Mitos menyesatkan bahwa perdagangan bebas menjamin stabilitas ekonomi

Kapitalisme telah dipuja-puji karena keberhasilannya menciptakan jumlah kekayaan yang membludak dan oleh karena ideologi ini telah membuat banyak bagian dunia menjadi berkembang. Akan tetapi disamping ketimpangan besar-besaran dalam distribusi kekayaan, dan kemiskinan yang telah diciptakan di seluruh dunia,kapitalismememiliki rekam jejak (track record) sebagai pencipta kebangkrutan, resesi,depresi,dan keruntuhan ekonomi yang teratur. Richard Robbin , di dalam buku yang telah membuatnya menerima penghargaan “Global Problems and the culture of capitalisme” menuliskan:
'Kemunculan kapitalisme menunjukkan adanya budaya yang dalam banyak hal merupakan budaya yang paling berhasil yang pernah diterapkan, dalam hal mengakomodasi banyaknya orang di dalam kenyamanan dan kemewahan relatif dan absolut.Akan tetapi,ia tidak pernah berhasil dalam hal mengintegrasikan semua orang dalam takaran yang adil, dan kegagalan ini tetap jadi masalah yang besar bagi kapitalisme.

Depresi besar tahun 1929 masih merupakan perkara yang membingungkan para ekonom. Berlawanan dengan bukti bukti yang ada ,para ekonom tetap kekeuh berpegang pada dogma bahwa waktu dan alam akan kembali menciptakan kesejahteraan apabila pemerintah menahan diri dari intervensinya memanipulasi ekonomi. Sayangnya metode 'pengobatan' tersebut tidak berhasil.
Ekonomi tidak berperilaku dengan cara yang sama sebagai yang diasumsikan oleh para ekonom klasik yang merupakan aliran dominan selama lebih satu abad terakhir. Tetapi waktu telah berubah , dan apa yang dibutuhkan kemudian adalah kebijakan pemerintah yang berbeda.Penjelasan-penjelasan baru dan kebijakan-kebijakan yang lebih segar teramat diperlukan, dan inilah yang mengantarkan kita kepada era intervensi pemerintah di dalam perekonomian, hingga datangnya periode Reagen dan Thatcher.
Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi mengakibatkan munculnya kebijakan kebijakan proteksionis yang menjamin terlokalisirnya resesi di batas-batas negara sehingga tidak menular ke seluruh dunia. Karena setiap segmen dari perekonomian kapitalis bersandar kepada segmen yang sedang bekerja,maka sistem kapitalisme dibangun berlandaskan tujuan penciptaan kebutuhan semu untuk menjaga agar para konsumen tetap membeli lebih dan lebih banyak lagi barang barang (sebagai katalis) agar segmen utama dalam sistem tetap dapat berjalan.
Inilah negara negara maju menyaksikan resesi yang terjadi secara teratur,yakni ketika sudah cukup banyak orang yang membelanjakan hartanya di luar batas kemampuannya. Pembalanjaan ini kemudian berakibat kepada munculnya budaya menghutang/kredit, yang tidak dapat dihindarkan lagi juga berdampak kepada pengurangan jumlah keseluruhan pembelanjaan tunai oleh konsumen, karena sebagian besar sisa pendapatan di gunakan untuk membayar hutang dan bunganya, Siklus pertumbuhan pembelanjaan ini tidak akan pernah dapat bertahan, dan harus berakhir di suatu saat (resesi).
Resesi yang mengancam seluruh dunia saat ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa AS telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang dipompa oleh ekspansi hutang pribadi,Pertumbuhan ekonomi ini pada gilirannya membuat semakin melambungnya harga perumahan atau real estate. Karena harga perumahan haik,para pemilik rumah semakin memperbanyak hutang pribadi mereka, dengan menjadikan rumah rumah mereka sebagai jaminan.
Proses mudahnya disebut hipotek ulang rumah rumah mereka sebagai sarana untuk membiayai gaya hidup extravaganza ini, fenomena yang meluas di AS dan Inggris. Selama harga perumahan terus naik, para konsumen akan dapat mengambil nilai hutang yang lebih tinggi,yang selaras dengan nilai rumah mereka (sebagai jaminan hutang).Praktek ini telah terjadi semenjak 1990-an,dan kini mengalami suatu situasi dimana harga perumahan telah teramat tinggi,sehingga nilai hutang yang diambil para penghutang itu sampai sampai melampaui tingkat pendapatan mereka hingga beberapa kali lipat.Hal ini berarti sudah sangat membahayakan , terutama karena hutang hutang ini kini harus segera dibayar/jatuh tempo, dan rumah rumah semakin mahal untuk dibeli oleh orang orang.
Puncak situasi ini terjadi musim panas lalu, ketika pasar perumahan Subprima collaps. Hutang rumah tangga di AS kini mencapai $ 8.5 Trilyun AS dan 20% rumah tangga di AS memiliki lebih banyak hutang ketimbang asset-asset yang mereka miliki.
Kenyataan bahwa bank bank investasi global dan perusahaan perusahaan pemberi kredit besar (hedge funds) dapat dengan mudahnya memindahkan modalmereka di seluruh dunia,justru malah memperumit situasi ini. Krisis saat ini dan krisis krisis yang terjadi sebelumnya , jelas jelas membuktikan bahwa kapitalisme bukanlah merupakan sumber stabilitas, tetapi justru kenyataannya ia menjadi sumber bagi kekayaan spekulatif yang mendorong naiknya harga-harga, dimana pada akhirnya kemudian gelembung ekonomiini akan mencapai sebuah titikletus kempis (burstrs) yang tidak dapat dihindari lagi.

Indonesia Incorporated 2020, Effendi Siradjudin,dkk

Baca Selengkapnya.....

Mitos menyesatkan bahwa globalisasi merupakan puncak dari perdagangan bebas dan sangat penting bagi perkembangan ekonomi di abad 21

Kata globalisasi pertamakali dipergunakan dalam menjabarkan kegiatan berbagai perusahaan besar Amerika di pertengahan tahun 1990-an. Berakhirnya perang dingin telah menempatkan AS di dalamsebuah teka teki,perlombaan senjata dengan Uni Sovyet telah berdampak kepada tindakan lingkar lingkar keuangan dalam mengalirkan uangnya ke AS, yang berujung pada mahalnya dollar AS. Hal ini pada gilirannya membuat perusahaan-perusahaan multi nasional (MNCs)AS sepertinya tidak mungkin melakukan ekspor.Korporasi korporasi AS menilai mempertahankan kompetensi mereka diluar negri sangat mahal,karena diperlukan ongkos yang sangat besar untuk memanufaktur barang/produk di dalamnegri.Oleh karenanya harus ditemukan pasar di luar negeri yang lebih murah.Pendirian fasilitas fasilitas produksi di luar negeri yang mempermurah harga tenaga buruh, dengan minimnya hukum perburuhan dan berbagai penyimpangan yang menyertainya diistilahkan sebagai Globalisasi.

Jatuhnya komunisme pada tahun 1990 dan pecahnya Uni Sovyet merupakan peluang emas bagi lembaga lembaga kapitalis untuk merubah perekonomian sentral yang besar menjadi perekonomian berorientasi pasar. Sebanyak total $ 129 Milyar di alirkan ke dalam Rusia dengan kesepakatan bahwa IMF dan Bank Dunia akan menjalankan (baca memaksakan) beberapa skema perkembangan ekonominya. Perekonomian Rusia di buka untuk Investasi asing dan beragam Industri dijual kepada orang asing,yang membuat negeri tersebut semakin rawan terhadap perubahan harga harga di pasar dunia.Pada tahun 1997 ,oleh karena hilangnya kepercayaan diri para spekulan terhadap Rusia, mereka mulai menarik uangnya dari Rusia dan Rusia tidak dapat mempertahankan diri mereka, sebab Liberalisasi menuntut tidak diperbolehkannya pembatasan atas aliran kapital.Krisis tersebut menaikkan jumlah orang miskin dari 2 juta orang menjadi 60 Juta orang, naik 3000%. UNICEF mencatat bahwa hal ini telah menimbulkan 500 000 kematian 'Ekstra' setiap tahunnya. Rusia merupakan contoh jelas bahwa Globalisasi telah mengijinkan secara langsung bagi krisis untuk menggapai puncaknya.Hari ini sesungguhnya Globalisasi adalah kondisi dimana negara negara Super Power memaksakan beragam kebijakan yang dapat mempengaruhi pasar bebas,yang pada realitanya merupakan kelanjutan sebuah proses merkantilisme yang telah dijumpai di dalam lembar lembar sejarah Eropa. AS melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1776, menyebut bahwa kebijakan kebijakan Imperium Britania sebagai kebijakan kebijakan yang tidak fair dan penuh kekerasan. Akan tetapi kini AS telah mengambil peran Inggris dan melakukan hal yang sama dengan yang pernah dilakukan oleh Inggris kepada Negara-negara lain.Sesaat setelah Perang tahun 1812 dilancarkan untuk mengalahkan praktek-praktek perdagangan Merkantilis Inggris, negarawan AS Henry Clay menunjukkan adanya kebutuhan dari AS untuk mengembangkan sebuah kapabilitas defensif. Hal ini dilakukannya dengan mengutip kata kata seorang pemimpin Inggris: Bangsa ini tahu, sebagaimana diri kita tahu,apa yang kita maksud dengan perdagangan bebas adalah tidak lebih dan tidak kurang dengan berbagai keuntungan besar yang kita nikmati, melakukan monopoli atas semua pasar mereka,bagi Pabrik-pabrik kita, dan mencegah mereka salah satu maupun semuanya dari menjadi bangsa bangsa Pabrikan.
Era Reagen dan Thatcher pada khususnya,menyaksikan bahwa perdagangan bebas dipaksakan ke seluruh penjuru dunia di bawah kedok Globalisasi. Mengutuk semua yang bersentuhan dengan ranah publik sebagai 'setan' dan mendorong dilakukan privatisasi atas semua hal yang dimiliki oleh Publik, dan jika diperlukan menggunakan intervensi militer. Kebijakan kebijakan penyesuaian struktural dipergunakan untuk membuka perekonomian negeri negeri miskin sehingga perusahaan perusahaan besar dari negeri kaya dapat masuk dan memiliki atau mengakses banyaknya sumberdaya yang dimiliki oleh negeri tersebut, dengan harga yang sangat murah.Dahulu pada abad 17 Kerajaan Inggrislah yang menjadi kampiun Pasar bebas, saat ia dipuncak kekuasaannya।,Saat ini AS=lah yang menjadi kampiun Globalisasi. Ke dua negara tersebut bisa maju oleh karena keterlibatan pemerintah dan keduanya menyerukan perdagangan bebas ketika ia telah mencapai posisi suksesnya.Namun perdagangan bebas sampai saat in,tidak menorehkan kisah sukses apapun,kecuali Kesuksesan melalui rekamjejaknya dalampenghancuran ekonomi,ketimpangan kakayaan, dan penciptaan ekonomi gelembung.

Baca Selengkapnya.....

Washington Konsensus,Kendaraan Baru Neo-Kolonialisme,Strategi Barat Menguasai asset Global

Dewasa ini kita tengah mengalami krisis akibat dari kegagalan developmentalism,suatu model kapitalisme Dunia Ketiga era pasca-kolonialisme.Kegagalan developmentalism pada negaranegara yang dijadikan model yakni negara-negara yang dianggap paling sukses dan paling banyak dijadikan contoh bagi kapitalisme. Seperti Indonesia ,Thailand, dan malaysia sampai saat ini berbagai penjelasan terhadap krisis belum selesai. Berbagai penjelasan lebih menyalahkan faktor korupsi dan bad governence rezim negara negara tersebut sebagai satu satunya akar krisis kapitalisme Asia tersebut.Meskipun demikian,menjelang kejatuhan kapitalisme Asia,discourse baru telah diciptakan untuk mereformasi sitem kapitalisme tersebut.Sebagai suatu reformasi,bukan transformasi maka pendekatan ideollogi, dan struktur discourse baru tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem,struktur, dan ideologi yang dijadikan dasar bagi developmentalisme yang mengalami krisis tersebut.Discourse baru tersebut yang dikenal dengan globalisasi.

Dari kapitalisme,Developmentalisme, lalu Globalisasi
Kini tengah menyaksikan suatu transisi dari formasi sosial kapitalisme developmentalisme model di Asia Timur, yang selamaini dijadikan contoh model pertumbuhan dan keberhasilan kapitalisme dunia ke 3 ke model globalisasi. Dengan kata lain, saat ini Adalah saat berakhirnya era developmentalisme, suatu proses perubahan sosial pasca perang dunia II. yang dibangun di atas landasan paham modernisasi. Namun di negara-negara pusat kapitalisme,jawaban untuk mempercepat laju kapitalisme telah lama disiapkan bahkan sejak krisis kapitalisme di tahun 30 an. Jawaban itu adalah globalisasi kapitalisme.
Formasi Sosial Globalisasi
Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme, yang ditandai dengan globalisasi pasar,investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan Trans Nasional(TNCs/Trans National Corporation) dengan dukungan lembaga lembaga Financial International (IFIs International Financial Institutions) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (WTO/World Trade Organization).
Globalisasi muncul bersamaan dengan runtuhnya kapitalisme Asia Timur.Era baru tersebut mencoba meyakinkan rakyat miskin di dunia ke 3 seolah olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi umat manusia dan menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan. Namun globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marginalisasi rakyat,serta persoalan keadilan sosial.
Sementara itu, negara miskin dunia masih menghadapi krisis hutang dan krisis 'over produksi' warisan pembangunan tahun 80 an, serta akibat dampak negatif dari kampanye internasional yang dulu dikumandangkan oleh The Bretton Woods Institutions tentang model pembangunan ekonomi pertumbuhan suatu paradigma pembangunan mainstream yang berakar pada paradigma dan teori ekonomi neoklasik dan modernisasi. Namun pihak lain muncul gejala yakni makin menguatnya peran organisasi non pemerintah(ornop) dan gerakan sosial secara global,serta bangkitnya masyarakat sipil (civil Society) baik di utara mauoun selatan.
Seperti telah diterangkan di muka, sebelum krisis developmentalisme terjadi ,suatu mode of domination baru telah disiapkan yakni era globalisasi ,sebagai periode ke 3 yang ditandai dengan liberalisasi segala bidang yang dipaksakan melalui 'structural adjusment program' oleh lembaga finansial global, dan disepakatinya oleh rezim GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan perdagangan bebas (free Trade) suatu organisasi global yang dikenal dengan WTO.
Sejak saat itulah suatu era baru telah munculmenggantikan era sebelumnya, dan dengan begitu duniamemasuki periode yang dikenal dengan globalisasi. Secara tegas yang dimaksud dengan Globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas, yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak jaman kolonialisme.Para teoritisi kritis sudah sejak lama telah meramalkan perkembangan kapitalisme akan berkembang menuju pada dominasi ekonomi,politik, dan budaya berskala global setelah perjalanan panjang melalui era kolonialisme.
Jadi dengan demikian 'globalisasi' secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekono,mi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoritis telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan,yakni suatu era yang menjanjikan 'pertumbuhan'ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme sebelumnya.
Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta kalangan yang melakukan pemihakan terhadap yang lemah, telah mencurigai sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.
Mekanisme Kerja Globalisasi
Kapan proyek globalisasi mulai berjalan? Globalisasi terjadi sejak diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan 'Free Trade' ,yakni berhasil ditanda tanganinuya kesepakatan Internasional tentang perdagangan pada bulan April 1994, stelah melaluiproses yang sulit di Marrakesh ,Marokko, yakni suatu perjanjian Internasional perdagangan yang dikenal dengan GATT.
GATT sesungguhnya mrupakan suatu kumpulan peraturan Internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah. GATT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah, serta juga merupakan pengadilan dimana jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa bisa diselesaikan.
Kesepakatan itu dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem yang proteksionos dan dibangun di atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara yang efektif dan efisien.Pada tahun 1995 suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrolperdagangan dunia yang dikenal dengan WTO didirikan, dan sejak saat itu dia mengambil alih fungsi GATT. WTO dirancang bukanlah sebagai organisasi monitoring bagi negara negara yang tidak mematuhi GATT, akan tetapi WTObertindak berdasar kompalin yang diajukan oleh angotanya.Dengan demikian WTO merupakan salah satu aktor dan arena forumperundingan antar perdagangan darimekanisme globalisasi yang terpenting.
Jika WTO adalah forumkesepakatan perdagangan tingkat global, maka ditingkat regional forum serupa untukmenetapkan kebijakan perdaganngan juga ditetapkan. Ada beberapa perjanjian dengan area lebih kecil, misalnya North American Free Trade Agreement (NAFTA), antara Amerika Serikat dengan Mexico, tapi juga ada kesepakatan yang bersifat regional seperti Asia Pacific Economic Conference (APEC), bahkan ada kesepakatan area pertumbuhan yang lebih kecillagi seperti segitiga pertumbuhan Singapore,Johor,dan Riau (SIJORI),ataupun Brunei,Indonesia,Malaysia and Filipines East Growth Area (BIMPEAGA).Bahkan kawasan kawasan pusat pertumuhan Ekonomi yang lebih kecil sepertiOtorita Batam.
Kesemua kesepakatan tersebut merupakan forum-forum seperti WTO dalam sekala lebih kecil dan lokal. Sementara itu ada mekanisme dan struktur ekonomi yang dikembangkan selain forum perundingan tersebut dalam sistem Globalisasi, yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan janjinya sebagai proses ekonomi global untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia secara global.
Ada seumlah elemen yang merupakan anatomi dari globalisasi.Pertamaadalah penciptaan mekanisme sistem Global dan proses produksi, Konsolidasi sistem fabrication dunia pada dasarnya merupakan usaha penciptaan hierarki jaringan produksi dan perdagangan skala global dari TNCs.Proses ekspansi sistem produksi global ini dikembangkan melalui penciptaan dan pengalokasian 'zone proses ekspor' (EPZs/Export Processing Zones). EPZs adalah suatu wilayah yang dikhususkan sebagai ekspor industri dengan syarat mampu dan mau mengembangkan aturan duane yang minimalmenyangkut aturan perburuhan dan pajak domestik sehingga menjadi daya tarik TNCs untuk beroperasi.
EPZs tersebut juga dikembangkan diberbagai wilayah negara negara Dunia ke tiga yang memiliki standar upah buruh murah karena negara negara itu tengah mencari investasi dan perlu uang dari ekspor. Itulah karenanya , sebagian besar tenaga kerja wilayah Pzs ini adalah buruh perempuan.Mirip dengan strategi EPZs adalah apa yang dikenal dengan 'Global Laborforce' yang dikembangkan melalui spesialisasi dan menjadi divisi buruh seperti bekerja dalam pabrik global,yang dikembangkan melalui konsep International division labor.Globalisasi prusahaan perusahaan Transnasional (TNCs) pada dasarnya, semua proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi Global (Globalisasi) merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan perusahaan Trans Nasional,karena pada dasarnya mereka yang akan diuntungkan proses tersebut. Selama dua dasa warsa menjelang berakhirnya abad millenium, perusahaan-perusahaan Trans nasional (TNCs) meningkat jumlahnya secara pesat dari sekitar 7000 TNCs pada tahun 1970 menjadi 37000 TNCs di 1990.
Selain jumlahnya meningkat, TNCs juga sangat menguasai perekonomian dunia. Kekuatan ekonomi TNCs yang luar biasa tersebut akan semakin bertambah jika globalisasi berjalan. Pada saat yang lalu saja mereka berhasil menguasai 67% perdagangan dunia antar TNCs dan menguasai 34,1% totalperdagangan global.Lebih lanjut TNCs juga telah menguasai 75%total investasi Global. Ada 100 TNCs dewasa ini yang menguasai ekonomi dunia. Mereka mengontrol sampai 75% perdagangan dunia.

International Finansial Institution (IFIs)
Selain WTO dan TNCs,aktor yang memainkan peran besar dalam globalisasi adalah lembaga lembaga Finansial Internasional(IFIs), yang sering juga disebut 'Multilateral Developments Banks'
IFIs merupakan organisasi global yang anggotanya negara negara maju, bertugas memberi hutang kepada negara negara miskin. Ada dua IFIs yang dikenal yakni Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund).IMF ini adalah organisasi yang paling berkuasa di abad XX. Organisasi yang berpusat di Washington DC ini memiliki visi untuk mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi emlalui pemberian hutang sebagai bantuan temporer, guna meringankan penyesuaian neraca pemayaran dengan suatu kondisionilitas yang ditentukan.IMF saat ini beranggotakan 182 negara, namun USAlah yang paling berkuasa atassegala keputusan IMF karena negara itu memiliki hak voting mencapai 17,8%, selain Amerika serikat tidak ada yang memiliki hak voting lebih dari 6%. sementara mayoritas anggotanya hanya memiliki kuranf dari 1% hak voting. Padahalmula dicetuskan oleh Keynes dan Dexter, melalui kesepakatan Bretton Woods IMF bertujuan untuk menciptakan lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para Bankir dan pemilik kapital Internasional yang dituduh bertanggung jawab atas resesi tahun 30 an.
Selain IMF,IFIs lain yang sangat berkuasa yakni Bank Dunia (World Bank). Bank dunia pada dasarnya adalah lembaga pemberi hutang multilateral yang sesungguhnya terdiri atas empat lembaga keuangan yang saling berkaitan, yakni Bank International untuk rekonstruksi (IBRD),Asosiasi Pembangunan Internasional(IDA),korporasi Keuangan Internasional (IFC), dan lembaga penjamin Investasi bilateral (MIGA).
IBRD ini yang sering disebut sebagai Bank Dunia, tugas utamanya adalah memberi hutang pada negara berkembang yang layak menerimanya. Bank dunia mempunyai misi sebagai lembaga Internasional yang membantu mengurangi kemiskinan dan membiayai investasi untuk pertumbuhan ekonomi.Namun berbagai program bank dunia seperti”Structural Adjusment Programe” telah mengkhianati misi utamanya'sebagai lembaga yang demokratis maupun lembaga yang membantu mengurangi kemiskinan'. Ia menjadilembaga pendukung utama model ekonomi neo liberal yang akan memarginalkan jutaan penduduk miskin secara global. Hal ini karena kebijakan kebijakan mereka yang memang tidak ada kaitannya dengan penghapusan kemiskinan,misalnya kebijakan IMF mengenai liberalisasi perdagangan dan penghapusan kuota dan tarif,privatisasi perusahaan negara, privatisasi lahan pertanian dan agribuisnes,akan berdampak negatif terhadap kelompok miskin dan petani marginal.
Penjelasan singkat diatas menunjukkan bahwa ada aktor aktor lain yang memainkan peranan dalam globalisasi,yang bahkan merupakan lembaga lembaga yang sangat berkuasa dan justru menentukan dibelakang layar pada semua proses di WTO. Mereka adalah IFIs dan TNCs.Merekalah sebenarnya yang berada di balik semua proses persepakatan dalam WTO tersebut.
Mereka adalah perusahaan-perusahaan Transnasional yang sangat berkepentingan melalui mekanisme globalisasi sistem produksi,investasi dan globalisasi pasar yang pengaturan mekanisme dari semua sitem produksi dan pasar tersebut ditetapkan di WTO. Dengan demikian forum WTO selanjutnya pada hakekatnya menjadi arena perjuangan dari perusahaan perusahaan trans nasioanal untuk mewujudkan cita cita mereka menguasai dunia. Halitu berarti segalaproses dan mekanisme globalisasi juga merupakan perebutan kekuasaan ekonomi dari kekuasaan negara negara kepada TNCs.
Dari uraian di atas, dapat dikonstruksikan konsep dan mekanisme globalisasi sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia yang diperankan oleh tiga aktor utamanya :Pertama, TNCs yang dengan dukungan negara-negara yang diuntungkan olehnya mereka membentuk suatu dewan perserikatan perdagangan global yang dikenal dengan WTO ,yang menjadi aktor ke dua, serta aktor ke tiga adalah lembaga keuangan global/IMF dan Bank Dunia. Ketiga aktor globalisasi tersebut selanjutnya selain menetapkan aturan aturan seputar investasi, Intelectual Property Rights (IPRs), dan kebijakan Internasional lainnya, juga mendesak,mempengaruhi,ataupun memaksa negara negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya demi memperlancar pengintegrasian ekonomi nasionalnya ke dalam ekonomi global.
Proses memperlicin jalan pengintegrasian tersebut ditempuh dengan cara memaksa mengubah semua aturan ,kebijakan yang menghalangi ketiga aktor-aktor globalisasi,terutama TNCs untuk beroperasi dalam bentuk ekspansi produksi, pasar,maupun investasi. Dengan demikian globalisasi tidak ada sangkut-pautnya dengan kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial di negara-negara dunia ke tiga melainkan lebih didorong motif kepentingan pertumbuhan dan akumulasi kapital berskala global.

Enterpreneur for Indonesia Incorporated 2020, Institute of Research,
Effendi Siradjudin dkk

Baca Selengkapnya.....

Merombak Pola Pikir

Tulisan ini menawarkan suatu solusi untuk meretas berbagai problematika bangsa yang seolah tiada habisnya itu. Solusi tersebut berangkat dari pemikiran kolektif bahwa situasi yang sangat memprihatinkan ini harus secepatnya diakhiri. Kita harus membawa dan mengarahkan bangsa ini menjadi bangsa yang benar.
Acuannya sangat terang benderang,karena Pembukaan UUD 1945 telah tegas mengamanatkan kepada kita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,mewujudkan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan Sosial. Amanat inilah yang harus kita laksanakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.Khusus dibidang ekonomi,amanat kostitusi pun sama terangnya.Seperti telah disebut dalamPasal 33 UUD 45 memberikan amanat dan tuntunan yang jelas kepada kita untuk memanfaatkan seluruh kekayaan alam Indonesia bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Permasalahan muncul karena,menurut hemat penulis, ada kekeliruan yang mendasar yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan Pasca Orde Baru, yakni tidak menyiapkan rumusan dan rencana strategis dalamjangka menengah dan panjang untukmembangun perekonomian nasionalnya dengan mendasarkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (resource based).
Sudah pasti konsep pembangunan yang semata mata bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam semata tidaklah cukup.Di tingkat operasional , pemanfaatan sumber daya alam tersebut mensyaratkan dimilikinya korporasi nasional yang tangguh dan mampu mengoperasikan seluruh kekayaan nasional yang dimiliki untuk memenangkan persaingan global.
Ihwal ini , rujukannya juga sangat jelas, negara-negara yang berhasil memenangkan persaingan global sehingga mampu menyejahterakan rakyatnya adalah negara yang korporasi nasionalnya berorientasi dan beroperasi global,mampu memperbesar foreign content sekaligus memperbesar nasional content dalam operasi domestik, yang didukung keberhasilan dalammemanfaatkan dan memobilisasikan seluruh kekayaan nasional maupun global.Paralel dengan itu hal yang terpenting untuk dikedepankan adalah melakukan terlebih dahulu suatu gebrakan untuk mengubah secara sangat mendasar pola pikir atau mindset bangsa. Dari bangsa agraris yang berorientasi lokal dan kecenderungan memilih menjadi bangsa "kacung",diubah atau di switch menjadi lebih berorientasi global serta berwawasan wirausaha(enterpreneur based) yang lebih dinamis dan pantang menyerah.
Dalam pelaksanaannya gebragan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pembangunan SDM atau (Human capital development) secara besar besaran,lebih bersungguh sungguh dan fokus serta berkelas dunia,agar mampu menjamin keberhasilan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tidak sekedar mengandalkan sumber daya alam yang pasti akan habis.Konsep pembangunan yang berorientasi global dan berwawasan wirausaha pantas dikedepankan, karena sejarah bangsa ini mencatat tinta emas betapa Indonesia pernah berjaya sebagai bangsa niaga atau bangsa yang memiliki jiwa enterpreneurship. Dimulai sejak abad 7 sd 17, zaman penjajahan VOC,era sebelum hingga awal awal kemerdekaan, bahkan sampai periode pemerintahan Soeharto.
Indonesia juga pernah memiliki konsep pembangunan yang mampu membuat perekonomian yang tumbuh secara meyakinkan. Tahun 1962,para pendiri bangsa telah mewariskan konsep Trisakti,yakni kedaulatan di bidang Politik,kemandirian di bidang ekonomi,dan memelihara kebudayaan Nasional.
Selanjutnya tahun 1972, pimpinan nasional pada waktu itu mewariskan konsep Trilogi pembangunan yang didalamnya mencakup urgensi menciptakan stabilitas keamanan yang mampu menjamin ketentraman masyarakat dan keamanan berinvestasi,peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan.
Kita tidak boleh menutup mata terhadap sukses yang pernah dicapai berkaitan dengan implementasi konsep konsep tersebut.
Karenanya mengambil sisi positif dari pelaksanaan konsep konsep terdahulu,kita perlu merumuskan suatu konsep baru yang lebih aktual dan operasional disesuaikan dengan tantangan jaman yang kian berorientasi global.
Konsep tersebut adalah "Indonesia Incorporated २2020",suatu rumusan program yang bertumpu pada kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan berkelas duniapada tahun 2020. Effendi Siradjudin,dkk

Baca Selengkapnya.....

Are we on the right track ?

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah : ya, kita di jalur yang benar. Ini sama sekali tidak berarti bahwa kita sudah pasti akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Tidak ada jaminan seperti itu. Pada setiap tahap dalam perjalanan, kita sebagai bangsa harus melewati momen pilihan dan titik persimpangan yang memerlukan keputusan dan langkah setrategis. Marilah kita lebih dalam apa yang dimaksud dengan "the right track?"
Tidak ada suatu jalur yang paling benar. Sejarah mencatat bahwa rute yang dilalui oleh berbagai bangsa sangatlah beragam. Tetapi tidak berarti kita tidak dapat mengidentifikasi pola pola umum dalam sejarah kemajuan bangsa bangsa. Identifikasi pola pola umum dalam sejarah kemajuan bangsa bangsa dan penjelasannya merupakan bagian penting dari kegiatan para ahli sejarah dan ilmu sosial lainnya.Sekarang sudah banyak studi, baik teoritis maupun empiris,yang dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan:pola polaumum mana yang terbuka bagi kita. Bagi Indonesia pilihan itu sebenarnya lebih mudah, karena gerakan reformasi telah menjatuhkan pilihannya pada jalur demokrasi. Dalam literatur ekonomi-politik terdapat kristlisasi pandangan mengenai garis besar proses transformasi dari masyarakat berpenghasilan rendah, tertutup, dan tidak demokratis menuju masyarakat yang makmur,terbuka dan demokratis.
Fondasi Ekonomi. Salah satu kristalisasi pandangan itu adalah mengenai fondasi ekonomi dari demokrasi. Intinya adalah dalam tahap awal perjalanannya masyarakat berpenghasilan rendah,tertutup dan belum demokratis seyogyanya memusatkan upayanya pada pembangunan ekonomi lebih dahulu(Barro,2000). Secara Intuitif dalil ini masuk akal karena pada tingkat penghasilan rendah masyarakat akan disibukkan oleh kegiatan yang paling mendasar,yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya dari hari kehari.
Kebutuhan atau (menggunakan Jargon ekonomi)”permintaan”akan demokrasi akan bersemi pada tingkat hidup dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Fukuyama,2006). Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan begitu permintaan akan demokrasi ini merebak dan memperoleh momentumnya, biasanya tidak bisa dihentikan lagi(Bremmer 2006).
Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu penting bagi keberlanjutan demokrasi. Suatu studi yang banyak diacu meyimpulkan bahwa, berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-90, rejim demokrasi dengan penghasilan perkapita 1500 dolar(dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity(PPP)-dolar tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya 8 tahun.
Pada tingkat penghasilan perkapita 1500-3000 dolar, demokrasi dapat bertahan rata rata 18 tahun. Pada pendapatan perkapita di atas 6000 dolar daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1/500 (Zakaria,2003),.Przeworskidan Limonggi, 1997)
Posisi Indonesia dimana? Apabila kita hitung berdasarkan PPP-dolar 2006 penghasilan perkapita Indonesia sekitar 4000 dolar sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6000 dolar. Kita belum 2/3 jalan menuju batas aman bagi demokrasi .
Sejumlah studi empiris lain, terutama oleh para ekonom,menyimpulkan bahwa demokrasi bukan penentu utama prestasi ekonomi(Barro 2002,Friedman 2005). Menurut pandangan ahli ahli ini ,terutama bagi negara negara berpenghasilan rendah , rule of law lebih menentukan kinerja ekonomi dari pada demokrasi per se. Apabilakesimpulan ini benar maka negara negara berpenghasilan rendah dapat memacu pertumbuhan ekonominya,meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan mereka dapat memperbaiki rule of law. Tetapi dengan meningkatnya kemakmuran, demokrasi akan makin diminta oleh masyarakat,Sementara itu dalam tahap ini demokrasi juga mungkin penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Seorang ahli ekonomi pembangunan kenamaan melihat demokrasi sebagai sebuah meta-institution atau institusi induk yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya institusi institusi lain yang berkwalitas, artinya efektif dan dengan tata kelola atau governance yang baik.(Rodrik,2000).Hal ini penting mengingat konsensus yang sekarang berkembang di kalangan ahli dan praktisi adalah bahwa mutu institusi atau governence merupakan kunci keberhasilan pembangunan, Apabila institusi yang baik menentukan keberhasilan pembangunan dan demokrasi adalah sistem yang kondusif bagi perkembangan institusi semacam itu , maka demokrasi menjadi penetu bagi pembangunan ekonomi.
Pada tahapkemajuan ekonomi yang makin tinggi ,pertumbuhan ekonomi akan makin mengandalkan pada fleksibilitas sistem ekonominya, kemajuan teknologi dan peningkatan mutu faktorproduksi, yang kesemuanya bersumber dari inisiatif dan inovasi para pelaku ekonomi. Dan kita tahu bahwa inisiatif dan inovasi tuimbuh paling subur di alam demokrasi (Schumpeter,1976 dan Wittman,1989)
Jadi apa kesimpulan umum kita? Pada Tahapawal pembangunan ekonomi diprioritaskan karena hal itu akan sangat mengurangi resiko kegagalan demokrasi.Pada tahapselanjutnya interaksi antara ekonomi dan demokrasi makin erat dan keberadaan demokrasimakin menentukan kinerja ekonomi dan keberlanjutannya. Tetapi demokrasi adalah tanaman jangka panjang. Menabur bnih lebih dini lebih baik.
Dilema mendasar yang dihadapi demokrasi,sejak plato adalah bagaimana memadukan rasionalisme dengan populisme, pemerintah yang efektif dengan pemerintah yang representatif, teknokrasi dengan demokrasi. Dilemaini sangat konkrit,dan akut bagi demokrasi yang baru berkembang, seperti di negarakita. Di satu sisikita ingin memacu pertumbuhan ekonomi yang pada hakekatnya memerlukan langkah cepat dan kebijakan ekonomi yang rasional,konsisten dan berwawasan jangka panjang- short termpain for long term gain .Di sisi lain ,sistempolitikyang berjalan karena mekanisme yang belum mantap ,tidakmendukung pengambilan keputusan yang cepat dan decesive. Resiko distorsi terhadapkebijakan yang rasional juga tinggi karena tidak jarang kepentingan sempit dan jangka pendek mendominasi wacana pengambilan keputusan di lembaga legeslatif dan juga eksekutif, tanpa ada mekanisme koreksi yang efektif.Inilah sebabnya paraahliberpendapat bahwa kebijakan ekonomi, sampai batas tertentu perlu di insulisasikan dari hiruk pikuk politik sehari hari.Independensi bank sentral yang sekarang sudah umumditerima, adalah suatu perwujudan dari pemecahan dilemaini. Apakah pemecahan serupa dapat diterapkan di bidang lainseperti kebijakan fiskal, industri dan perdagangan atau lingkungan hidup, sekarang masih diperdebatkan para ahli.
Yang penting,posisi strategis mengenai imbangan antara teknokrasi dan demokrasi harus diambil oleh setiap bangsa pada setiap tahap perjalanannya. Di masa orde baru, dengan plusdan minusnya,proses kebijakan ekonomi diproteksi dariproses politik sehari hari, paling tidak selama dua dasawarsa pertama. Sekarang format itu tidak cocok lagi. Format yang baru harus kita temukan dan posisi strategis yang pas harus kitaambil.Ia tidak bisa dibiarkan hanya sebagai hasil sampingan dariproses politik praktis.Taruhannya terlalu besar.

Enterpreneur for Indonesia Incorporated 2020, Institute of Research

Baca Selengkapnya.....

Tuntutan Reformasi

Mulai dengan mengajukan pertanyaan : sebenarnya apa motif dasar yang mendorong kita sebagai bangsa memutuskan untuk melakukan perubahan mendasar dalam tata kehidupan sosial politik lebih dari delapan tahun silam?
Untuk memperoleh perspektif yang benar kita perlu mengingat kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya yang membawa kita ke momen yang krusial itu. Selama lebih dari 30 tahun menakhkodai negara, orde baru telah berhasil mengangkat kondisi kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia secara sangat berarti. Penghasilan perkapita meningkat dari sekitar hanya USD $ 70 pada pertengahan 1960 an menjadi lebih dari USD $ 1000 pada pertengahan 1990-an.
Prasarana yang langsung melayani masyarakat maupun yang mendukung kegiatan ekonomi dibangun secara luas. Kemiskinan menurun drastis dan berbagai indikator kesejahteraan sosial, mulai dari harapan hidup, tingkat kecukupan gizi, tingkat kematian ibu & anak, sampai ke tingkat partisipasi pendidikan , ketersediaan air bersih dan perumahan, semua menunjukkan perbaikan yang berarti. Indonesia menjadi contoh pembangunan yang sukses(Hill, 1996, World Bank, 1993)
Dengan perbaikan taraf hidup seperti ini, mengapa timbul keresahan dan tuntutan yang makin mengental untuk perubahan di kalangan masyarakat atau lebih tepatnya, diantara para elite masyarakat?. Jawabannya terletak pada perkembangan di segi lain dari kehidupan di masyarakat Indonesia.
Di tengah kemajuan itu, terutama dalam dasa warsa terakhir Orde Baru, tumbuh persepsi dikalangan masyarakat, yang makin mengental setiap hari, bahwa praktek korupsi, penyalahgunaan kewenangan di jajaran pemerintahan dan kroniisme dikalangan dunia usaha makin meluas. Meskipun pers dikendalikan, cerita mengenai hal itu terus merebak dan kasus kasus nyata terungkap. Rasa keadilan masyarakat terusik. Namun dalam konstelasi politik yang ada, saluran saluran untuk kritik, disensi, protes dan koreksi, tersumbat. Keresahan dan ketidakpuasan berakumulasi dan siap meledak apabila ada pemicu (O'Rourke, 2002).
Dan pemicu itu akhirnya tiba. Krisis keuangan yang mulai muncul pada pertengahan 1997 terus memburuk dan memasuki tahun 1998 berkembang menjadi krisis ekonomi skala luas dengan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Harga kebutuhan pokok naik tajam dan PHK terjadi dimana mana (Johnson, 1998).
Keresahan yang semula dirasakan sebatas kalangan elite berkembang menjadi ketidak puasan sosial yang akhirnya menjadi kerusuhan massal. Indonesia memasuki tahap krisis multidimensi dan perubahan politik mendasar kemudian terjadi.
Dari Peristiwa yang penuh ketegangan dan hiruk-pikuk itu tidak mudah untuk menyarikan aspirasi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Namun apabila kita telusuri motif dasar gerakan reformasi, barangkali empat tema merangkum sebagian besar dari tuntutan tersebut, yaitu :(1) Perbaikan Ekonomi,(2) Perbaikan tata pemerintahan atau governance, (3) Supremasi Hukum dan (4) demokrasi. Singkatnya, masyarakat menginginkan Indonesia yang makmur, bersih dari KKN, taat hukum dan demokratis (O Rourke, 2002 atau Budiman dkk, eds 1999). Hal ini bukan tuntutan yang mudah, tapi itulah keinginan rakyat.

Enterpreneur for Indonesia Incorporated 2020, Institute of Research

Baca Selengkapnya.....

Kesalahan Mengadopsi Sistem

Indonesia sekarang, siapapun pemimpinnya, apapun konsepnya, berapapun bantuan yang datang, dari siapapun yang memberi bantuan dan dengan teknologi apapun yang akan diterapkan, tidak akan ada perbaikan, malah diambang kehancuran dan menjadi sebuah negara gagal bahkan kolaps atau runtuh, jika sistem kebijakan pengelolaan negara yang dipakai sekarang tidak dirombak total.

Dalam kunjungannya ke negeri China pada tahun 1990an,Perdana Mentri Rusia Victor Chernomyridin bertanya kepada PM China Zhu Rongji, kenapa China tidak mengikuti jalan Rusia dan memakai Demokrasi liberal sebagai jalan baru. Jawabannya sangat mengejutkan, "Hari ini China menggunakan Demokrasi Liberal, besok pagi Negeri China akan bubar". Hal tersebut mengisyaratkan bahwa negara sebesar China saja tidak gegabah mengadopsi sistem baru, dalam hal ini sistem demokrasi liberal. Pemikiran tersebut terbukti dengan hancurnya Uni Sovyet menjadi 15 negara dan ekonomi yang berantakan dan menyengsarakan rakyat sedangkan China saat ini menjadi negara tetap utuh, kokoh dan kuat dengan pertumbuhan Ekonomi yang mencengangkan dunia (Cadangan devisa dari 60 M US Dolar tahun 1987,menjadi 1430 M US Dolar tahun 2007, bandingkan Indonesia tahun 2007 sebesar 54 M US Dolar).
Berkaca dari jawaban Perdana Mentri China tersebut, sebetulnya sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Indonesia, entah karena sudah diplot oleh kaki tangan Imperialisme baru untuk melemahkan negara hingga dapat dicaplok asset assetnya atau karena ketolollan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, atau karena kedua-duanya, sehingga mengadopsi sistem demokrasi dan ekonomi yang super liberal yang sangat tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Kita sudah salah mengadopsi sistem yang diterapkan oleh bangsa yang sudah mapan dan telah berumur lebih dari 200 tahun.
Bukti sudah banyak kita dengar dan lihat dimana terjadi pencaplokan aset di banyak negara yang tidak cerdas, mereka di Indonesia dengan gampang dan telah terbukti dapat mendominasi aset-aset tambang migas beserta Industri dan jasa penunjangnya, aset Freeport tambang tembaga dan emas terbesar dunia, tambang batu bara dan lainnya, perbankan, telekomunikasi, media, Industri pertanian, perdagangan, perkapalan dan aset Nasional kita yang lain.
Akibat dari mengadopsi sistem yang tidak cocok tersebut, selama enam dasa warsa bangsa Indonesia belum mampu menunjukkan kemandiriannya. Ketergantungan Sosial,Politik,Ekonomi, budaya, dan sebagainya terhadap bangsa asing masih cukup kental. Krisis ekonomi yang menerpa bangsa belakangan ini, banyak disebabkan dari ketidakmandirian bangsa Indonesia berhadapan dengan bangsa bangsa asing. Bangsa Indonesia ternyata belum mampu keluar dari cengkeraman kepentingan imperialisme asing gaya baru sebagaimana obsesi Bung Karno sang Proklamator. Termasuk dalam pengubahan UUD (Amandemen),penggantian Undang Undang yang sangat kental dengan intervensi asing, yang sesungguhnya telah memasukkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam perangkap Imperialisme baru yang sangat halus dan tidak kentara.
Effendi Siradjudin dkk

Baca Selengkapnya.....