Enterpreneur for Indonesia Incorporated 2020, Institute of Research
Tidak ada komentar:
Posting Komentar