Memerangi (sindrom) Negara Gagal

Konsep Keberpihakan Nasional (National Interest) Abad ke 12 di Eropa yang Protektif dan Nasionalistik (tidak dianjurkan oleh arsitek globalisasi)

2011-09-30T10:06:00.002+07:00

Konsep globalisasi saat ini sebagai pencerminan operasionalisasi dari Washington Consensus tahun 1945 dengan dibentuknya Bretton Wood Institution yang kemudian melahirkan IMF, International Monetary Fund, World Bank dan terakhir pada tahun 90-an WTO, World Trade Organization dengan 7 doktrin globalisasi, merupakan sistem yang menganjurkan liberalisasi negara baik di bidang politik, sosial, terutama ekonomi yang sangat liberal, serta dipertegas lagi dengan konsep Global Competitiveness Index (GCI) yang merumuskan 12 pilar atau parameter yang dijadikan ukuran tingkat keterbukaan terhadap investasi yang kesemuanya menghendaki dibukanya pintu investasi bagi asing maupun nasional tanpa membedakannya.

Konsep globalisasi di atas, sangat menyesatkan bagi negara-negara berkembang karena praktis tidak memberikan prioritas atau keberpihakan pada pengembangan kemandirian dan daya saing ekonomi nasional. Konsep ini juga sangat tidak adil karena mempersandingkan perusahaan negara maju yang sangat kompetitif dengan perusahaan negara berkembang di negaranya sendiri, padahal negara maju telah melalui proteksi dan prioritas selama puluhan bahkan ratusan tahun sejak abad ke 15 masa Mercantilism triumvirat pertama (Portugal, Spanyol, Belanda) dan triumvirat ke 2 (Inggris, Prancis, Jerman) bahkan Amerika superpower abad ke 20 melalui prioritas memanfaatkan seluruh sumberdaya atau kekayaan nasional oleh perusahaan nasionalnya, melalui perlindungan atau proteksi atau subsidi, tarif impor yang tinggi bagi produk yang mampu diproduksi dalam negeri serta kebijakan fiskal dan moneter lainnya, diperkuat melalui undang-undang keberpihakan nasional (National Interest Act) yang dimiliki banyak negara maju.

Pemikir-pemikir ekonomi Eropa abad ke 16 dan 17 telah mempertegas fakta diatas, melalui pemikiran-pemikiran keberpihakan nasional Eropa seperti yang bisa disampaikan sebagai The Twin Nine Doctrines (TND) yaitu : Thomas Mun(1571-1641) Nine Doctrines dan Philip W. Von Hornick (1638-1712) Nine Doctrines yang kedua-duanya penganut paham keberpihakan nasional dan masih melihat ekonomi dunia sebagai Zero Sum Game yaitu penguasaan terhadap sumber ekonomi akan menambah kekayaan negara walaupun akan mengurangi sumber ekonomi negara lain yang kemudian menjadi dorongan kolonialisasi bangsa Eropa terhadap Asia-Afrika dan Amerika Latin.

Thomas Mun

Buku Thomas Mun, England’s Treasure by Forraign Trade, or, The Balance of Our Forraign Trade is the Rule of Our Treasure (1664) dipandang sebagai sebuah ringkasan tentang pemikiran Merkantilisme. Sebuah pernyataan pembukuan buku tersebut mengatakan, untuk meningkatkan kekayaan negara , dalilnya adalah : to sell more to strangers yearly than we consume of theirs in value; setiap tahun menjual lebih banyak kepada orang asing ketimbang jumlah nilai barang mereka yang dikonsumsi dalam negeri. Penerapan dalil iniyang benar dapat dibuktikan dengan angka-angka ekspor impor Inggris ketika itu: ekspor mencapai 2.200.000 pound sterling, dibandingkan dengan impor yang hanya mencapai 2 juta pound sterling.

Kesembilan Doktrin Keberpihakan Nasional oleh Thomas Mun kepada Inggris sebagai berikut : kesatu, pengolahan “lahan tidur” untuk meningkatkan produksi pertanian dan menurunkan jumlah impor; kedua, mengurangi konsumsi barang-barang impor; ketiga memperhatikan kebutuhan negara-negara tetangga untuk dipenuhi dengan ekspor negara sendiri; keempat ekspor ke luar negeri harus menggunakan kapal-kapal sendiri ketimbang kapal-kapal asing;

Kelima penggunaan sumber-sumber alam dalam negeri se-efisien mungkin sehingga ada kelebihannya untuk produksi barang impor; keenam peningkatan penangkapan ikan di laut sekitar ketimbang membiarkannya digarap oleh para nelayan Belanda; ketujuh menjadikan Inggris sebuah pusat pengumpulan barang-barang kebutuhan yang dapat didistribusikan ke negara-negara lain; kedelapan mendorong perdagangan dengan daerah-daerah seberang lautan yang jauh agar memperoleh barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang rendah; kesembilan membebaskan pajak ekspor.

Philip W. Von Hornick

Philip W. Von Hornick dari Austria menulis buku Oesterreich uber alles wan es nur will (Austria di atas segala-galanya kalau itu yang dikehendakinya). Inti buku ini adalah : Kekuasaan dan reputasi suatu negara didasarkan pada (1) kelebihan jumlah emas dan perak yang diperolehnya dari surplus neraca perdagangan dengan negara-negara lain; (2) kemampuannya untuk mengisi kebutuhan-kebutuhannya sendiri tanpa bergantung pada negara-negara lain. Untuk mencapai keadaan ini ada sembilan kebijakan yang disarankannya 9 doktrin keberpihakan nasional yang kemudian diterapkan oleh negara-negara Eropa pada abad ke 17.

Kesembilan Doktrin Keberpihakan Nasional oleh Philip W. Von Hornick tersebut adalah : kesatu, sumberdaya alam yang dimiliki harus digunakan sebaik mungkin; kedua, sedapat mungkin barang-barang kebutuhan diproduksi sendiri di dalam negeri; ketiga, penduduk harus didorong pertambahannya dan semua orang harus bekerja; keempat, begitu masuk dari luar negeri, emas dan perak harus dipertahankan dalam negeri, tetapi bukan untuk ditabung melainkan beredar didalam kegiatan produksi dan perdagangan dalam negeri;

Kelima, penduduk harus mengkonsumsi barang produksi dalam negeri, bukan barang impor; keenam, jika harus ada barang yang diimpor, impornya harus dipertukarkan dengan barang lain buatan sendiri, tidak dibayar dengan emas atau perak; ketujuh, Jika ada barang dari luar yang dibutuhkan, yang diimpor adalah barang mentahnya, bukan barang jadi; kedelapan, harus diusahakan ekspor terus menerus, tetapi dalam bentuk barang jadi, bukan barang mentah; kesembilan, tidak boleh ada barang yang diimpor jika ada persediaannya dalam negeri, walaupun mutunya lebih rendah dari mutu luar negeri.

Tujuan antara semua doktrin tersebut adalah surplus neraca perdagangan, yang menghasilkan emas dan perak yang melimpah. Tujuan akhirnya ialah negara nasional yang uber alles: berada diatas semua negara lainnya.

Adam Smith (1723-1790)

Disebut sebagai bapak ekonomi modern Barat dengan bukunya Wealth of Nations, mengeluarkan bantahan terhadap konsep Zero Sum Game diatas dengan memperkenalkan konsep ekonomi terbuka yang kemudian bersama konsep sosial politik yang terbuka yang dibawa oleh Rosseau (1712-1778) dan Voltaire (1694-1778) serta penemuan konsep teknologi modern mesin uap oleh James Watt melambungkan Inggris di dalam pemimpin revolusi industri Eropa pada abad ke 18 dan mengantarkannya menjadi superpower dunia abad ke 19, disusul Amerika dengan revolusi industri Amerika menjadi superpower abad ke 20. Sekaligus menutup abad ke 20 sebagai 300 tahun peradaban Barat menguasai dunia.

Pada zaman Adam Smith merupakan suatu kebiasaan umum bahwa seseorang terpelajar sekalipun, barulah terpandang didalam masyarakat kalau ia pernah mengadakan perjalanan ke Eropa daratan., terutama Prancis. Alasan utamanya ialah karena Prancis ketika itu merupakan pusat pergolakan antara 2 dunia yang berbeda, dunia lama dengan pola pikir lamanya, dunia baru dengan pikiran yang baru yang akhirnya melahirkan berbagai revolusi sepanjang abad XVIII.

Karena itu, Prancis menjadi daya tarik terhadap pelawat dari seluruh Eropa termasuk Inggris. Peluang untuk ke Prancis muncul dari Charles Townsend (1725-1767), seorang politisi Inggris yang menikahi janda dari Duke of Buccleuch yang kaya raya. janda ini mempunyai seorang putra yang perlu dibimbing. Perhatian Townsend jatuh pada Adam Smith yang dikaguminya. Adam Smith disodori peluang menjadi tutor dari anak tiri Townsend, dan tunjangan seumur hidup yang lumayan besarnya. Peluang ini ditangkap oleh Adam Smith. Mereka merasa bahwa pengetahuan yang diperolehnya dari Adam Smith lebih berharga dari jumlah uang kuliah yang sudah diterimakannya kepada Adam Smith.

Dalam kedudukan sebagai tutor, Adam Smith dan anak didiknya mengadakan kunjungan ke Prancis tahun 1764. mereka tinggal selama 18 bulan Toulouse. Kemudian mereka ke Prancis Selatan, ke Jenewa, dan akhirnya kembali ke Prancis.

Dalam lawatan ini, Smith berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan berbagai tokoh Prancis seperti Voltaire (1694-1778), Montesquieu (1689-1755), Quesnay (1694-1774) yang ketika itu dijuluki konfusius dari Eropa dan Aristoteles modern, penganjur dan pendiri aliran Fisiokrasi. Smith amat mengagumi Quesnay dan pemikiran kaum Fisiokrasi Prancis. Menurut Smith, kaum Fisiokrasi di Prancis dengan tepat membuktikan bahwa keseluruhan kebijakan Prancis di bidang ekonomi sama sekali keliru.

Mereka berpendapat bahwa : kesatu, tidak boleh ada peraturan yang menghambat impor barang-barang manufaktur dari luar negeri; kedua, tidak tepat memberikan perlindungan terhadap produsen dalam negeri; ketiga tidak tepat menghambat ekspor gandum ke luar negeri; keempat harus diterapkan satu sistem pajak untuk keseluruhan negara; kelima tidak boleh ada pajak terhadap perdagangan antar daerah di dalam negeri.

Dengan segala kekurangannya, kata Adam Smith, mungkin ajaran fisiokrasi adalah yang paling mendeati kebenaran diantara publikasi yang ada tentang ekonomi politik, karena itu penting untuk diperhatikan setiap orang yang ingin mempelajari prinsip-prinsip dasar ilmu yang sangat penting tersebut.

Gejolak Kenaikan Harga BBM Dunia sudah Permanen & Fundamental

2011-09-26T17:55:00.004+07:00

Indonesia harus serius waspadai efek domino gejolak politik di Kawasan Timur Tengah, terkait melambungnya harga minyak dunia yang masif dan permaneng dalam sebulan terakhir ini. Gejolak harga minyak dunia, yang telah menembus USD 120 per barel, juga merupakan stimulus dari rentang waktu peningkatan konsumsi dunia, yang tak linier dengan peningkatan produksi, ”Dari aspek produksi dan konsumsi dalam negeri, kondisi energi Indonesia sudah demikian kritis dan perlu diantisipasi secara erius,” kata Ketua Umum Asosisasi Perusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia (ASPERMIGAS) yang juga penulis buku: Memerangi Sindrom Kegagalan Negara, 2009 Ir Effendi Siradjuddin.

Mengutip analisa pakar ekonomi dunia, Dr Nouril Roubini di Davos dalam World Economic Forum, Maret 2011, bahwa ancaman permanen terbesar dunia saat ini adalah, tidak ketersediaan dan tingginya harga energi, pangan, akibat tingginya inflasi dibanyak negara, bukan soal lingkungan seperti yang asumsi banyak orang. Dampak kedua, potensi kerusuhan sosial yang masif, karena membengkaknya jumlah negara miskin. “Kerawanan energi dan pangan, akan menuju pada situasi kegagalan negara (failed state), bahkan merontokkan negara (collapsed state),” jelas Roubini.

Menurut Effendi, sejarah empat kali lonjakan harga minyak dunia selalu disertai naiknya harga pangan dan inflasi. “Saat harga minyak mencapai 147 dolar per barel (bph), ditahun 2008,” jelas Effensi, gejolak inflasi berhasil diatasi Arab Saudi, yang memompa produksinya hingga 2,5 juta bph. “Spare capacity dunia sebanyak 8,5 juta bph, sementara konsumsi minyak dunia berkisar 85 juta bph, lebih kecil dari produksi, karenanya tidak bersifat permanen,” urainya.

Di tahun 2011, situasi jelas berbeda, “Konsumsi dan produksi, praktis hampir sama atau sama, sekitar 88-89 juta bph, dengan spare capacity dunia sekitar 5 juta bph didominasi Arab Saudi 8,5 juta bph dengan spare capacity sekitar 2,5-3,5 juta bph,” ungkapnya, defisitnya lebih bersifat permanen.

Menengok konsumsi minyak dunia, pada tahun 2010 pertambahan, konsumsi dunia mencapai 2,7 juta bph, angka tersebut cenderung bertambah, tahun 2011 dan seterusnya sekitar 1,5-2 juta bph. Dan dalam 3-4 tahun ke depan, spare capacity dunia, praktis akan menjadi nol. “Ini jelas berdampak pada psikologis kenaikan harga,” terang Effendi, dan diprediksikan, beberapa negara eksportir akan mendahulukan kebutuhan dalam negeri yang semakin besar, dengan menyimpannya sebagai cadangan strategis bagi keamanan negara.

Bahkan dalam 5 hingga 20 tahun ke depan, konsumsi minyak dunia akan mencapai 120-130 juta barel per hari (bph), diprediksikan oleh Dr. Hubbert sebagai Hubbert Peak, bahwa tingkat produksi tertinggi hanya mencapai 105-110 juta bph, “Ini artinya, kebutuhan energi dunia akan defisit 15-20 juta bph,” jelas Effendi.

Effendi menuturkan, bahwa ancaman simultan yang masif dan permanen, sudah berada didepan mata, “Ini akan sangat mengerikan,” ungkapnya. Menurutnya, ada dua skenario yang akan terjadi. Pertama, bila efek domino timur tengah berlanjut, maka dalam hitungan bulanan akan mampu merontokkan banyak negara. Kedua, bila tidak berlanjut, maka dalam hitungan tahun, akan berakibat fatal bagi rakyat dibanyak negara.

Langkah melepaskan diri dari ketergantungan energi fosil, sebenarnya sudah dilakukan dibanyak negara didunia, dengan pemanfaatan energi alternatif, seperti panas bumi, angin, surya, nuklir dan lainya. Namun realisasinya, tak mampu menuntaskan persoalan pemenuhan kebutuhan energi dunia.

Energi nuklir, mungkin menjadi jawaban yang mampu memenuhi kebutuhan energi dalam skala besar. Namun untuk mengembangkannya, bukan perkara mudah. Selain teknologi yang patut mumpuni, dibutuhkan pula rentang waktu 10-20 tahun dalam merealisasikannya.

Di Indonesia, program energi alternatif yang ditargetkan 20%, baru terealisir sekitar 5%. Karena untuk mencapai 20% energi alternatif dibutuh waktu 15 tahun, “Meskipun pemanfaatan energi alternatif diseluruh dunia di totalkan, hanya 20% kebutuhan dunia, masih belum mampu menggantikan minyak dan menyuplai kebutuhan energi dunia,” terang Effendi.

“Dalam 10 tahun mendatang,” terang Effendi, banyak negara ekportir minyak dunia akan berlomba memenuhi kebutuhan energi dalam negerinya, sekalipun bagi negara-negara OPEC karena meningkatnya kebutuhan energi dimasing-masing negera ekportir.

Dengan terbatasnya spare capacity, diprediksi akan habis dalam 3-5 tahun mendatang. Artinya, defisit produksi dunia akan terjadi, dan bermuara pada meningkatnya harga minyak mentah dan BBM dan ketersediaan energi, “Bisa jadi, meskipun sebuah negara banyak uang, tapi tidak bisa membeli minyak, karena memang tidak ada barang yang tersedia di pasar untuk dibeli,” jelas Effendi.

Terobosoan besar

Menyadari ledakan harga tinggi dan kelangkaan permanen energi dan pangan dunia, berpotensi kerusuhan bahkan merontokkan negara, sejak 40 tahun silam, semua negara penghasil minyak secara konsisten mengambil langkah-langkah kongkrit. Dibuktikan sudah dikuasai kembali sekitar 87% produksi dunia, dan sekitar 97% cadangan dunia dari tangan asing.

Kondisi Indonesia ironis dan paradoks dan sangat memprihatinkan, 80% produksi tetap dikuasai asing, praktis tidak berubah sejak 30 tahun lalu, ditengah keberhasilan Pertamina, Medco, Energi Mega Persada dan lusinan perusahaan nasional didukung perusahaan jasa dan barang nasional yang sukses menaikkan produksi melampaui produksi ketika dipegang asing. Keraguan, ketidaktegasan, inkonsistensi, dan ketidakpercayaan diri menjadi pangkal lemahnya sikap politik Indonesia dalam mengelola sumber daya alamnya.

Saat ini, Indonesia mengalami defisit minyak sekitar 1 juta bph, dan bisa meningkat hingga 3 juta bph dalam 5 tahun kedepan, dan meningkat hingga 5 juta bph ditahun 2020 mendatang. Sementara kemampuan produksi Indonesia hanya 950 ribu bph, dengan konsumsi hingga 1,4 juta bph, “Dari total produksi 950 ribu bph saja, separuhnya adalah hak asing,” tegas Effendi.

Belajarlah dari kegagalan kebijakan energi 40 tahun Amerika, pemboros dan pengimpor BBM terbesar dunia pemborosan BBM besar-besaran akibat kegagalan kebijakan transportasi masal sejak 1973 ketika Nixon mencanangkan hemat energi, 8 kali ganti presiden praktis tanpa hasil, belajarlah dari Perancis dan Brasil saat ini tidak mengimpor BBM sama sekali, hasil transportasi masal dan sukses diversifikasi.

Karena cadangan batubara, gas (LNG) dan panas bumi yang terbesar dalam target pembauran energi 2005-2025, dan ancaman masif ketidaktersediaan BBM sudah didepan mata, percepatan proyek 2 x 10.000 MW, infrastruktur LNG/CNG, panas bumi, percepat pencapaian. Caranya? terapkan manajemen satu atap langsung dibawah presiden agar tidak bertele-tele, berikan perlakuan lex specialis untuk energi, berikan insentif besar, tax holiday 10-20 tahun untuk semua diversifikasi energi.

Mempertimbangkan besarnya ancaman global diatas yang bisa terjadi setiap saat serta banyaknya kegagalan kebijakan kemandirian energi di beberapa negara maka bisa dikatakan diperlukan upaya luar biasa negara, kalau gonjang-ganjing politik tidak berkurang, berat bagi pemerintah.

Pertanyaan berikutnya apakah dengan makin besarnya ancaman dimasa yang akan datang pemerintahan yang dihasilkan oleh sistem rekrutmen politik selama 13 tahun reformasi sanggup mengatasinya?

Mungkin melalui sistem rekruitmen penyelenggara negara, dengan pola, “three in one” menjadi alternatif.

Pola three in one, adalah sebuah mekanisme pencalonan presiden, wakil presiden, dan jajaran menteri kabinet yang menjadi kesatuan dalam sebuah paket dalam suksesi kenegaraan. Dan masing-masing paket, akan menawarkan rencana pembangunan lima tahun mendatang, berikut solusi yang komprehensif untuk ditawarkan sebagai jawaban persoalan strategis bangsa, terutama dibidang energi. “Keruntuhan sebuah negara, antara lain disebabkan karena kegagalan seorang pemimpin, untuk peka membaca perubahan dan memutuskan langkah untuk mengantisipasinya,” jelas Effendi.

Pendidikan Indonesia Kemana? [2]

2010-04-18T21:08:00.003+07:00

Agenda Besar Transformasi Pendidikan Nasional (Big Bang National Education Transformation)

Langkah-langkah Konkret. Krisis yang dialami bangsa Indonesia, baik ekonomi, politik dan keamanan, belum juga dapat diatasi. Berbagai krisis tersebut berdampak negatif terhadap dunia pendidikan dengan memunculkan langkah-langkah konkret yang baru dalam pendidikan. Orientasi pelayanan pendidikan dengan menggunakan tindakan dan cara berfikir lama tidak dapat terus diterapkan karena sebagian besar sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dunia pendidikan Indonesia yang semakin maju dan hal-hal tersebut bahkan mungkin tidak dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan dan bangsa sekarang ini.

Cara-cara berpikir dan terobosan-terobosan baru harus diperkenalkan dan diciptakan untuk mengatasi permasalahan pendidikan saat ini dan pada masa mendatang. Berikut ini adalah sejumlah langkah konkret yang seharusnya dilaksanakan:

1. Presiden mengambil inisiatif merombak sistem pendidikan nasional secara menyeluruh menghasilkan blue print road map Pendidikan Nasional 2020. Hal itu dilakukan dengan mengajak stakeholder nasional sektor pendidikan yang mewakili unsur ABG (Akademisi, Bisnis, Government sesuai konsep Indonesia Incorporated), terutama pemakai terbesar produk pendidikan yakni dunia usaha. Juga, penghasil produk pendidikan baik sekolah pemerintah, swasta nasional maupun asing serta kalangan akademisi dan lembaga riset nasional maupun swasta bersama-sama departemen terkait (Departemen Perindustrian, Departemen Pertanian, Kementerian Ristek dan sebagainya, terutama Departemen Pendidikan Nasional). Road map tersebut antara lain menyinkronkan kebutuhan tenaga kerja dengan pendidikan sampai 2020 atau 2025, disesuaikan dengan rencana pembangunan ekonomi dengan target GDP dan man power planning/di setiap sektor. Selanjutnya, menerapkan konsep pendidikan berbasis entrepreneur.

2. Dari 20% anggaran pendidikan dilakukan alokasi anggaran pendidikan, yakni sepertiga untuk SD/SMP/SMA/D3/S1 pendidikan gratis dan bermutu untuk 140 juta rakyat miskin. Lalu sepertiga anggaran untuk kesejahteraan guru dan administrasi, dan sepertiga lagi lagi untuk modal wirausaha sekolah mulai dari SD/SMP/SMA/D3, modal usaha untuk pertanian, kerajinan, toko, workshop, dan koperasi sekolah yang diputar. Sebagian anggaran dipakai untuk training entrepreneur.

3. Mengeluarkan kebijakan bebas pajak bagi perusahaan bisnis yang mendirikan sekolah, yang fasilitas trainingnya dipakai dan pabriknya dipakai untuk on the job training. Sedangkan beasiswa diberi insentif pajak.

4. Mendirikan Entrepreneurship Training Center dimulai di Perguruan Tinggi Utama negeri dan sekolah-sekolah menengah utama negeri maupun swasta, yang memfasilitasi kerja sama antara sekolah, lembaga riset, dan lembaga keuangan serta perusahaan bisnis pendamping. Untuk melakukan bisnis riil.

5. Memperluas kerja sama antara sekolah, lembaga riset, dan sektor bisnis yang utama melakukan bisnis riil.

6. Sosialiasi program entrepreneurship dan incorporated ala P4 ke sekolah-sekolah termasuk kepada guru dan pegawai Diknas agar mempunyai visi dan mental entrepreneur.

7. Mendorong iklim inovasi dan entrepreneur. Kurikulum dan guru-guru disesuaikan dengan konsep incorporated dan kesepakatan nasional dengan dunia usaha. Pelajaran disederhanakan atau cukup lima pelajaran wajib utama saja, misalnya matematika, fisika/kimia, seni/olahraga, ilmu pengetahuan sosial, teori dan praktik wirausaha.

8. Indikator utama keberhasilan sekolah (key performance indicator) adalah 60-70% prestasi akademik, 20% kepemimpinan/seni/olahraga, 20% kemandirian hidup, bagi sekolah maupun anak didiknya.

9. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang teknologi, yang merupakan syarat utama peningkatan nilai tambah produk primer atau hulu, perlu memberikan prioritas memperbanyak pendidikan yang berbasis teknologi di tingkat sekolah menengah maupun sekolah tinggi. Hal ini sukses dilakukan di Cina (dari 10 graduate sekolah tinggi terdapat 7 atau 8 graduate technology atau engineering di Cina. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang hanya 2 graduate engineering saja), dengan memberikan beasiswa jurusan teknologi, termasuk beasiswa ke luar negeri.

10. Mempercepat pembangunan infrastruktur penguasaan iptek informasi dan teknologi melalui pendidikan model e-learning, pendidikan jarak jauh dengan fasilitas teknologi informasi di setiap sekolah seluruh Indonesia paling lambat tahun 2015 dan memperbanyak terjemahan buku-buku bermutu kelas dunia ke dalam bahasa Indonesia.

Akhir kata, pengembangan pendidikan melalui model entrepreneur menjadi alternatif yang sesuai karena menyiapkan generasi yang punya kemampuan adaptasi terhadap ekspektasi lingkungan, serta dapat menyiapkan mereka agar mampu mengatasi masalah-masalah yang ditemukan dengan cara-cara baru sehingga hasil pendidikan kita tidak hanya menghasilkan generasi pencari kerja namun menjadi generasi mandiri.

Enstate2020

sumber: http://ciputra.org, http://unesco.org

Pendidikan Indonesia Kemana? [1]

2010-03-13T21:26:00.011+07:00

Every person shall be able to benefit from educational opportunities designed to meet their basic learning needs. These needs comprise both essential learning tools (such as literacy, oral expression, numeracy, and problem solving) and the basic learning content (such as knowledge, skills, values, and attitudes) required by human beings to be able to survive, to develop their full capacities, to live and work in dignity, to participate fully in development, to improve the quality of their lives, to make informed decisions, and to continue learning. The scope of basic learning needs and how they should be met varies with individual countries and cultures, and inevitably, changes with the passage of time.

[Deklarasi Dunia untuk Pendidikan, http://www.unesco.org/education/efa/wef_2000/strategy_sessions/session_III-8.shtml]

Pemerintah memprogramkan pada tahun 2015 perbandingan antara SMK dan SMA menjadi 70:30. Dasar alasan yang dkemukakan, dibeberapa negara maju, negara yang memperioritaskan pertumbuhan SMK dan politeknik, tingkat penganguran di negara tersebut dapat ditekan, sebab, usia angkatan muda di negara tersebut mayoritas memiliki keahlian khusus [http://www.bandarlampungnews.com/]

Memperhatikan dasar alasan pencanangan program tersebut, pemerintah seakan-akan menyatakan bahwa banyaknya pengangguran karena sektor pendidikan selama ini didominasi pendidikan non kejuruan. Apakah benar demikian?

Mengutip deklarasi dunia untuk pendidikan di atas, pendidikan adalah menyiapkan sesorang agar mampu mandiri dengan berkreasi dan berinovasi untuk mengembangkan potensinya agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Jadi pertanyaanya sebenarnya adalah apakah sekolah di Indonesia saat ini sudah membekali dan menyiapkan anak didiknya agar dapat berdikari dan berinovasi?

Kebijakan pendidikan Indonesia sejalan dengan amanat Mukadimah UUD 1945, yakni kedaulatan politik bangsa, mencapai masyarakat adil makmur, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjamin perkembangan dunia. Pencapaian keempat hal tersebut akan sangat bergantung kepada jumlah dan kualitas produk pendidikan nasional.

Bangsa atau negara mandiri, maju, adil dan makmur akan tercapai bilamana rakyat dan individunya juga mandiri dan maju. Mandiri dan maju yang dimaksud tentunya merupakan konsep berpikir yang mandiri, bertindak dan bekerja mandiri, dan hidupnya mandiri serta maju. Artinya bukan hanya mandiri berpikir dengan ilmu (knowledge), tetapi mandiri hidupnya berarti dapat hidup dengan layak, dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, kalau berkeluarga dapat mencukupi kebutuhan keluarganya (tidak menganggur).

Konsep Indonesia Incorporated Untuk Pendidikan (Entrepreneur Based Education).

Sebenarnya kalau kita mau melihat produk hasil pendidikan yang bercirikan mampu hidup mandiri yang dihasilkan dari keterlibatan anak-anak dalam kehidupan berwirausaha sejak dini, itu merupakan ciri-ciri seorang entrepreneur. Kita dapat mencontoh keluarga suku-suku yang berkarakter entrepreneur seperti suku Tionghoa, suku Padang, suku Bugis, suku Banjar, dan sebagainya. Hasilnya adalah suku Tionghoa merupakan roda utama ekonomi di banyak negara di dunia seperti di Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam, seperti halnya dalam skala kecil suku Bugis di Papua juga menjadi roda utama ekonomi rakyat.

Itu sebabnya sistem pendidikan nasional harus mampu membekali rakyat agar mampu hidup mandiri dan maju serta makmur. Artinya selain berilmu, rakyat juga berketrampilan, mempunyai sifat sabar, pekerja keras, toleran, mampu bekerja sama dalam tim, pantang menyerah, dan terlatih untuk hidup mandiri.

Entrepreneurship adalah sebuah pilihan yang potesial untuk dikembangkan. Pertama banyak fakta di sekitar siswa tentang tokoh-tokoh entrepreneur yang telah banyak memberikan kontribusi pada perkembangan ekonomi dan sosial. Ini dapat menjadi dorongan yang luar biasa Hal yang dipelajari siswa akan menjadi sangat kongkrit dan dapat dilihat sehari-hari. Banyak sumber belajar yang dapat dipakai. Pembelajaran menjadi sebuah proses interaksi yang menarik antara realitas yang ditemukan dengan siswa yang belajar.

Entreprenur mempunyai spirit dan jiwa yang terus ingin tetap maju, berkembang, dan mandiri. Mereka telah memberikan banyak kontribusi pada kemajuan ekonomi bangsa dan memberikan lapangan kerja Kalau sekolah dapat membentuk mindset seperti ini dalam generasi muda, diharapkan mereka sedikit demi sedikit akan berpikir untuk mandiri dalam bidang ekonomi juga. Banyak hal lain yang menarik dan dapat dipelajari dari karakter dan skills seorang entrepreneur seperti keberanian mengambil resiko, strategi mengatasi masalah, kemampuan berkomunikasi, cara mengubah ide menjadi sebuah rencana, cara menangkap dan mengeleloa peluang. Karakter dan skills seperti itu sangat penting untuk dipelajari dan diaplikasikan di semua bidang di era sekarang.

Kedua. Pendidikan entrepreneur sudah banyak diterapkan di banyak negara seperti negara-negara eropa dan Amerika sehingga paling tidak kita ada contoh dalam mengembangkan sistem ini. Sudah ada contoh-contoh yang dapat dijadikan inspirasi pengembangan. Dari sisi metodologi dan kurikulum yang ada, seperti pendekatan belajar inquiry dan problem based, (Barell, 2000) kita dapat mengembangkan sistem penyelenggaraan sekolah dan pembelajaran yang dapat mendukung pendidikan dengan wawasan entrepreneur.

Banyak negara tanpa sumber daya alam yang memadai namun karena SDM nya berkualitas dan berkarakter mandiri dan maju, mampu menjadi negara maju, adil dan makmur serta dihormati negara-negara lain. Negara entrepreneur yang dicita-citakan akan tercapai bilamana manusia Indonesia berkualitas juga berkualifikasi entrepreneur, paling tidak, berkarakter dan berwawasan entrepreneur, baik itu di badan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan juga dalam dunia usaha, lembaga pendidikan, lembaga riset dan lain-lain.

Produk pendidikan tak bermutu membuat manajemen berisiko menjadi negara yang tidak efektif dan mandek. Di sektor ekonomi yang menopang kemakmuran adalah korporasinya yang sangat tergantung kualitas SDM-nya, modal, teknologi, dan pengelolaan manajemen secara ekonomi mikro. Agar dunia usaha, akademisi, dan pemerintah bisa bekerja sama dan berwawasan serta berkemampuan entrepreneur, maka ilmu dan ketrampilan saja tidaklah cukup, harus disertai dengan karakter dan pengalaman sebagai entrepreneur. Itu sebabnya pendidikan berbasis entrepreneur dibutuhkan sejak dini.

Pemerintah yang cerdas seperti Amerika, Singapura, dan Malaysia mengimpor tenaga-tenaga entrepreneur untuk mempercepat perputaran ekonominya. Sebagai gambaran, jumlah suku Tionghoa di Indonesia hanya 4%, namun mampu menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Hal itu terjadi karena sejak dari SD, SMP, sampai SMA bahkan sampai tingkat perguruan tinggi mereka, dalam kehidupan sehari-harinya berada dalam lingkungan kewirausahaan sehingga berkarakter dan berkemampuan entrepreneur yaitu trampil, kerja keras, toleransi, jiwa hemat, jiwa penolong, menghargai orang lain, rasa bersaing dan sanggup bekerja sama.

bersambung....

Sumber: http://ciputra.org, http://unesco.org

Merebut Kedaulatan Energi [2]

2010-03-06T23:21:00.002+07:00

The founding father Soekarno telah meletakkan kebijakan-kebijakan kedaulatan dan kemandirian strategis bangsa bahwa migas harus dikuasai oleh Negara, dan dikelola oleh bangsa sendiri melalui manajemen perusahaan Negara PERTAMINA sebagai satu-satunya wakil pemerintah sebagai kebijakan operasional dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang memperlakukan migas sebagai bahan strategis ekonomi, pertahanan dan keamanan menyakngkut kehidupan rakyat banyak (UU 22 Tahun 2001 secara inkonstitusional telah menghilangkan peran migas sebagai alat pertahanan dan keamanan Negara, jadi bertentangan dengan pasal 33 Tahun 1945

Dalam upaya percepatan produksi, pada tahun 60-an mengingat keterbatasan modal dan tekhnologi serta tenaga ahli maka sementara perusahaan asing dimanfaatkan sebagai kontraktor PERTAMINA (bukan partner sejajar) mengingat nilai strategis migas diatas. seperti yang tercermin gamblang dalam Perpu Pengganti UU No 44 Tahun 1960 dan dipertegas lagi oleh Pak Harto dalam UU PERTAMINA No 8 Tahun 1971 yang memuat perlakuan khusus lex spesialis, terbukti dalam 25 tahun berhasil menarik investasi serta meningkatkan produksi Migas nasional enam kali lipat hingga 1,7 juta barel perhari akhir tahun 80-an, bahkan UU tersebut terbukti menjadi acuan lebih 20 negara di dunia dan terbukti berhasil pula hingga 87% produksi dunia yang 85 juta barel per hari sudah dikuasai oleh National Oil Company (NOC), untuk memperkuat peran negara, di Cina atau di India misalnya, perusahaan BUMN atau NOC diwakili oleh lebih dari 1 BUMN, oleh karena itu BP MIGAS layak dipertimbangkan sebagai BUMN migas nasional baru mendampingi BUMN PERTAMINA melengkapi UU No 8 tahun 71. Kontrak-kontrak dengan perusahaan asing yang diwakili oleh BUMN merupakan bisnis 2 bisnis seperti amanat Perpu no 44 dan UU No 8 tahun 71.

Merangkul Swasta Nasional

Sesuai dengan amanat Founding Father Ir. Soekarno, maka dukungan terhadap Pertamina untuk menjadi operartor gas di Cepu dan memberikan lapangan migas yang akan berakhir masa kontrak kepada perusahaan Negara wajib untuk didukung oleh semua stakeholders nasional. Bila diperlukan PERTAMINA dapat memanfaatkan perusahaan swasta nasional lainnya yang juga terbukti selalu berhasil menaikkan produksi lapangan eks perusahaan asing, dengan payung Negara bilamana dilakukan secara komprehensif, baik pada aspek kelembagaan, kebijakan dan implementasi di lapangan.lebih terjamin keberhasilannya

Kendati terlambat, Indonesia telah memiliki cetak biru kebijakan energi nasional 2005-2025, namun karena tidak didukung oleh UU migas yang lebih mencerminkan upaya kedaulatan dan kemandirian migas dan energi serta tidak adanya UU keberpihakan nasional (national interest act) seperti dimiliki banyak Negara cerdas, sehingga Indonesia mudah terombang-ambing oleh bangsa-bangsa cerdas yang cenderung mendominasi dan merugikan kepentingan ekonomi kita. Sementara dari sisi implementasi, seperti di Perancis dan Brasil sangat diperlukan konsensus nasional melalui peran kuat Negara khususnya Presiden, lebih mengaktifkan lagi peran Dewan Energi Nasional misal dengan menambah tokoh dunia usaha dan perbankan nasional sehingga secara konkrit perusahaan negara mendapat kepercayaan untuk menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, seyogyanya ke depan juga merangkul dan memberdayakan perusahaan Migas Nasional lainnya untuk bersama-sama membangun kedaulatan dan kemandirian energi. BRAVO INDONESIA…

Penulis Alumni ITB, yang juga Ketua Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas)

Merebut Kedaulatan Energi [1]

2010-02-25T23:04:00.002+07:00

Oleh Effendi Siradjuddin

Dalam beberapa bulan terakhir ini banyak digulirkan wacana menarik dari Senayan dalam soal pengelolaan lapangan Migas. Para wakil rakyat di DPR RI menghendaki beberapa lapangan Migas yang akan berakhir masa kontraknya agar dikembalikan kepada perusahaan negara. Bahkan yang cukup menyejukkan para wakil rakyat itu, juga akan mendukung Pertamina untuk menjadi operator gas di Blok Cepu.

Sikap semacam itu, tentu tak hanya melegakan, tetapi juga mencerahkan. Setidaknya itu memberikan harapan, di tengah dominasi asing dalam pengelolaan Migas nasional. Fakta demikian, tentu saja mengusik nurani bangsa ini. Sudah saatnya bangsa ini mulai melakukan evaluasi terhadap kebijakan energi nasional. Kalau tidak, kedaulatan energi bangsa ini di ambang kehancuran.

Dominasi Asing

Kebijakan Migas dalam sepuluh tahun terakhir memang mengalami kemunduran yang ditandai oleh produksi Migas Nasional yang merosot hampir 50%, serta jasa dan barang 85% masih didominasi oleh perusahaan asing. Intervensi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan perusahaan Migas Nasional masih sangat minim.

Kuatnya tekanan publik agar perusahaan negara mengambil alih beberapa lapangan Migas yang akan berakhir masa kontrak, dan besarnya dukungan publik agar Pertamina menjadi operator gas di Cepu, jelas merefleksikan munculnya kesadaran nasional, bahwa besarnya dominasi asing dalam pengelolaan Migas tak bisa dibiarkan. Ini bisa menjadi ancamam bagi eksistensi bangsa ini ke depan.

Ambilah contoh, produksi minyak nasional (lifting) sekarang ini sebesar 948.138 barel per hari. 50% produksi Migas Indonesia harus dibawa ke luar oleh perusahaan asing, yang merupakan hak bagian bagi hasil dan pengembalian biaya operasi dan investasi (cost recovery). Untuk memenuhi konsumsi dalam negeri sebesar 1,4 juta barel per hari, Indonesia setidaknya mengimpor minyak satu juta barel per hari senilai hampir 300 trilyun per tahun

Belum lagi, penguasaan di atas mengakibatkan barang dan jasa penunjang nasional juga sangat kecil terhadap belanja modal. Ambilan contoih pada 2007 dari belanja modal di sektor Migas sebesar US 10 miliar penyerapan barang dan jasa penunjang nasional hanya menyerap 10 %. Tak mengherankan bila banyak kantong-kantong kemiskinan terjadi di daerah produksi Migas.

Peran Perusahaan Nasional

Dalam kondisi produksi minyak nasional jalan di tempat, diperkirakan impor minyak akan terus meningkat, mengingat tambahan motor dan mobil tiap tahunya cukup signifikan. Mengingat Konsumsi BBM untuk transportasi itu 70% dari konsumsi nasional. Setiap tahun tambahan motor sebanyak 5 juta unit dan mobil sebanyak 500 unit. Bila satu motor setiap hari konsumsinya 2 liter bensin dan mobil 20 liter bensin, maka dalam lima tahun ke depan, impor minyak nasional bisa meningkat dua kali lipat dari sekarang hampir 600 trilyun (setengah APBN 2010)

Ini bisa menjadi beban berat bagi bangsa ini, mengingat tren harga minyak dunia cenderung meningkat berkemungkinan diatas $100 per barel dalam satu atau dua tahun kedepan. Hal ini dipicu oleh ketidakseimbangan antara produksi dan konsumsi minyak dunia. Sampai dengan tahun 2030 diproyeksikan konsumsi minyak dunia mencapai 130 juta barel per hari. Sementara produksi maximum minyak dunia diproyeksikan hanya sekitar 105 juta barel per hari. Kondisi tersebut yang menyebabkan harga minyak dunia ke depan trennya akan terus meningkat

Bila impor minyak terus meningkat di tengah tren harga minyak dunia yang terus membumbung tinggi, maka itu akan menggerus cadangan devisa nasional. Karena itu, bisa dipahami bila kini muncul desakan publik agar beberapa lapangan migas yang akan berakhir masa kontrak untuk diserahkan pengelolaannya kepada perusahaan negara. Hingga kini terdapat 27 lapangan Migas asing yang akan habis masa kontraknya.

Begitu juga, dukungan terhadap Pertamina untuk menjadi operaror gas di Cepu, tak lain karena publik melihat ini merupakan langkah kongkrit untuk menyelamatkan bangsa ini dari kemungkinan munculnya tragedi Migas di masa mendatang. Belum lagi Exxon sebagai operator minyak di Cepu juga gagal memenuhi target produksi pada 2008

Kuatnya dukungan publik tersebut, juga dilandasi fakta, kini perusahaan nasional juga sudah mulai mampu untuk mengoperasikan lapangan migas. Ambilah contoh dalam akuisisi Offshore North West Java (ONWJ) Pertamina mampu meningkatkan produksi Minyak dari 21 ribu barel per hari menjadi antara 25-26 ribu barel per hari, bahkan pernah mencapai 32 ribu barel per hari. Sementara untuk gas meningkat menjadi 235-240 MMSCFD dari 220 MMSCFD. Hal yang sama juga terjadi di Sukowati Papua, dari sumur tua di Bojonegoro Jatim yang sempat terhenti produksinya , di tangan Pertamina produksinya menjadi 3.000 barel perhari.

Perusahan nasional semacam Pertamina memiliki kemampuan untuk mengoperasionalkan lapangan Migas. Tak berlebihan bila di Blok Cepu, publik juga mendukung Pertamina menjadi operaror gas. Di tangan Pertamina pengembangan dapat lebih cepat, lebih rendah biayanya dan dapat diintegrasikan dengan beberapa proyek di sekitar Blok Cepu yang saat ini sudah berjalan, antara lain: Proyek Pengembangan Gas Jawa (PPGJ), Proyek Pengembangan Gas Tiung Biru, JOB Pertamina Tuban dan Area Lapangan Cepu PT. Pertamina EP. Lebih jauh lagi ditangan perusahaan migas nasional maka belanja barang dan jasa otomatis akan juga dilaksanakan perusahaan jasa dan barang nasional, bagian dari strategi Indonesia Incorporated

Belum lagi dari aspek kelembagaan, praktis UU No 22 tahun 2001, kiranya telah gagal menjadi payung bagi upaya merebut kedaulatan energi. Sebagaimana banyak disuarakan di DPR RI, sudah saatnya UU tersebut direvisi.

bersambung....

AGENDA TEROBOSAN POLITIK DAN EKONOMI

2008-12-17T09:04:00.000+07:00

Pemilihan Umum dengan Sistem Tiga Paket

Mengajak seluruh komponen bangsa untuk melihat kembali sejarah keberhasilan dan kegagalan bangsa secara kepala dingin, jujur dan obyektif sejak prakemerdekaan sampai dengan saat ini serta melakukan bench marking terhadap keberhasilan bangsa-bangsa unggul di dunia sehingga diperoleh rumusan kebijakan negara yang pas untuk dilaksanakan.

Dalam 3 sampai dengan 6 bulan kedepan, Presiden sebagai kepala pemerintahan atau kepala negara hendaknya mengambil inisiatif mengajak seluruh komponen bangsa terutama 3 pillar pertumbuhan ekonomi yaitu dunia usaha melalui asosiasi-asosiasi, akademisi / lembaga riset dan departement pemerintah dari setiap sektor terkait.

Sektor dimaksud antara lain adalah industri hulu dan hilir dari sektor pertanian, perikanan, kehutanan, pertambangan, termasuk perusahaan jasa penunjang dan industri penujang dari setiap sektor tersebut.

Pemerintah, Dunia Usaha, dan Akademisi hendaknya duduk bersama untuk mendapatkan kesepakatan atau konsensus nasional tentang agenda pembangunan yang mampu mentranformasikan Indonesia menjadi bangsa maju pada tahun 2020.

Didalam agenda terobosan percepatan pembangunan 2007 sampai dengan 2009 guna mengejar ketertinggalan bangsa sekaligus menentukan langkah strategis menghadapi ancaman krisis energi nasional dan dunia yang disebabkan antara lain oleh lambannya kemajuan program diversifikasi energi nasional dan makin besarnya ancaman ketergantungan Indonesia atas import minyak mentah dan BBM yang telah melampaui 600 ribu bbl/hari dan dapat mencapai 900 ribu bbl/hari pada tahun 2010.

Ditambah lagi dengan harga minyak bumi yang diprediksikan mencapai US$ 100/bbl bahkan US$ 200/bbl yang sangat mengancam pertumbuhan ekonomi dunia maupun ekonomi nasional, ditengah kecenderungan negara penghasil minyak untuk mengelola sendiri hasil tambang minyak untuk kebutuhan BBM dalam negeri maupun sebagai feed stock industri.

Sebagai antisipasi, kecenderungan negara penghasil minyak menggunakan minyak sebagai alat bargaining politik dan ekonomi terhadap negara-negara maju, diperkirakan peran perusahaan minyak multi nasional akan berkurang dalam pengelolaan maupun pengembangan minyak dunia. Diperkirakan pada tahun 2012, hampir seluruh pengelolaan hulu Migas dunia sudah akan dilaksanakan oleh perusahaan nasional masing-masing.

Langkah 2: Agenda Proses Recruitment Nasional

Berpendapat bahwa agar keempat syarat di atas dapat dipenuhi sekaligus dimasukkan ke dalam agenda politik bangsa agar dapat diimplementasikan segera, maka diperlukan adanya kebijakan rekruitmen kepemimpinan nasional dengan sistem 3 paket, yaitu:

a. Paket presiden dan wakil presiden
a. Paket rencana kerja atau blueprint presiden dan blueprint masing-masing menteri
b. Paket menteri-menteri yang akan melaksanakan masing-masing blueprint yang disepakati

Blueprint tersebut merupakan hasil kerja atau konsensus antara 3 pilar pembangunan ekonomi yaitu dunia usaha (sebagai lokomotif atau motor penggerak ekonomi), akademisi (sebagai penghasil SDM dan penelitian) serta pemerintah sebagai fasilitator dunia usaha agar dunia usaha tumbuh, mandiri dan berdaya saing.

Dalam waktu dekat, agar dunia usaha bersama pemerintah dan kalangan akademisi lebih bersatu padu merumuskan kebijakan-kebijakan operasional dalam Indonesia Incorporated, menerjemahkan dan mengimplementasikan Undang-undang No. 22 tahun 2001 yang telah ada, yang memungkinkan percepatan peningkatan produksi.

Sekaligus percepatan peningkatan peran yang lebih besar bagi perusahaan migas nasional (perusahaan eksplorasi produksi, perusahaan industri penunjang, perusahaan jasa dan barang nasional), untuk lebih menjamin keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya bilamana diperlukan secara bersama-sama dilakukan amandemen UU No. 22 tahun 2001 agar peningkatan produksi dan peningkatan peran perusahaan nasional dapat dipercepat.

Dunia usaha bersama Pemerintah dan Kalangan Akademisi mensinkronisasikan dan merumuskan serta menetapkan rencana strategis migas nasional 2020 (Indonesia Incorporated 2020 sektor migas) yang lebih aspiratif, berorientasi global dan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dituangkan dalam bentuk Undang-undang agar tidak tergantung terhadap perubahan kebijakan pemerintah sewaktu-waktu.

Pengembangan lebih lanjut seluruh potensi sumber daya kekayaan nasional dan global oleh perusahaan nasional adalah sebagai kelanjutan penguasaan teknologi, pengalaman manajemen global, SDM yang handal yang telah sepenuhnya dikuasai perusahaan nasional saat ini.

Pengembangan lebih banyak perusahaan nasional akan lebih menjamin pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan, sesuai rencana strategis migas 2020

Langkah 3: Mengubah Paradigma bangsa dari feodal birokratis menjadi bangsa entrepreneur

Paradigma Bangsa Entrepreneur

Entrepreneur atau entrepreneurship secara umum atau koventional diterjemahkan sebagai proses kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau profit atau return bagi investor melalui tangan manajemen.

Definisi lain entrepreneur adalah proses kegiatan yang menghasilkan kekayaan (wealth creation) dan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat (value added to the community), antara lain berupa keuntungan atau return on investment bagi investor, peningkatan kesejahteraan pegawai, return on good environment, pendapatan pajak Pemerintah untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat banyak.

Corporation is not a money dream machine for interest of the few, but a community of entrepreneurs created for the purpose of generating wealth for the individual and adding value to society.

Dalam korporasi yang berwawasan wirausaha atau entrepreneurial driven corporation, investor menaruh investasi pada korporasi kemudian dikelola bersama dalam tim manajemen memanfaatkan sumber daya lainnya seperti lahan, pasar, teknologi dsb untuk berproses atau bertransaksi menghasilkan kekayaan atau profit bagi korporasi/investor dan nilai tambah bagi masyarakat (melalui kesempatan kerja, pelatihan, proyek sosial perusahaan serta pajak bagi negara).

Korporasi-korporasi yang merupakan kumpulan para entrepreneur merupakan kekuatan yang signifikan dan strategis bagi bangsa, dalam banyak hal dapat menyetir arah kebijakan bangsa atau Negara atau dunia sekalipun, namun dapat diarahkan untuk kesejahteraan bagi sebagian besar rakyat bukan untuk keuntungan atau kesejahteraan bagi segelintir orang semata.

Olehnya Negara atau Pemerintah harus bertanggungjawab mengatur kebijakan untuk menciptakan iklim dan infrastruktur ekonomi yang memungkinkan agar korporasi yang ada makin bertumbuh dan lebih banyak lagi korporasi baru tumbuh untuk mensejahterakan sebagian besar rakyat.

Di dalam demokrasi ekonomi bahwa Negara yang beribuasis entrepreneur akan mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya semangat entrepreneur bagi seluruh bangsa secara berkesinambungan dan membuka kesempatan yang sama bagi rakyat untuk memperoleh akses beribuisnis seperti modal, lahan, teknologi, tenaga kerja terampil agar dapat bersaing bebas menghasilkan kekayaan atau wealth atau keuntungan bagi perusahaan maupun bagi rakyat dan negara.

Langkah 4: Melakukan inventarisasi seluruh aset atau kekayaan nasional maupun aset global

Untuk dievaluasi keberadaannya agar seoptimal mungkin dapat memberi kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi rakyat.

Kekayaan yang dimaksud antara lain kekayaan sumber daya alam didarat hulu maupun hilir, berupa tambang migas, batubara emas, uranium, tembaga, produk pertanian, kehutanan hulu maupun hilir .

Dilaut berupa produk perikanan ,energi diudara berupa matahari dsb,kekayaan 250jt SDM sumber daya manusia baik yang tidak terampil ,terampil dan sangat terampil atau very high skilled labour.

Kekayaan permodalan nasional,kekayaan potensi buyer nasional dgn 250 juta rakyat,kekayaan hasil riset dan lembaga riset yang berkualitas tinggi serta applicable bagi industri nasional .

Demikian juga dengan kekayaan kualitas pemerintahan kita yang bila effektif dan berwawasan entrepreneur menjadi asset yang sangat menentukan.

Kesemua asset ini selanjutnya dibuatkan program utk ditingkat kualitas dan perannya utk mendukung pencapaian indnesia yang mandiri berdaya saing adil dan makmur

Langkah 5: inventarisasi dan evaluasi unggulan daya saing bangsa (national competitive advantages)

Kesempatan yang diberikan pemerintah kepada dunia usaha dan kalangan akademisi bersama sama menentukan segmen industri dan jasa pada sektor-sektor tertentu sebagai target nasional yang disepakati sebagai konsensus nasional antara pemerintah dan dunia akan memberi dorongan motivasi dan martabat sangat besar bagi negara dan seluruh rakyat untuk merealisasikannya.

Faktor-faktor produksi: labour, capital, teknologi, misal dengan kebijakan subsidi, capital market, polisi pendidikan yang memungkinkan pengusaha-pengusaha tertarik menanamkan investasi di pendidikan atau pabriknya atau training centre perusahaan digunakan untuk publik dengan insentif tax exemption atau tax holiday dan sebagainya.

Faktor strategi perusahaan, struktur industri/jasa, persaingan perusahaan, polisi pemerintah capital market, tax policy dan persaingan usaha sehat atau antitrust law.

Faktor kebutuhan domestik, misal kebijakan standar produk lokal, pemerintah sebagai pembeli produk lokal misal alat-alat militer, alat-alat komunikasi, pesawat teribuang kecil, membuat polisi yang memuat pasar favourable bagi tumbuhnya produk lokal, peraturan membentuk struktur pasar.

Faktor industri terkait dan industri penunjang/jasa penunjang, misal di sektor migas perusahaan oil/gas nasional dan jasa dan barang nasional praktis hanya 10 sampai dengan 20%, dapat dibuat kebijakan atau policy yang memungkin akumulasi asset nasional kalau siap 80 atau 90% diberi kesempatan sekaligus menumbuhkan industri hilir dengan produk derifatifnya.

Atau kebijakan yang memungkinkan industri penunjang atau jasa masuk ke industri utama atau industri penunjang didukung untuk go internasional dengan kemudahan-kemudahan pajak dsb.

Langkah 6:

Konsensus nasional yang disepakati antara pemerintah, DPR RI dan DPD RI atau lembaga terkait lainnya untuk menetapkan kesepakatan yang dicapai pada langkah 1 sampai dengan ke 4,bilamana diperlukan dengan memasukkannya dalam agenda perubahan UUD atau UU politik lainnya .

Bila mengalami kebuntuan sementara dianggap oleh rakyat hal ini merupakan kebutuhan,maka melalui referendum nasional oleh rakyat dan mengurangi biaya referendum dapat dilakukan bersamaan dengan anggaran pemilu 2009.

Langkah 7:

Pembentukan kelembagaan implementasi yang secara khusus diberi tugas mengelola pelaksanaan langkah langkah operasional diatas yang mempunya wewenang koordinasi dan operasional yang bertanggung jawab langsung ke presiden/wakil presiden.

Indonesia Enterpreneurial State

Mencari Pemimpin Baru

2008-12-17T08:57:00.000+07:00

Setelah 10 Tahun Reformasi di Indonesia. Bagaimana hasil yang dicapai?

Hampir 10 tahun reformasi berjalan tanpa arah yang dipahami rakyat, 4 kali pergantian pimpinan pemerintahan, reshuffle kabinet berulangkali pada tiap pemerintahan, praktis mengakibatkan pengangguran makin meningkat, sandang pangan, pendidikan dan jaminan kesehatan semakin tidak terjangkau bagi sebagian besar rakyat Indonesia, serta semakin terkikisnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

Akar permasalahan timbulnya hal di atas antara lain, dikarenakan ketiga pilar penyelenggara negara, eksekutif, legislatif dan yudikatif belum mempunyai dan atau belum mampu menyatukan persepsi untuk menyelenggarakan dan mencapai tujuan bernegara.

Dan yang sangat menghawatirkan adalah bila berlanjut stagnan tanpa terobosan terobosan besar yang berarti hampir dapat dipastikan eksistensi negara kesatuan republik indonesia hanya akan menjadi kenangan bagi generasi anak cucu kita.

Hak prerogatif Presiden yang kurang dalam mendahulukan kepentingan rakyat

Dalam praktek selama masa reformasi, Presiden terpilih dengan hak prerogatifnya memilih menteri-menteri hanya dalam waktu yang singkat 2-3 minggu saja, sehingga kemampuan maupun program kerjanya tidak dipersiapkan dengan baik dan hasilnya jauh dari harapan rakyat. Pemilihan para menteri yang diangkat cenderung merupakan hasil kompromi antara partai politik dengan Presiden .

Apakah beretika bilamana Presiden yang sepenuhnya dipilih langsung oleh rakyat, yang seharusnya mampu memperibuaiki kesejahteraan dengan menentukan menteri yang memiliki kemampuan kerja dan program kerja yang teribuaik namun dalam kenyataannya tidak demikian?

Selain itu anggota kabinet dan program kerjanya praktis tidak pernah disosialisasikan pada rakyat, jauh hari sebelum para anggota kabinet diangkat oleh Presiden, sehingga dalam implementasinya kurang mendapat dukungan rakyat dan hasilnyapun tidak memenuhi keinginan sebagian besar rakyat, yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kemiskinan, pengangguran dan pendidikan serta jaminan kesehatan yang makin tidak terjangkau.

Pemerintahan Tidak Efektif

Pemerintahan yang tidak kompak sehingga tidak efektif hanya bekerja 1 atau 2 tahun saja dari 5 tahun masa pemerintahan mengingat anggota kabinet merupakan wakil dari partai politik yang 1 atau 2 tahun sebelum pemilu sudah sibuk dengan persiapan pemilu berikutnya. Apakah hal ini juga beretika bagi kepentingan rakyat yang memilih?

Lemahnya efektifitas dan kekompakan kabinet selama ini dapat dimaklumi mengingat tim anggota kabinet tidak pernah disiapkan dalam jangka cukup untuk di fit and proper test kan orang dan programnya praktis tidak pernah didebat publikkan.

Juga disebabkan anggota kabinet yang belum pernah sebelumnya bekerja dalam satu tim karena dibentuk hanya dalam waktu 2-3 minggu tanpa program kerja anggota kabinet lima tahunan yang rinci dan jelas di tengah-tengah ketidakjelasan arah dan prioritas pembangunan bangsa jangka panjang selama 10 tahun.

Seharusnya sebagai calon anggota tim kabinet kerja, setiap anggota atau calon anggota kabinet telah bersama-sama dalam satu perahu menyusun prioritas program kerja masing-masing anggota yang disusun berdasarkan keberhasilan dan kegagalan kabinet saat itu ataupun kabinet sebelumnya dengan tidak lupa mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak bagi rakyat serta perkembangan global yang bisa membantu suksesnya program kabinet

Dengan demikian kekompakan antar menteri dan efektifitas kabinet telah terjalin satu dua tahun sebelum pemilu sehingga kabinet dapat bekerja penuh selama lima tahun sejak dari hari pertama bekerja, lebih jauh lagi karena jika didebat publikkan, maka efektifitas dan kekompakan serta leadership calon presiden bersama anggota kabinetnya diketahui rakyat jauh sebelum dipilih rakyat.

Kurangnya dukungan rakyat dan lembaga tinggi negara kepada pemerintah dan programnya

Dukungan lembaga legislatif, yudikatif, lembaga lainnya serta partisipasi rakyat sangat tergantung kepada keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dalam penyusunan prioritas program pembangunan, sehingga menimbulkan solidaritas karena turut serta dalam bagian penyusunannya. Misalnya dalam debat publik yang partisipatif.
Bila dilakukan secara sistematis prioritas program pembangunan bangsa dapat dijadikan alat pemersatu atau simbol atau icon bangsa untuk menggelorakan semangat perjuangan bangsa merajut kekuatan yang terpecah pecah menjadi kekuatan satu padu bersama seluruh rakyat berjuang merealisasikannya

Sangat Mengecewakan Rakyat?

Sangat naif dan telah sangat menyakitkan rakyat bahwa presiden yang dipilih oleh rakyat ternyata memberikan akomodasi pada partai politik secara berlebihan untuk menduduki jabatan menteri, yang ternyata tidak benar-benar melalui proses seleksi program dan seleksi anggota kabinet yang dipersiapkan jauh sebelum pemilu serta benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat.
Oleh sebab itu sudah saatnya negara sebagai wadah berkumpulnya seluruh rakyat tanpa terkecuali untuk kembali kepada paradigma dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat.

Apakah sistem rekruitmen politik kita saat ini masih relevan?

Apakah ketidakjelasan arah reformasi atau arah pembangunan nasional kita atau sistem politik kita perlu peninjauan kembali mengingat lemahnya kepemimpinan nasional, lemahnya tim kabinet serta ketidakjelasan program pembangunan yang sungguh-sungguh sesuai dengan keinginan dan kepentingan rakyat banyak serta dipahami sepenuhnya oleh rakyat.

Apakah budaya bangsa kita atau sistem pendidikan kita sanggup mendukung Indonesia menjadi negara yang dikualifikasikan negara maju (developed atau fully developed country dengan GNP perkapita diatas US$ 5.000 atau diatas US$ 10.000).

Negara yang bertanggung jawab seyogianya mampu mengedepankan suatu sistem politik yang selalu melindungi kepentingan seluruh rakyat secara adil dan mampu menjamin terlaksananya semua program-program bangsa untuk mencapai keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat sesuai mukadimah UUD 1945.

Operasionalisasi dari keinginan luhur mukadimah diatas atau operasionalisasi dari Pancasila sangat dibutuhkan oleh bangsa ini adalah konsep incorporated dengan semangat enterpreneur yang membutuhkan perubahan mekanisme politik yang memungkinkan rakyat memilih orang Indonesia teribuaik, mampu mengisi kepemimpinan nasional atau kepemimpinan daerah yang bersih dan kuat,

Tim Kabinet harus mampu merumuskan program dan melaksanakan program strategis jangka panjang maupun jangka pendek menengah secara disiplin, kreatif dan inovatif yang benar-benar dibutuhkan sebagian besar rakyat, apalagi bila program yang dilegitimasi rakyat.

Apakah sistem rekruitment saat ini sudah sesuai dengan asas dari Rakyat oleh Rakyat untuk Rakyat?

Saat ini makin sulitnya mencari pemimpin-pemimpin nasional baru yang berkualitas negarawan, yang benar-benar mengurus kepentingan rakyat secara sungguh-sungguh.

Bilamana proses rekruitmen kepemimpinan nasional masih menggunakan sistem pemilihan seperti saat ini, dengan presiden terpilih diberi hak preogatif menentukan anggota kabinet sendiri tanpa kejelasan program, maka praktis kegagalan 10 tahun reformasi akan berlanjut dan keberadaan atau eksistensi NKRI dalam 10 tahun yang akan datang menjadi pertanyaan besar?

Praktek koalisi partai politik

Saat ini praktek koalisi partai politik jauh sebelum Pemilu dilaksanakan, menunjukkan kecenderungan partai-partai politik beribuagi kekuasaan untuk memenangkan kursi Presiden dan kursi Menteri, disaat dimana permasalahan bangsa dipenuhi oleh tingkat kesejahteraan yang makin merosot ditambah lagi dengan makin tergantungnya Indonesia dengan import BBM serta ketidakpastian supply energi dunia.

Apakah tidak lebih baik partai politik lebih mempersiapkan prioritas program kerja dan calon anggota kabinet yang teribuaik untuk menanggulangi masalah–masalah Bangsa yang sangat mendesak diatas termasuk juga bagaimana upaya untuk melepaskan ketergantungan dari minyak import yang sudah mencapai 800 ribu bbl/hari saat ini dan produk import lainnya, disamping melunasi hutang-hutang negara, defisit anggaran APBN dan memperibuaiki iklim investasi.

Apabila koalisi partai politik dibutuhkan, maka seyogyanya koalisi tersebut dapat dilakukan setelah masing-masing partai politik menyelesaikan prioritas program kerja pembangunan bersama calon menteri yang ikut mempersiapkannya agar benar-benar memenuhi keinginan rakyat setelah mempelajari keberhasilan dan kegagalan pemerintahan saat ini ataupun pemerintahan sebelumnya.
Effendi Siradjudin dkk, Enterpreneural State Institute

Belajar Dari Kuba,

2008-12-13T16:10:00.000+07:00

Kuba adalah satu-satunya negara di dunia yang menempatkan pertanian organik sebagai kebijakan pertanian nasional. Di tengah perdebatan internasional tentang kesangsian pertanian organik mampu memproduksi cukup pangan untuk seluruh umat manusia, justru di Kuba pertanian organik telah menyelamatkan negeri ini dari krisis pangan hebat akibat hancurnya blok komunis Uni Soviet dan embargo Amerika Serikat. Pengalaman Kuba sangat menarik untuk dipelajari meski belum tentu cocok untuk diterapkan sepenuhnya di Indonesia, tetapi setidaknya dapat menjadi inspirasi bahwa model pertanian nasional yang lain juga mungkin, serta guna mencari masukan bagi perbaikan sistem ketahanan pangan yang lebih berkelanjutan dalam konteks Indonesia.

Kuba pasca Uni Soviet

Sebelum tahun 90-an, Kuba ditandai dengan pertanian skala besar, asupan impor berbasis minyak bumi dan monokultur ala revolusi hijau. Sistem ini telah membawa Kuba pada tingkat konsumsi pangan yang tinggi, yakni 2809 kalori/kapita/hari dan 77 gram protein/ kapita/ hari tahun 1989. Hal ini mungkin karena adanya dukungan dari Uni Soviet yang mengimpor gula dari Kuba seharga lebih dari lima kali harga pasar internasional dan mengekspor minyak dengan setengah harga internasional. (Sinclair and Thompson, 2001. Laporan OXFAM America). Hancurnya Uni Soviet menyebabkan Kuba jatuh ke dalam krisis besar, ditambah dengan diberlakukannya Torricelli Act (1992) dan Helms Burton Act (1996) oleh Amerika Serikat yang intinya memperketat embargo, misalnya dengan memberi sangsi kepada negara dunia ketiga yang berbisnis dengan Kuba dan pelarangan penjualan bahan makanan dan obat-obatan ke Kuba sejak 1994. (Romero, 2000. Laporan OXFAM Amerika).

Akibat krisis ini, terjadi kekurangan pangan besar-besaran akibat hilangnya impor pangan, minyak bumi dan asupan pertanian. Model pertanian ala revolusi hijau tidak dapat dilanjutkan tanpa dukungan Uni Soviet. Dibandingkan tahun 1989, di Kuba pada tahun 1992 tingkat impor menurun masing-masing 53% untuk minyak bumi, 70% untuk pakan ternak, 77% untuk pupuk kimia dan sedikitnya 62.5% untuk pestisida. Pada tahun 1995, tingkat konsumsi kalori dan protein menurun sampai 40% dari tingkat konsumsi tahun 1989. Masa-masa ini dikenal sebagai Periode Khusus di Masa Damai (Special Period in Peacetime). (Rosset & Benjamin, 1994).

Reformasi Tiga Bidang

Situasi di atas tidak membuat Kuba menyerah terhadap Amerika Serikat. Tidak seperti Indonesia yang membeo kepada Amerika, Kuba tidak mengubah pola pembangunan nasionalnya mengikuti keinginan AS. Sebaliknya, krisis justru memunculkan alternatif baru baik di tingkat akar rumput maupun kebijakan nasional. Sebagai contoh, di bidang pertanian setidaknya ada tiga jenis reformasi kebijakan yang dilakukan, antara lain kebijakan teknologi, kebijakan produksi dan kebijakan distribusi. Reformasi-reformasi tersebut berhasil meningkatkan produksi pangan Kuba secara signifikan. Pada tahun 2000, bila dibandingkan dengan tahun 1988, produksi pangan meningkat masing-masing 767% untuk jagung, 113% untuk beras, 208% untuk umbi-umbian dan 351% untuk sayuran. Petani adalah yang paling diuntungkan dari reformasi tersebut. Penghasilan mereka menjadi salah satu yang tertinggi di negara tersebut. Kondisi ini mengundang banyak orang untuk kembali ke desa, ke sektor pertanian atau menjadi petani.

Perubahan di bidang teknologi

Di bidang teknologi pertanian, Kuba mendeklarasikan model alternatif yang dapat diklasifikasikan sebagai pertanian organik. Pertanian ini dicirikan dengan penggunaan sumber daya lokal yang tinggi, termasuk penanaman kembali spesies-spesies lokal; sistem multikultur dan pengurangan besar-besaran asupan luar seperti pestisida dan pupuk kimia (Rosset dan Benjamin, 1994). Perubahan ini dibarengi dengan pengembangan sarana pendukung, misalnya bioteknologi berbasis masyarakat dan perluasan lahan yang digunakan untuk memproduksi pangan, antara lain dengan pertanian perkotaan.

Pertanian Organik

Petani mengolah tanah dengan prinsip minimum tillage, kompos dan pupuk kandang menggantikan pupuk kimia, oxen sebagai pengganti traktor, rotasi tanaman dan multikultur. Pupuk kandang diperoleh dari limbah peternakan. Komps dibuat dari limbah panen sebelumnya, sampah makanan, limbah perkebunan tebu dan pabrik gula. Kompos cacing juga cukup populer digunakan. Untuk pengendalian hama digunakan cara biologis dengan produk-produk bioteknologi, musuh alami dan tanaman pengusir hama. 1 Untuk penjelasan lebih lengkap lihat Rosset & Benjamin, 1994b.

Bioteknologi oleh Petani

Tidak seperti banyak negara di mana bioteknologi identik dengan perusahaan multinasional, di Kuba bioteknologi dikembangkan oleh masyarakat, di koperasi-koperasi petani. Petani dapat mengakses produk bioteknologi, yang merupakan ujung tombak pengendalian hama mereka, seperti entomophagus3 dan entomopatogen4 dengan harga relatif murah. Meskipun demikian, CREE (Centros Reproductores de Entomofagus y Entomopatogenos, pusat produksi entomofagus dan entomopatogen) tetap meraih keuntungan. Penghasilan mereka cukup untuk membiayai gaji staff, biaya produksi dan membayar angsuran ke bank.

Pertanian Perkotaan

Sebelum krisis, pertanian perkotaan tidak berkembang di Kuba. Di Havana bahkan ada aturan yang melarang masyarakat menanam tanaman pangan di halaman rumah karena identik dengan kemiskinan. Setelah krisis, justru pertanian perkotaan memegang peran yang sangat penting sebagai penghasil pangan masyarakat kota sebelumnya tergantung pada produk impor dan kiriman dari desa. Bahkan pada tahun 1994, dibentuk dapartemen khusus yang mengurus pertanian perkotaan ini.

Di Havana pertanian perkotaan mencakup areal seluas 15 ribu hektar yang memproduksi sekitar 30% kebutuhan sayur mayur (sesuai standar FAO: 300 gram/kapita/ hari) untuk sekitar 2 juta penduduk kota tersebut tahun 1999. Di kota-kota yang lain bahkan terjadi kelebihan produksi, misalnya di Cienfuegos (148%), Sancti Spiritus (121%), Ciego de Avila (134%) dan kotamadya Havana (117%). Bila dirata-rata untuk seluruh Kuba, produksi pertanian perkotaan ini mencukupi sekitar 72% kebutuhan sayuran penduduk perkotaan. Pengalaman mereka ini menunjukkan bahwa kota dapat berubah status dari konsumen menjadi produsen pangan.

Pertanian perkotaan di Kuba bervariasi dalam bentuk, ukuran, teknik bercocok tanam dan kepemilikan. Pertanian organikpular garden adalah yang paling mudah ditemui. Ukurannya bervariasi dari beberapa m2 sampai beberapa hektar baik dikelola secara perorangan atau berkelompok. Sebagian untuk dikonsumsi sendiri, sebagian disumbangkan untuk makan siang di sekolah, rumah sakit atau untuk orang-orang yang tidak mampu, sedang sisanya dijual untuk mendapat keuntungan. Teknik yang paling banyak digunakan dikenal dengan istilah organoponico, yang menggunakan gundukan tanah subur sebagai bed, karena buruknya kualitas tanah di daerah perkotaan.

Entomopagus adalah serangga yang memakan atau menjadi parasit serangga lain yang menjadi hama tanaman dan dengan demikian dapat dijadikan pengendali hama biologis. Sebagai contoh yang digunakan di Kuba antara lain Tricogramma dan Lixophaga (Rosset & Benjamin 1994). Entomopatogen adalah penyakit serangga, tetapi tidak menyebabkan penyakit pada manusia dan dengan demikian dapat digunakan sebagai penggendali hama yang tidak beracun. Termasuk di dalamnya bakteri, jamur dan virus. Di Kuba mereka menggunakan antara lain: Bacillus thuringiensis, Beauvaria bassiana, Metarhizium anisopliae dan Verticillium lecanii (Rosset & Benjamin 94b: 39-40).

Perubahan di bidang produksi

Alokasi lebih banyak lahan untuk tanaman pangan

Sebelum krisis, sebagian besar tanah pertanian Kuba digunakan untuk perkebunan tebu sebagai produk pertanian unggulan mereka. Sektor ini berkontribusi untuk memberikan 400 ribu lapangan kerja dan menghasilkan sekitar 600 juta dolar Amerika (80% dari total ekspor). Setelah krisis, pemerintah mengalokasikan lebih banyak tanah untuk tanaman pangan. Lahan-lahan tersebut antara lain digunakan untuk memproduksi pangan untuk konsumsi para pengelola (self provisioning plot).

Distribusi tanah negara kepada koperasi-koperasi

Sebelumnya sebagian besar tanah pertanian dikuasai oleh perusahaan negara. Perusahaan ini disubsidi besar-besaran oleh pemerintah. Namun demikian, produktivitas mereka jauh lebih rendah dibandingkan dengan koperasi yang lebih sedikit mendapat subsidi dan apalagi bila dibandingkan dengan petani-petani kecil yang tidak disubsidi. Setelah krisis, terjadi reformasi dalam pengelolaan lahan. Sebagian tanah perusahaan negara dibagi-bagikan ke koperasi (UBPC, Unidad Basica de Produccion Cooperative, semacam koperasi produksi unit desa). Karyawan perusahaan negara tersebut diberi pilihan untuk tetap menjadi karyawan atau secara berkelompok membentuk koperasi. Tanah tetap dimiliki oleh negara, tetapi koperasi-koperasi memperoleh usufruct right, semacam hak guna lahan dalam jangka panjang. Pada tahun 1989, tanah yang dikelola oleh perusahaan negara mencapai 78%, sementara pada tahun 1997 tinggal 24%. Sementara luasan yang dikelola koperasi bertambah dari 10% (1989) menjadi 57% (1997).

Pembagian tanah untuk mereka yang ingin menjadi petani.

Pemerintah juga membagikan tanah bagi individu yang ingin menjadi petani. Misalnya di daerah perkotaan, mereka diijinkan mengelola lahan-lahan kosong yang tidak digunakan dengan usufruct right. Sebagai kompensasi kepada pemerintah, mereka diwajibkan memberikan sumbangan untuk masyarakat sekitar misalnya menyediakan bahan makanan untuk makan siang anak-anak sekolah di daerah tersebut, rumah sakit atau orang-orang miskin.

Perubahan sistem insentif

Perusahaan pertanian negara telah lama dikritik karena ketidakefisienannya. Meskipun menikmati subsidi paling besar, banyak di antara mereka kurang produktif bila dibandingkan dengan koperasi dan petani kecil. Untuk memacu produksi, pemerintah mengubah sistem produksi antara lain dengan: mengubah sistem penggajian dari berdasarkan jam kerja menjadi berdasarkan hasil produksi, memberikan tanggung jawab luasan lahan tertentu kepada orang tertentu agar produktivitasnya lebih dapat dikontrol dan memberikan insentif pembayaran dengan harga yang lebih tinggi untuk hasil produksi di atas kuota. Hal ini ternyata memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi pangan.

Perubahan di bidang distribusi

Pembukaan pasar produk pertanian

Sebelum krisis, pemerintah mengontrol seluruh sistem distribusi pangan. Ketika krisis sistem ini tidak dapat berjalan karena adanya pasar gelap, pencurian oleh distributor dan kerusakan-kerusakan di perjalanan. Tahun 1994 dibuka pasar produk pertanian untuk mengantisipasi permasalahan tersebut dan memudahkan akses masyarakat terhadap produk-produk pertanian, terutama pangan. Harga produk pertanian di pasar ini cukup tinggi sehingga para petani tergerak untuk menjual produk-produk mereka di pasar yang resmi dan lebih banyak orang tertarik untuk menjadi petani.

Hubungan langsung antara petani dan konsumen.

Sebelum krisis, distribusi pangan langsung ditangani oleh pemerintah secara sentralistik melalui ACOPIO (semacam BULOG untuk segala jenis produk pangan). Krisis menyebabkan sistem tersebut tidak dapat berlanjut dengan lancar antara lain akibat kurangnya bahan bakar menyebabkan produksi pangan seringkali tidak dapat diangkut tepat waktu dan akhirnya rusak. Sebagai alternatif, dibuat desentralisasi sistem distribusi dengan cara mendekatkan konsumen dan produsen. Dengan cara ini konsumen dapat menerima produk yang lebih segar, dalam waktu yang lebih cepat, harga lebih rendah (lebih sedikit rantai pemasaran) dan memotong kebutuhan transportasi.

Mengapa Kuba Berhasil?

Pengalaman Amerika Serikat, konversi dari pertanian konvensional ke pertanian organik membutuhkan waktu 3-7 tahun. Masalahnya Kuba tidak punya sekian banyak waktu. Mereka butuh pangan pada saat itu juga, terutama di daerah perkotaan di mana 80% masyarakat bermukim. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memungkinkan cepatnya perubahan yang terjadi di Kuba.

Faktor internal:

Solidaritas pemerintah,

Kompaknya birokrasi dan keberanian menolak dominasi asing Kuatnya solidaritas pemerintah terutama terhadap mereka yang miskin tercermin dalam setiap kehidupan masyarakat. Jabatan tinggi di pemerintahan tidak menjadikan mereka kaya. Menjadi sama seperti mayoritas adalah ideologi negara. Seorang menteri yang lebih miskin dari guru sekolah dasar adalah fenomena umum di negeri tersebut. Birokrasi cukup kompak dalam kerjasama lintas instansi. Ini pula yang menyebabkan penyebaran teknologi baru bisa terjadi dengan sangat cepat di tingkat basis. Poder Popular, semacam organisasi masyarakat tingkat rendah mengorganisir kerja sama ini dan menjamin keberhasilan mobilisasi massa.

Keberanian pemerintah untuk bertahan pada cita-cita revolusi, menyebabkan Kuba cukup memiliki keberanian untuk menolak dominasi asing, meskipun konsekuensinya negeri itu tetap “miskin” bila dilihat dari segi konsumsi barang-barang mewah. Di Kuba, sangat jarang ditemui orang dengan mobil BMW (kecuali turis). Namun, tidak seorang anakpun mati kelaparan atau putus sekolah karena tidak punya biaya ataupun orang mati karena tidak memiliki akses terhadap fasilitas kesehatan. Dengan sedikit yang mereka punya, mereka telah menempatkan prioritas utama untuk kebutuhan dasar masyarakat banyak: pangan, kesehatan dan pendidikan.

Petani yang berkualitas

Faktor pertama adalah akumulasi pengetahuan para petani kecil. Petani kecil yang tidak pernah menerima subsidi asupan kimia telah lama menguasai teknologi ini. Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani, apalagi yang telah bertani organis selama puluhan tahun, mereka berpendapat bahwa pertanian organik lebih produktif dalam jangka panjang dan lebih ramah lingkungan. Mereka yakin bahwa semakin mereka bertani organis, tanah akan semakin subur. Hal ini didukung dengan hasil panen mereka yang makin meningkat dan termasuk yang tertinggi bila dibandingkan dengan koperasi dan perusahaan pemerintah. Dengan dukungan pemerintah berupa kredit dan subsidi asupan organis mereka makin produktif lagi.

Faktor kedua adalah tingkat pendidikan di Kuba cukup tinggi, termasuk bagi para petani. Kebanyakan dari mereka mengenyam sekolah tinggi pertanian. Pendidikan gratis untuk semua orang. Beberapa indikator pendukung antara lain: tingkat melek huruf 92%; terdapat satu peneliti untuk setiap 830 penduduk; satu dokter untuk setiap 190 penduduk. Faktor ini menyebabkan masyarakat Kuba termasuk para petani cukup kritis dan responsif dalam menerima dan mengolah informasi, termasuk teknologi yang akan mereka gunakan untuk memproduksi pangan mereka.

Penelitian yang mendukung

Sebetulnya, teknologi pertanian organik telah dikembangkan di Kuba sejak lama oleh para peneliti Kuba telah sebagai persiapan jika hal-hal yang tidak diinginkan mengancam sistem keamanan pangan ala revolusi hijau mereka. Ketika krisis sungguh-sungguh terjadi, teknologi tersebut telah siap disebarkan melalui instrumen-instrumen kebijakan pendukung.

Insentif untuk menjadi petani dan pekerja pertanian

Di Kuba berbagai upaya dilakukan untuk menarik orang bekerja di sektor pertanian, antara lain jaminan hak pengelolaan tanah yang cukup untuk petani, harga produk pertanian yang tinggi dan penghargaan terhadap profesi petani. Intinya, orang dapat hidup dengan layak dengan profesi ini; bahkan salah satu yang bepenghasilan besar. Usaha untuk menghargai profesi petani dilakukan lewat sekolah; misalnya program kunjungan ke lahan pertanian untuk pelajar SD dan bekerja di daerah perdesaan, biasanya di perkebunan tebu selama dua minggu bagi para remaja dan program sukarelawan untuk bekerja di daerah pertanian selama beberapa bulan bagi pemuda/mahasiswa. Meskipun banyak orang tidak menyukai program ini, minimal mereka menjadi sadar bahwa petani adalah pekerjaan berat, berguna untuk semua orang dan wajib dihargai.

Faktor Eksternal:

Tidak tergantung pada IMF dan Bank Dunia

Hal ini juga tercermin misalnya dari gaji. Yang secara resmi memiliki gaji terbesar adalah orang-orang yang berprofesi guru, petani dan dokter.

Tidak seperti Indonesia dan kebanyakan negara dunia ketiga yang terjerat hutang dengan lembaga keuangan internasional, Kuba relatif bebas untuk memilih model pembangunan mereka. Pada tahun 1997, Kuba hanya menerima US$ 67 juta; itupun melalui perjanjian bilateral dan dana-dana bantuan untuk NGO. Tidak ada hutang kepada World Bank, IMF dan bank-bank pembangunan Amerika (Sinclair & Thompson, 2001). Karena itu, pemerintah Kuba lebih bebas dan dapat secara mandiri merencanakan program penyelesaian krisis tanpa intervensi lembaga-lembaga internasional tersebut.Effendi Siradjudin dkk Enterpreneurial State

Bebas dari pengaruh perusahaan multinasional

Akibat embargo Amerika, Kuba relatif bebas dari cengkeraman perusahaan multinasional. Pemerintah menguasai semua sektor strategis dan mensubsidi habis-habisan tiga sektor utama: pangan, pendidikan dan kesehatan. Untuk dua sektor yang terakhir, fasilitas diberikan secara gratis untuk seluruh penduduk.

Krisis menyebabkan pemerintah tidak mampu lagi menyediakan pangan untuk seluruh penduduk, karena itu reformasi di bidang pangan di Kuba pada intinya adalah mengembalikan kedaulatan pangan pada petani sebagai produsen pangan.

Konsekuensi Perubahan di Kuba

Konsekuensi dari sistem yang berlaku di Kuba adalah tidak ada yang akan menjadi terlalu kaya maupun terlalu miskin. Dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan gratis untuk semua orang, semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk maju dan hidup layak.

Harga makanan yang tinggi menyebabkan sebagian besar penghasilan mereka digunakan untuk makanan (mencapai 66% dari penghasilan). Akibatnya tidak banyak yang tersisa untuk membeli barang-barang tersier atau menumpuk begitu banyak tabungan dan hidup dari bunga tanpa bekerja. Dalam sistem semacam ini orang lebih sulit untuk menjadi konsumtif; apalagi untuk produk-produk yang tidak mendesak.

Kedua, kurangnya minyak dan asupan pertanian, memaksa Kuba untuk melakukan desentralisasi sistem produksi dan distribusi. Lebih banyak digunakan sumber daya lokal dan masyarakat didorong untuk mengkonsumsi makanan lokal untuk meminimalisir kebutuhan energi untuk pertanian organik dan penyimpanan.

Ketiga, pertanian organik yang berdasarkan sumber daya lokal tidak membutuhkan institusi besar untuk memproduksi asupan pertanian dari luar, seperti pupuk kimia/pestisida. pertanian organik tidak membutuhkan konsentrasi modal, misalnya perusahaan multinasional sebagai produsen asupan tidak dibutuhkan keberadaannya. Akibatnya benefit dapat terdistribusi dengan lebih merata.

Keempat, perlu ada jaminan luasan lahan tertentu untuk petani. pertanian organik membutuhkan luasan lahan tertentu agar bisa dikelola secara efisien, tergantung dari kondisi lokalnya. Jika terlalu luas, maka petani tidak mampu mengelola seluruh lahannya. Sebaliknya jika terlalu sempit, maka cukup sulit untuk membangun keseimbangan ekosistem yang saling mendukung satu sama lain.

Membangun Kedaulatan Pangan Untuk Menuju Swasembada Pangan

2008-12-05T16:53:00.000+07:00

Krisis Pangan Dan Dampaknya Bagi Kehidupan Rakyat;
“The rapid rise in food prices could push 100 million people in poor countries deeper into poverty”, Direktur World Bank, Robert Zoellick.

Dari berbagai kajian beberapa bulan dan minggu-minggu terakhir ini, gejala yang mengarah krisis pangan 2008 semakin menguat. Krisis global yang akan terjadi bukan karena harga minyak bumi yang meroket di atas 100 dollar AS per barrel, melainkan ketersediaan pangan (Financial Post 7/1/2008, Financial Time 14/2/2008, Time-CNN, 27/2/2008). Pertanyaannya kini bukan lagi apakah akan terjadi, tetapi kapan terjadi? Jawabannya, tahun 2008.

Effendi Siradjudin dkk Enterpreneurial State

Sunday Herald (12/3/2008) menambahkan, krisis pangan itu akan menjadi krisis global terbesar abad ke-21. Krisis pangan akan menimpa 36 negara di dunia, termasuk Indonesia. Akibat stok yang terbatas, harga berbagai komoditas pangan tahun ini akan menembus level yang mengkhawatirkan. Harga jagung akan mencapai rekor tertinggi dalam 11 tahun terakhir, kedelai dalam 35 tahun terakhir, dan gandum sepanjang sejarah (Kompas, 24/1/2007).

Stok beras dunia akan mencapai titik terendah yang mendorong harga mencapai level tertinggi selama 20 tahun terakhir, sedangkan stok gandum mencapai titik terendah selama 50 tahun terakhir. Harga seluruh pangan meningkat pada angka fantastis 75 persen dibandingkan dengan tahun 2000, beberapa komoditas bahkan lebih dari 200 persen.

Protes dan kerusuhan akibat harga pangan yang tinggi, yang dimulai pada akhir tahun 2007, telah terjadi di banyak sudut dunia. Pada bulan Oktober 2007, terjadi demonstrasi besar di Bengali Barat, India, disusul di Senegal, Mauritania, Meksiko, dan Yaman.

Di Kamerun pada bulan Januari 2008 terjadi kerusuhan besar yang memakan korban meninggal 20 orang, kemudian pada bulan yang sama di Burkina Faso, Afrika Barat. Di Indonesia, Malaysia, Filipina, Inggris, dan Skotlandia demonstrasi akibat krisis pangan juga terjadi meskipun tidak semasif sebagaimana yang berlangsung di Afrika.

Setiap krisis hampir selalu menghasilkan pemenang. Sayang, krisis pangan kali ini pemenangnya bukan petani negara berkembang, tetapi petani kaya di negara maju, investor dan pemain di bursa saham serta perusahaan multinasional.

Tidak ada dasar kuat untuk menyatakan, lonjakan harga pangan seperti saat ini akan menguntungkan petani. Sebagian besar petani kita memiliki lahan kurang dari 0,25 hektar (rata-rata nasional 0,36 hektar dengan jumlah petani 48 persen total penduduk) dan proporsi yang cukup besar di antaranya adalah buruh tani yang tidak berlahan. Kelompok petani berlahan sempit dan buruh tani itu justru akan menderita dampak terbesar karena sekitar 60 persen pendapatan mereka dibelanjakan untuk pangan.

Berkebalikan dengan upaya melindungi petani, suara-suara untuk ”mengindustrialisasi” pertanian akhir-akhir ini semakin menguat. Pemerintah mengimpor benih dari luar negeri dan mengundang pengusaha besar, baik nasional maupun internasional, untuk masuk ke bidang pertanian pangan yang selama ini menjadi wilayah ”kaum tani”.

Istilah rice estate, hibrida, agrotek, bioteknologi, dan transgenik diasumsikan oleh banyak pihak sebagai jawaban atas krisis pangan. Pada pertemuan tahunan investasi dunia ke-14 Empire Club bulan Januari lalu dinyatakan hal yang sama, yaitu pemupukan lebih banyak, penggunaan benih rekayasa genetika, mesin pertanian yang lebih canggih, dan teknologi (pestisida dan herbisida).

Kedaulatan pangan

Setelah dirunut ke belakang, krisis pangan suatu bangsa ternyata bermuara pada situasi ”tidak berdaulat atas pangan”. Kedaulatan pangan merupakan hak setiap bangsa/masyarakat untuk menetapkan pangan bagi dirinya sendiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa menjadikannya subyek berbagai kekuatan pasar internasional.

Terdapat tujuh prinsip tentang kedaulatan pangan (Via Campesina), di antaranya adalah:

1)hak akses ke pangan;
2)reformasi agraria;
3)penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan;
4)pangan untuk pangan dan tidak sekadar komoditas yang diperdagangkan;
5)pembatasan penguasaan pangan oleh korporasi;
6)melarang penggunaan pangan sebagai senjata; dan
7)pemberian akses ke petani kecil untuk perumusan kebijakan pertanian.

Rumusan kedaulatan pangan itu dikembangkan oleh kelompok-kelompok akar rumput sehingga jarang menjadi wacana ilmiah di kalangan perguruan tinggi dan lembaga penelitian. Kedaulatan pangan sering kali juga berseberangan dengan konsep dan kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dunia, semacam WTO, Bank Dunia, dan IMF. Akibatnya, jarang prinsip kedaulatan pangan kemudian menjadi pijakan dalam perumusan kebijakan pertanian di negara berkembang, termasuk Indonesia.

Konsep yang saat ini dianut oleh hampir semua negara di dunia adalah ketahanan pangan. Ketahanan pangan kemudian menjadi ”kuda Troya” kapitalisasi sistem pangan global. Ketika perlahan-lahan penguasaan pertanian pangan beralih dari petani ke pemodal kuat, kisah ”harga minyak” akan terulang. Harga akan dimainkan dan ditentukan oleh kartel besar untuk mendulang keuntungan sebesar-besarnya, sedangkan petani akan semakin diimpit dan didera kemiskinan yang berkepanjangan.

Tidak ada kata terlambat. Krisis juga berarti tantangan dan kesempatan untuk memperbaiki kehidupan petani di masa depan. Nada-nada indah yang dikemas dalam kata-kata diversifikasi pangan, penghargaan terhadap pangan lokal, perlindungan petani, konservasi keanekaragaman hayati pertanian, pertanian berkelanjutan, dan reformasi agraria hanya menjadi sesuatu yang enak untuk didengar, tetapi tidak pernah dilaksanakan.

Jepang baru-baru ini mengeluarkan program mengganti tepung gandum dengan tepung umbi sebagai salah satu upaya untuk mempertahankan kedaulatan pangan.

Sementara di Indonesia, pemerintah melakukan tindakan sporadis yang menyiratkan seolah-olah ”baru tahu hari ini” serta memasang berbagai target muluk peningkatan produksi yang sarat kepentingan politis. Perubahan paradigma dari ketahanan pangan ke kedaulatan pangan tampaknya perlu dimulai untuk menyelamatkan pangan dan petani kita.

Meningkatkan Daya Saing Bangsa

2008-11-25T17:45:00.000+07:00

Teori Tentang Peningkatan Daya Saing Bangsa

Dr Michael Porter merumuskan konsep daya saing bangsa seperti pada gambar 5.15. Apa itu “daya saing”? Daya saing adalah produktifitas negara dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya manusia, teknologi, modal, dan sumber daya alamnya untuk mencapai nilai tambah atau biasa disebut pertambahan nilai per unit masukan atau input [value per unit of input]. Produktifitas negara menentukan keberhasilan meningkatnya standar hidup masyarakatnya.

Ditingkat mikro, produktifitas perusahaan sangat tergantung kepada kualitas, nilai, dan keunikan produk serta bagaimana efesiensi produk itu dihasilkan agar perusahaan dapat bersaing secara ketat dengan pesaing-pesaingnya.

Effendi Siradjudin dkk Enterpreneurial State

Produktifitas Negara

Produktifitas disuatu negara dicerminkan dari apa yang perusahaan asing dan nasional pilih untuk dilakukan dilokasi tersebut. Produktifitas industri nasional adalah landasan yang fundamental bagi daya saing, bukan hanya yang diperdagangkan industri itu sendiri.

Negara dan daerah bersaing dalam menawarkan lingkungan yang produktif bagi bisnis. Sektor publik dan dunia usaha memainkan peranan yang berbeda namun saling berkaitan dan saling mendukung dalam menciptakan ekonomi yang produktif.
Reformasi Makro dan Mikro Ekonomi

Faktor-faktor yang menentukan daya saing adalah hasil kebijakan makro ekonomi, stabilitas politik, kepastian hukum, dan konteks sosial. Untuk mikro ekonomi landasannya adalah strategi dan operasi yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan sektor swasta yang sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan bisnis.

Kondisi makro ekonomi, politik, hukum, dan konteks sosial menciptakan daya saing yang potensial, namun itu tidak cukup, karena hanya sektor dunia usaha yang secara langsung dapat menciptakan kemakmuran bukan pemerintah.

Reformasi makro ekonomi sendiri berperan mendorong pemasukan modal jangka pendek. Pertumbuhan ekonomi secara tiba-tiba pada akhirnya tidak dapat dipertahankan, bilamana makro ekonomi tidak mendukung mikro ekonomi secara sustainable atau berkesinambungan.

Reformasi makro ekonomi akan menciptakan kesempatan produktifitas, serta menciptakan stabilitas dan tingkat kepercayaan yang mendukung investasi sedangkan reformasi mikro ekonomi dibutuhkan untuk mencapai produktifitas yang akan membuat perekonomian tumbuh dan meningkatnya pendapatan tanpa inflasi membuat stabilitas makro ekonomi mudah dicapai.

Reformasi mikro sendiri dipengaruhi oleh tingkah laku ekonomi makro yang akan mendorong investasi perusahaan

Enterprneur for Indonesia Incorporated 2020
Seperti yang terlihat pada gambar 5.15, peningkatan daya saing negara ditentukan oleh empat faktor utama yaitu;

1. adanya hasil kolaborasi dunia usaha, akademi, dan pemerintah yang mencakup strategi nasional/global negara yang mampu mendorong iklim investasi sehingga investasi dan produktifitas meningkat dengan signifikan, persaingan antar perusahaan nasional, blue print Indonesia Corporated yang memuat prioritas kluster-kluster bisnis, sehingga membuka dan menguatkan kompetisi lokal agar menghasilkan perusahaan-perusahaan menjadi makin berdaya saing, dan munculnya entrepreneur baru serta perusahaan-perusahaan baru,

2. adanya input bisnis yang makin berkualitas yaitu; SDM, infrastruktur fisik, infrastruktur sains dan teknologi, sistem administrasi, tersedianya informasi bisnis yang lengkap dan selalu diperbarui,

3. diberinya peluang atau prioritas kepada perusahaan nasional untuk bersaing di dalam menangani seluruh potensi sumber daya nasional dan dibantu memanfaatkan potensi sumber daya global untuk membesarkan industri nasional dan korporasi nasional [formal maupun informal] sebagai modal bersaing di pasar global,

4. disiapkannya industri dan jasa penunjang nasional yang kapabel untuk menunjang industri nasional dengan membentuk kluster-kluster industri menggantikan industri yang terpisah-pisah

Semua itu adalah proses meningkatnya lingkungan bisnis untuk mendukung dan mendorong peningkatan kompetisi yang akan membuat pembangunan ekonomi di suatu negara berhasil

To Be Smart & Development Nation 2020

2008-11-25T17:39:00.000+07:00

Konsep ABG mencakup tiga sektor yang saling menunjang, di mana sektor bisnis, sebagai mesin penggerak utama perekonomian negara, menempati porsi terbesar. Sektor akademisi menyokong ekonomi melalui penerapan konsep pendidikan lebih berbasis enterprener dan berpengalaman dalam pekerjaan-pekerjaan korporasi, disesuaikan dengan kebutuhan korporasi nasional, sehingga negeri ini nantinya memiliki banyak sumber daya manusia yang kompeten, sanggup bekerja keras, dan berwawasan enterprener dalam bidangnya dan mampu hidup mandiri.

Sedangkan sektor pemerintah, termasuk DPR dan DPD, selaku fasilitator, memfasilitasi pertumbuhan perekonomian nasional dengan membuat peraturan dan kebijakan yang kondusif bagi kalangan dunia usaha. Pemerintah atau birokrasi yang dibutuhkan adalah yang mempunyai wawasan korporasi atau incorporated dan semangat enterprener, sehingga mampu memberi fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan korporasi.

Konsep ABG tidak mungkin diterapkan hanya dengan mengandalkan political will, namun juga menuntut seorang leader yang mampu menggerakkan dan memobilisasi seluruh rakyat untuk terlibat dalam upaya mewujudkan visi Indo Inc. 2020. Karena itu, syarat pertama dan terutama untuk menjalankan konsep tersebut adalah perlunya kepemimpinan nasional yang kuat, yang mampu membangun greget atau gebrakan untuk membangkitkan rasa ”nasionalisme baru”.

Nasionalisme Baru

Nasionalisme baru yang dimotori oleh elite kepemimpinan nasional itu sangat diperlukan dengan tujuan: seluruh komponen bangsa dapat bersatu padu untuk melahirkan atau membangkitkan kembali kebanggaan dan harga diri seluruh rakyat, yang pada gilirannya akan berdampak pada tumbuhnya semangat dan kemauan bekerja keras untuk mencapai target Indonesia menjadi negara maju pada tahun 2020.

Selain itu, saat ini yang sangat penting adalah mengembangkan kemampuan nasional untuk sesingkat-singkatnya mengelola sendiri migas kita dan perusahaan migas nasional untuk diperjuangkan sebagai undang-undang, agar diperoleh iklim investasi yang kondusif untuk memacu peningkatan produksi dan pengembangan energi alternatif. Ini penting, mengingat industri migas adalah investasi jangka panjang 30 tahun melampaui masa pemerintahan yang hanya lima tahun.

Dengan asumsi terdapat sekitar 215 juta penduduk Indonesia yang masuk kategori sektor dunia usaha (non-pemerintah), merekalah yang bertanggung jawab menggerakkan roda perekonomian nasional lewat operasionalisasi perusahaan/korporasi. Di sini, korporasi yang dimaksud terdiri atas bermacam bentuk. Mulai dari yang formal dan informal; perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar; serta BUMN, BUMD, dan koperasi. Sedangkan jenis-jenis usaha yang dioperasikan mencakup sektor pertanian, pertambangan, perikanan, industri, perdagangan, dan jasa.

Bergulir tidaknya dan cepat lambatnya perputaran roda perekonomian nasional yang digerakkan oleh sektor usaha, pada gilirannya akan tampak dan dapat diukur melalui pendapatan negara [pajak], potensinya dalam membuka lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, serta berlangsungnya pertumbuhan ekonomi [economic growth] dan pertumbuhan tabungan nasional [national saving] serta modal nasional [national capital growth].

Bertumpu pada peran masing-masing, baik sektor publik maupun sektor dunia usaha harus mampu menjamin bahwa pembangunan ekonomi berjalan on the right track, untuk mewujudkan visi Indo Inc. 2020. Menggunakan kalkulasi sederhana, untuk meningkatkan produksi nasional hingga mampu menyerap seluruh angkatan kerja baru maupun yang menganggur, serta meningkatkan pundi-pundi tabungan nasional yang dapat menunjang pembangunan ekonomi secara berkesinambungan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi di kisaran 6-7 persen. Angka tersebut merujuk pada asumsi pertumbuhan penduduk Indonesia dewasa ini yang sebesar 2%.

Kebutuhan Investasi Asing

Persoalannya, target pertumbuhan ekonomi sebesar itu [6-7 persen] tidaklah mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan investasi domestik yang saat ini masih minimal. Itu sebabnya, seperti telah disampaikan di awal, bangsa ini memerlukan investasi asing [Foreign Direct Investment/FDI] dalam jumlah signifikan untuk membantu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. FDI bukan barang tabu, karena bahkan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang maupun negara-negara lain di daratan Eropa, percepatan pertumbuhan ekonomi negaranya juga masih sangat ditentukan oleh jumlah investasi asing yang masuk.

Indonesia sungguh belum beruntung. Meskipun Presiden dan Wakil Presiden, secara bergantian, aktif melakukan road show ke beberapa negara untuk mengundang investor, dalam kenyataan, upaya tersebut masih belum memberikan hasil yang signifikan. Ihwal ini utamanya dipicu oleh begitu banyak dan beragamnya persoalan ”khas Indonesia” yang memaksa para pemilik kapital itu menunda atau bersikap wait and see untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Bahkan, stabilitas politik dan keamanan yang relatif lebih baik dalam dua tahun terakhir, masih belum mampu membebaskan Indonesia dari jerat permasalahan warisan masa lalu.

Tidak cukup itu. ”Sukses” Indonesia melunasi utang IMF beberapa waktu lalu, juga belum cukup menolong kita untuk beranjak dari urutan keenam dunia sebagai negara debitor [pengutang]. Indonesia bahkan ”setia” bertengger pada urutan ketiga sebagai negara terkorup di dunia. Di sisi lain, ranking sumber daya manusia Indonesia menempati urutan ke-112 dari 127 negara.

Jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan mencapai 26 persen atau sekitar 40 juta jiwa. Sedangkan jumlah pengangguran terbuka sebanyak 10 juta, dan menjadi 40 juta jika ditambah dengan setengah menganggur dan pencari kerja. Itu pun masih belum menghitung pengangguran yang tidak kentara alias disguised unemployment, bila menggunakan ukuran pendapatan US$2 per hari, maka jumlah penduduk miskin 140 juta.

Enterprneur for Indonesia Incorporated 2020

Enterpreneurial State

2008-11-25T17:33:00.000+07:00

Pemahaman Tentang Entrepreneurial State

Indonesia Incorporated Institute menamakan konsep baru ini sebagai negara entrepreneur atau entrepreneurial state, dapat dikatakan merupakan pengembangan dari konsep negara kesejahteraan atau welfare state yang dianut oleh banyak negara. Konsep ini secara praktis sudah mulai diterapkan di negara-negara Skandinavia walaupun tidak memakai nama negara entrepreneur, tapi dengan ciri-ciri mendorong setiap individu di negara tersebut untuk menjadi entrepreneur [individual entrepreneur].

Entrepreneurial State atau negara entrepreneur adalah negara yang seluruh rakyatnya paling tidak sudah mempunyai wawasan entrepreneur atau wawasan kewirausahaan, yaitu negara yang rakyatnya mampu bekerja keras untuk memanfaatkan sumber daya yang ada disekitarnya untuk dapat hidup mandiri dan bersaing secara berkesinambungan atau negara yang mampu mengelola seluruh sumber daya nasionalnya dan mampu bekerja keras untuk sungguh-sungguh membuat negara menjadi mandiri dan berdaya saing serta dihormati karena prestasinya seperti layaknya seorang entrepreneur sejati.

Pemerintah yang bekerja sebagai seorang entrepreneur [entrepreneurial goverment] sudah mulai diterapkan di Amerika Serikat yaitu di kota kecil Whistler, Philadelphia sejak tahun 2005, dengan ciri-ciri citizen centred yaitu memperjuangkan setiap penduduknya untuk mandiri, pemerintahan yang result oriented dan market based serta aktif mempromosikan inovasi dan kompetisi diantara penduduknya yang bercirikan entrepreneur. Di Indonesia propinsi Gorontalo misalnya sejak 2006 juga telah menerapkan konsep entreprenerial goverment yang bercirikan hal-hal di atas dengan memfokuskan jagung sebagai produk unggulan yang di garap oleh rakyat.

Pemerintah sebagai pemegang amanat rakyat, sebagai pembuat kebijakan atau regulator dan sebagai fasilitator bertumbuhnya ekonomi nasional seharusnya bekerjasama atau berkolaborasi dengan dunia usaha, sebagai motor penggerak ekonomi, serta akademisi/lembaga riset, yang juga berwawasan entrepreneur, sebagai penghasil SDM dan teknologi, untuk bersama-sama pemerintah merumuskan kebijakan makro nasional yang menjamin stabilitas politik dan keamanan serta membangun kebijakan ekonomi makro dan kebijakan ekonomi mikro yang mendukung bertumbuhnya ekonomi negara dan ekonomi rakyat secara berkesinambungan.

DPR dan DPD sebagai wakil rakyat dan sebagai lembaga legislatif yang berwawasan entrepreneur, harus mampu membuat regulasi dan bersama-sama pemerintah mendorong bertumbuhnya ekonomi secara berkesinambungan melalui makin bertumbuhnya entrepreneur baru dan perusahaan-perusahaan baru yang akan menjamin pembangunan secara berkesinambungan berjangka panjang.

Rincian Konsep Indonesia Incorporated 2020

Seperti yang diterapkan di banyak negara maju dan berkembang seperti Amerikat Serikat, Cina, Jepang, bahkan Malaysia, selalu ditandai dengan kerja sama terpadu dan sinergis antara sektor publik (pemerintah) dengan sektor dunia usaha.
Pemerintah berkewajiban mengatur agar kebijakan makro ekonomi secara efektif diikuti kebijakan mikro ekonomi yang dampaknya langsung dirasakan rakyat. Pemerintah sebagai regulator dan dinamisator serta fasilitator bagi dunia usaha, berperan dalam menetapkan kerangka kebijakan utama, mengarahkan dan menyediakan jasa pelayanan pendukung (services arm) agar dunia usaha mampu untuk berkembang mandiri dan bersaing secara berkesinambungan [integrated and sustainable economic development], sedangkan sebagai mesin penggerak ekonomi adalah sektor dunia usaha berperan pada aspek komersial dan ekonomi.

Pada gambar 5.12 ditunjukkan pemahaman konsep Indonesia Incorporated 2020 yaitu sinergi atau partnership sektor publik dan sektor dunia usaha, itu pula yang menjadi kerangka acuan penerapan konsep Indonesia Incorporated 2020 (Indo Inc. 2020),

Mengapa harus tahun 2020?

Dengan usaha kolaborasi yang ketat dan bekerja keras bahu membahu antara pemerintah dan dunia usaha, ditargetkan melakukan usaha-usaha percepatan untuk membalikkan keterpurukan ekonomi nasional saat ini yang terutama dirasakan oleh lebih 140 juta rakyat Indonesia dengan pendapatan dibawah US$2 per kapita [namun mungkin tidak dirasakan oleh para elite politik kita?].

Untuk mengejar ketertinggalan Indonesia agar pada tahun 2020 Indonesia ditargetkan bisa mencapai kualifikasi negara sangat maju dengan tingkat pendapatan tinggi per kapita di sekitar US$10.000 [fully developed country], walaupun pemerintah bersama DPR RI telah menetapkan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang RPJP 2005-2025 No.17 Tahun 2007 yang menargetkan Indonesia mencapai negara dengan pendapatan menengah sekitar US$5.000 perkapita [developed country bukan fully developed country] pada tahun 2025.

Sebagai gambaran Malaysia saat ini mempunyai pendapatan GDP per kapita sekitar US$5.000 dengan kualifikasi negara maju berpendapatan menengah [developed country], kemudian merencanakan menjadi negara maju berpendapatan tinggi sekitar US$10.000 per kapita pada tahun 2020 [fully developed country]

Ekonomi Nasional Bukan Hanya Ekonomi APBN

Pemerintah lewat departemen-departemen teknis mengurus ekonomi nasional secara menyeluruh karena menyadari fakta ekonomi nasional saat ini sebagian besar yaitu 70% sampai dengan 80% berputar di lingkungan dunia usaha, sedangkan 20% sampai dengan 30% berputar dilingkungan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, menurut konsep Indonesia Incorporated maka manajemen pemerintah di dalam mengelola kekayaan ekonomi nasional hendaknya meliputi seluruh kapasitas dan potensi ekonomi nasional, terdiri dari ekonomi dunia usaha dan ekonomi yang tercakup dalam APBN

Pemerintah bukan hanya mengurus pendapatan negara agar memenuhi target anggaran tahunan APBN saja, yang terkadang dengan manajemen tambal sulam, menjual atau menggadaikan aset-aset negara ke asing, sangat membahayakan ketahanan nasional, tanpa memperdulikan dampaknya kepada kesinambungan pembangunan jangka panjang, apalagi terhadap sumber daya alam tambang yang sangat terbatas dan tidak dapat diperbarui.

Departemen Incorporated

Presiden maupun para menteri tiap departemen berkewajiban bekerja dengan payung Incorporated. Misalkan departemen energi dan sumber daya mineral ESDM bekerja dengan payung ESDM Incorporated agar industri nasional dibidang energi dan mineral maju dan sesegera mungkin dilaksanakan oleh bangsa sendiri, sehingga manfaat ganda [multiplier effect] dirasakan sebesar-besarnya oleh rakyat..

Sektor publik [pemerintah] saat ini digerakkan oleh sekitar 5 juta pegawai, tersebar di pusat dan daerah, harus ikut mengambil prakarsa untuk berkolaborasi dengan dunia usaha baik formal maupun informal, yang mewakili lebih dari 200 juta rakyat, bersama para akademisi dan lembaga-lembaga riset, mempersiapkan bersama-sama road map Indonesia negara maju 2020 [fully developed country @ 2020] yang merupakan kesepakatan atau konsesus nasional bersama.

Peran strategis sektor publik atau pemerintah diwujudkan lewat jaminan stabilitas politik dan keamanan serta stabilitas makro ekonomi yang akan mendukung bertumbuhnya mikro ekonomi antara lain kepastian hukum, melalui pembangunan dan penegakan sistem hukum secara tegas (law enforcement), mempersiapkan dan mengembangkan infrastruktur yang mendukung berputarnya roda perekonomian (meliputi transportasi, energi, komunikasi, dll.), serta memperbaiki pelayanan publik yang transparan, cepat dan terjangkau serta berkelas dunia bagi rakyat kebanyakan dan investor.

Sektor publik juga dituntut perannya untuk mempersiapkan dan membangun sistem pendidikan nasional yang berbasis entrepreneur sehingga mampu menghasilkan sumber daya manusia Indonesia yang berkemampuan entrepreneur dan mampu hidup mendirii serta mau bekerja keras, profesional, kapabel, mampu berpikir serta bertindak berkelas dunia.

Hal lain yang juga menjadi tanggung jawab sektor ini adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang terjangkau oleh masyarakat banyak, menciptakan stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan secara terpadu yang tidak hanya dibutuhkan oleh investor tetapi juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, serta melakukan langkah-langkah promosi, baik di tingkat domestik maupun global untuk memajukan korporasi nasional.

Stabilitas politik, pertahanan dan keamanan yang stabil, akan dapat menjaga stabilitas makro ekonomi berupa pertumbuhan ekonomi stabil, membuat cadangan devisa aman, terjaganya nilai tukar rupiah, dan inflasi dan pengangguran yang rendah. Stabilitas makro ekonomi juga dapat membuat iklim investasi menjadi lebih menarik, yang pada ujungnya akan menciptakan lapangan pekerjaan.

Di sektor dunia usaha, mereka dapat melakukan pembangunan ekonomi secara terpadu dan berkesinambungan, menciptakan dan mentaati etika bisnis dan menghormati regulasi pemerintah dan sekaligus ikut mengembangkan sumber daya manusia (SDM). Sektor ini juga akan memberi penguasaan atas manajemen operasional perusahaan berkelas dunia dengan dijembatani dan didukung pemerintah, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), termasuk teknologi informasi/IT, serta memanfaatkan sumber daya keuangan atau permodalan domestik maupun global.

Sektor Dunia Usaha yang diwakili oleh sektor formal adalah korporasi berbadan usaha seperti; swasta, BUMN, BUMD, dan koperasi maupun sektor informal seperti petani, nelayan, pengrajin, pedagang mikro, kaki lima, dll., yang berada di luar pemerintah. Dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang tidak terlibat dalam proses pembangunan dengan pendekatan Indonesia Incorporated 2020 ini.

Empat jalur Utama Indonesia

Ada empat jalur bisnis utama yang dapat digarap dan diprioritaskan oleh korporasi nasional, yaitu jalur agro economy [pertanian, kehutanan, kelautan], jalur industrial economy [pertambangan, energi, industri manufaktur, dll.], jalur knowledge based economy [Teknologi Informasi, nano technology, bio-technology, dll.], serta financial economy [dana publik, bursa saham, bank, multi finance, venture capital dll.], keempat jalur tersebut meliputi sektor hulu atau primer sampai hilir, usaha-usaha jasa, dan perdagangan di dalam keempat jalur ekonomi tersebut, sebagai kesepakatan bersama antara dunia usaha, akademisi, dan pemerintah.

Output korporasi [nasional maupun asing] antara lain adalah pendapatan dan penerimaan negara, kesempatan kerja, jaminan pendidikan dan kesehatan yang terjangkau oleh rakyat banyak serta pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas dan dinikmati oleh rakyat banyak, serta menghasilkan pertumbuhan tabungan nasional [national saving] atau modal nasional [national capital].

Pertumbuhan tabungan nasional atau modal nasional sangat dibutuhkan untuk menjadi ketahanan ekonomi dan menjamin kesinambungan pembangunan karena dapat memutar ekonomi mandiri dan berdaya saing [self propeling economy]. Itu sebabnya faktor pemilikan saham nasional [national ownership] pada korporasi yang bekerja di Indonesia sangat strategis karena hasil kerja korporasi bukan hanya ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi, tapi juga oleh besarnya penumpukan tabungan atau modal nasional.

Penjualan aset-aset BUMN kepada asing apalagi sampai kepada kepemilikan saham mayoritas atau didominasi asing, sangat rentan kepada ketahanan ekonomi nasional serta tidak mendukung upaya penumpukan capital national atau devisa nasional akibat nilai tambah tersebut dibawa keluar oleh perusahaan asing atau tidak kita peroleh, walaupun ekonomi bangsa bertumbuh.

Itu pula sebabnya kepemilikan asing dibeberapa negara dibatasi, Rusia dibatasi maksimum 45%, pemerintah Cina membatasi saham mayoritas hanya dibolehkan untuk sektor-sektor High Technology dan sektor-sektor yang produknya harus di ekspor, sehingga pemerintah sebaiknya mencabut UU yang membolehkan kepemilikan asing sampai dengan 95% untuk semua sektor bisnis, karena sangat rawan terhadap ketahanan nasional dan tidak menunjang keberpihakan nasional memberi kesempatan perusahaan nasional tumbuh serta tidak menunjang upaya penumpukan tabungan nasional.

Pendapatan dan penerimaan negara pada APBN dari hasil perputaran ekonomi nasional akan membuat pemerintah mampu memenuhi kewajibannya untuk memfasilitasi dunia usaha, memfasilitasi kepentingan rakyat banyak dan fungsi-fungsi sosial lainnya.

Kampanye Nasional Paradigma Incorporated

Di Malaysia pada saat konsep Malaysia Incorporated diluncurkan tahun 1983 dibiayai oleh pemerintah. Dilakukan upaya kampanye nasional atau sosialisasi nasional yang terencana dan sistematis, seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia awal 1970-an untuk membiayai program sosialisasi P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, untuk menjelaskan konsep incorporated, agar kolaborasi antara pemerintah Malaysia, dunia usaha serta akademisi dan lembaga-lembaga riset dapat efektif dilaksanakan, sehingga lebih banyak muncul enterprener baru, perusahaan nasional baru untuk mengolah semua sumber daya nasional secara mandiri, dan tidak dengan mudah menyerahkannya ke perusahaan asing.

Semangat enterpreneur baru bangsa Malaysia untuk mencapai Malaysia berjaya atau Malaysia negara maju [developed country] tahun 2000 telah dicapai dengan sukses, kemudian dilanjutkan dengan dicanangkan Malaysia negara maju sekali [fully developed country] tahun 2020.

Keterpaduan Langkah Dunia Usaha, Akademisi dan Pemerintah
(ABG: Academia, Business & Government)

Seperti terlihat pada gambar 5.13, Indo Inc. 2020 memiliki visi strategis, yakni menjadikan Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2020, ditandai dengan terwujudnya perekonomian nasional yang mandiri dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh rakyat serta memiliki daya saing global, melalui kerjasama tiga pilar utama ekonomi nasional yaitu Akademisi, Bisnis, dan Government atau disingkat tiga pilar ABG.

Perekonomian nasional dengan konstruksi seperti itu akan terwujud apabila pembangunan ekonomi berlangsung secara terpadu dan berkesinambungan (integrated and sustainable economic development). Bukan pembangunan yang berorientasi jangka pendek, parsial, dan bersifat ad hoc.

Implementasi konsep Indonesia Incorporated 2020 untuk mewujudkan visi Indo Inc. 2020 adalah menginventarisasi dan memobilisasi atau mendayagunakan seluruh kekayaan sumber daya nasional untuk sepenuhnya diprioritaskan dikelola oleh bangsa sendiri, agar dimanfaatkan terutama bagi bertumbuhnya kemampuan nasional dan bertumbuhnya perusahaan nasional secara bersama-sama.

Efeknya, perusahaan-perusahaan nasional menjadi berpengalaman dan kuat bersaing di dalam negeri. Bagi para pemenang persaingan domestik tersebut selanjutnya diharapkan mampu ikut bersaing dengan bangsa-bangsa lain merebut kekayaan sumber daya global untuk memperkuat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas, untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai gambaran, kunci sukses dari negara-negara maju, pada era perdagangan bebas, terletak pada dimilikinya rencana strategis pembangunan nasional jangka pendek, menengah dan panjang yang mampu menghimpun dan memobilisasikan seluruh sumber daya nasional dan sumber daya global secara terpadu untuk kemajuan bangsanya.

Effendi Siradjudin dkk
Enterprneur for Indonesia Incorporated 2020

Daya Saing Indonesia di Percaturan Global,sangat memprihatinkan!!!

2008-11-19T23:52:00.000+07:00

Daya Saing Indonesia di Percaturan Global
Survei tentang posisi daya saing Indonesia saat ini sangat dibutuhkan untuk mere-evaluasi kemerosotan daya saing bangsa dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang 10-20 tahun yang lalu jauh dibawah tingkat kemakmuran negara kita, namun sekarang sudah jauh melampaui Indonesia, seperti yang digambarkan oleh Michael E. Porter, ahli ekonomi pembangunan.
Gambaran daya saing meliputi tingkat kemakmuran (prosperity performance), angka pengangguran, efektifitas pemerintahan yang mendukung daya saing, stabilitas politik, regulasi yang kondusif, akuntabilitas, kepastian hukum, besarnya tingkat korupsi, peringkat nilai ekspor, ketersediaan sumber daya manusia yang trampil dan sanggup bekerja keras.
Juga termasuk peringkat aturan-aturan dan praktek-praktek bisnis, ketersediaan infrastruktur fisik [jalan, jembatan, kantor-kantor, industrial estate, komunikasi, telepon, internet, dan sebagainya].

Tingkat Kemakmuran
Gambar 5.1 menunjukkan tingkat kemakmuran negara-negara dibandingkan dengan Indonesia. Pada 10 atau 20 tahun yang lalu banyak negara peringkatnya jauh dibawah Indonesia, namun saat ini sudah jauh melampaui negara kita, seperti Cina, Malaysia, Thailand, dan Philipina. Terlihat pada tahun 2005 Indonesia sejajar dengan Srilangka serta India, namun sekarang India sudah melesat meninggalkan Indonesia.

Gambar: 5.1

Angka pengangguran
Peringkat pengangguran di Indonesia juga menunjukkan makin memburuk [gambar 5.2], lebih buruk daripada negara-negara ASEAN lain. Pengangguran di Indonesia, mencapai 40 juta lebih, yang paling banyak berada di wilayah kota sebesar 54,54%, sisanya di pedesaan sebesar 45,46%, sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan adalah, lulusan SD sekitar 23,52%, SLTP sekitar 24,82%, SLTA sekitar 36,21%, Diploma sekitar 2,87%, dan Universitas sekitar 3,62%, serta sekitar 9,36% tidak mengenyam pendidikan, berdasarkan survei tahun 2005.
Pada tahun 2008 jumlah tenaga terdidik yang menganggur yaitu lulusan SLTA, SMK, Diploma, dan Universitas mencapai 4,5 juta orang dengan lulusan Universitas mencapai hampir 800 ribu orang.

Gambar: 5.2

Peringkat Efektifitas Pemerintahan Menunjang Daya Saing Bangsa
Efektifitas pemerintahan di dalam menjamin stabilitas politik dan keamanan serta stabilitas ekonomi yang dicerminkan oleh kebijakan makro ekonomi yang kondusif bagi bertumbuhnya ekonomi, pada akhirnya akan sangat menentukan keberhasilan ekonomi mikro seperti yang dicerminkan oleh produktifitas ekonomi negara melalui berkembangnya dunia usaha.
Peringkat efektifitas pemerintahan dicirikan oleh stabilitas politik, efektifitas pemerintah, regulasi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan korupsi, terlihat dengan jelas Indonesia makin jauh tertinggal dari Malaysia, Singapura, India, dan Cina.
Secara khusus dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik Indonesia yang oleh Amerika Serikat dikatakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia justru stabilitas politiknya paling rendah, ditandai oleh konflik horisontal dimana-mana akibat praktek sejumlah 500 pilkada sehingga investasi tidak berkembang, dan rakyat menderita.
Bandingkan dengan Singapura dan Malaysia, negara otoriter sejak pemerintahan Lee Kuan Yew dan Mahathir Mohammad yang banyak meniru sistem pemerintahan Presiden Soeharto yang otoriter namun menghasilkan pemerintahan yang kuat, terkuat di Asia selama 20 tahun, dengan stabilitas politik dan keamanan yang kuat diikuti oleh stabilitas ekonomi yang mendukung investasi, seperti yang ditunjukkan gambar 5.3.

Gambar: 5.3

Peringkat Aturan-Aturan Bisnis

Berdasarkan penilaian peringkat aturan-aturan bisnis yang kondusif bagi peningkatan daya saing dan investasi terhadap 175 negara di dunia, maka Indonesia berada di peringkat 135, seperti yang digambarkan pada gambar 5.4, khususnya untuk memulai bisnis baru yang justru sangat dibutuhkan untuk mendapatkan devisa negara dan memulai pengangguran, berada pada peringkat praktis paling bawah, ditambah lagi katagori tenaga kerja yang kurang produktif, pada peringkat 140, dimana lebih dari 50%-nya hanya berpendidikan SD dan SLTP, tidak trampil, serta tidak bekerja sekeras bangsa Jepang atau Korea.
Gambar: 5.4

Faktor-Faktor Lain yang Melemahkan Daya Saing Indonesia

Beberapa penilaian faktor kunci yang mengurangi kemampuan Indonesia dalam berkompetisi dengan negara lain, antara lain adalah tersedianya pasar keuangan, kolaborasi dunia usaha dengan universitas/lembaga riset, kualitas infrastruktur pelabuhan, transportasi [pembangunan infrastruktur kereta api, penerbangan], pasokan listrik, kebijakan pelayaran, kemandirian sistem pengadilan, terlihat semua indikator peringkatnya menurun kecuali efesiensi kerja hukum dan kualitas sekolah umum. Hal tersebut berkaitan langsung dengan fasilitasi iklim investasi yang sangat dibutuhkan oleh dunia usaha nasional maupun asing, harus diperbaiki sesegera mungkin.

Gambar: 5.5

Aliran Modal Investasi Asing
Aliran modal investasi baik yang berasal dari dalam negeri [ DDI, Domestic Direct Investment] maupun yang berasal dari luar negeri [FDI, Foreign Direct Investment] sangat vital dibutuhkan bagi pertumbuhan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada gambar 5.6 jelas terlihat bahwa Indonesia berdasarkan rata-rata prosentase modal FDI dari GDP adalah paling rendah sekitar 5% dibandingkan Vietnam, Papua New Guinea, dan Kamboja, yang mancapai di atas 50%. Dari sisi rata-rata pemasukan modal FDI dan jumlah seluruh investasi [gross fixed capital formation], Indonesia berada diposisi negatif 2%, dibandingkan Kamboja dan Vietnam yang mencapai lebih dari 13%.

Potensi FDI mencapai US$1300 milyar di dunia, dan China berhasil menarik hampir US$100 milyar, Singapura dan Hongkong masing-masing berhasil menarik hampir US$40 milyar.
Gambar: 5.6

Trend Daya Saing Ekspor Indonesia

Gambar: 5.7

Trend Eksport Indonesia lebih didominasi sektor barang daripada jasa sejak tahun 1994 sampai dengan 2004, stabil berkisar antara 0,8% sampai dengan 1%. Sejak tahun 2005 sampai dengan 2008 terjadi peningkatan ekspor Indonesia. Di sektor jasa, tampak belum ada kemajuan yang berarti yang sebetulnya pada negara-negara maju sektor jasa mendominasi pertumbuhan ekspor maupun ekonomi nasional.

Portofolio Ekspor 1997 – 2005
Kluster export Indonesia dari tahun 1997-2005, masih didominasi hasil produk-produk sumber daya alam, walaupun sektor industri mulai tampil, namun belum bisa mendekati produk sumber daya alam seperti yang terlihat pada gambar 5.8.

Gambar : 5.8

Gambar: 5.9
Daya Saing Jumlah Hak Paten yang Dihasilkan Di Asia

Gambar: 5.10

Akumulasi jumlah hak paten sejak 1998 sampai dengan 2004, yang didaftarkan di Amerika Serikat. Terbesar dihasilkan oleh China sebesar 35% dan India sebesar 25%, serta Malaysia 20% dibandingkan dengan Indonesia hanya yang mencapai 2%, sedang dari sisi jumlah paten per satu juta penduduk, Malaysia tertinggi mencapai 3%, disusul China dan India masing-masing 0,2% sedangkan Indonesia 0,1%. Ini menunjukkan lemahnya inovasi penduduk Indonesia dalam penciptaan barang atau bisa juga ketidakpedulian bangsa ini akan hak karya intelektual.

Gambar: 5.11

Gambaran tentang daya saing hak paten dunia tahun 1990 sampai dengan tahun 2000, dikuasai oleh lima besar yaitu Jepang tertinggi dengan 850 paten per satu juta penduduk disusul Swedia 820 paten, Finlandia 680 paten, Jerman 650 paten, dan Amerika Serikat serta Belanda masing-masing 480 paten. Gambaran negara lain terlihat pada gambar 5.11.

Dulu Bisa Kenapa Sekarang Tidak Bisa,Kenapa?

2008-11-15T20:18:00.001+07:00

Usaha Berdiri di atas kaki sendiri yang merupakan cita cita bangsa ini memerdekakan diri pernah dilakukan oleh seorang yang bernama Ibnu Sutowo, walaupun dalam kariernya banyak kontroversial, tetapi perjuangan beliau mendepak dominasi asing di kancah pertambangan migas Indonesia yang akhirnya diakui dunia patut di acungi jempol dan ditiru oleh kita sebagai penerus bangsa.

Bermula dari status tambang minyak di Pangkalan Brandan yang telah ditinggalkan oleh maskapai perminyakan Belanda dan Inggris, namun masih mengklaimnya sebagai lapangan minyaknya. Status tambang minyak tersebut oleh KSAD Kol Nasution diberikan kepada Ibnu Sutowo sebagai pemegang wewenang tempat tersebut, untuk mengatasi kesulitan itu segera dibentuk sebuah badan yang diberi nama TMSU (Tambang Minyak Sumatera Utara) sebagai pelaksana pertikaian pendapat mengenai masalah bekas konsesi BPM itu tetap berjalan terus.Seandainya kabinet berpendapat bahwa tambang minyak itu dikembalikan saja pada pemegang konsesinya sebelum perang,maka suara suara di DPR lebih cenderung untuk tidak dikembalikan.
Langkah pertama yang dilakukan Kol Ibnu Sutowo setelah penunjukkannya sebagai pemegang kuasa tambang adalah pergi ke Notaris dan membentuk sebuah perusahaan yang diberi nama PT ETMSU (Eksploitasi Tambang Minyak Sumatra Utara), yang oleh Kasad Nasution diganti nama PERMINA agar tidak berkesan kedaerahan. Langkah selanjutnya mengadakan diagnosis mengenai keadaan fasilitas sumur minyak di tempat tersebut.Sementara Ibnu Sutowo dan kawan kawan sibuk merehabilitasi sumur sumur , pipa pipa dan kilang Pangkalan Brandan, mulailah berdatangan pengusaha pengusaha asing yang berkecimpung dalam soal minyak mencari kemungkinan kemungkinan. Mereka itu pada umumnya terdiri dari pengusaha pengusaha Independen , artinya tidak mempunyai ikatan dengan perusahaan minyak raksasa yang terkenal.Pengusaha pengusaha Independen tersebut lebih fleksibel dalam bertindak dan realistis dalam bersikap. Salah satu dari pengusaha tersebut adalah Harold Hutton, seorang pengusaha dari Orange Los Angeles, ia bertemu dengan Ir Juanda (kepala Biro Perancang Negara) dan Ali Budiarjo serta Ibnu Sutowo. Harold Hutton mengatakan bahwa ia pernah meninjau ke Pangkalan Brandan melihat keadaan kilang di tempat itu, yang terlihat tidak lebih dari besi rongsok seberat 20 000 Ton, dan dia juga melihat ke Rantau prapat melihat keadaan pipa pipa minyak dimana hanya menyaksikan sumur sumur tua yang telah disabot.Pembicaraan pembicaraan menyebut bahwa bangsa Indonesia tidak mampu menjalankan perusahaan, mendorong Ibnu Sutowo bekerja keras untuk membuktikan dan menyanggah ketidakbenaran apa yang menjadi kepercayaan bagi sementara orang. Ibnu tidak menyangkal bahwa kita memang tertinggal jauh dengan orang lain dalam bidang ini, tetapi tidak perlu berkecil hati dan setiap orang boleh belajar dari kesalahan yang pernah dibuat, untuk berbuat lebih baik di masa mendatang, demikian argumentasi yang senantiasa di ulang ulang.
Empat bulan pertama tahun 1958,merupakan bulan bulan yang penuh berisi dengan ketegangan dan kerja keras tanpa mengenal lelah dan akhirnya terkumpullah sejumlah produksi pertama yang lumayan jumlahnya. Pada tanggal 4 Mei 1958, dikapalkan sebanyak 1700 Ton minyak mentah bernilai US $30 000 ke dalam kapal Shozui Maru yang berukuran 3 000 dwt.
Minyak tersebut adalah produksi pertama BANGSA INDONESIA yang diekspor ke luar negeri dan Harold Hutton adalah pembeli yang pertama.Sukses pengapalan minyak pertama keluar negeri bukan saja menggembirakan Harold Hutton sebagai pembeli pertama, yang tadinya menyangsikan kemampuan orang Indonesia bisa mengusahakan sendiri tanpa bantuan asing, juga memberikan kebanggaan kepadanya. “Saya adalah orang minyak asing pertama yang percaya bahwa sebuah perusahaan minyak Indonesia bisa dijalankan seluruhnya oleh orang orang Indonesia sendiri.Indonesia Incorporated

Sejarah Dominasi Ekonomi Amerika Yang menjadikan banyak negara kalang kabut

2008-11-14T13:20:00.000+07:00

Masih segar dalam ingatan kita bahwa kejatuhan OrdeBaru disamping meluasnya KKN di kalangan elitenya, faktor utamanya adalah keruntuhan ekonomi Indonesia yang disebabkan oleh merosotnya nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika. Segala sesuatu yang telah dibangun dengan susah payah dan dalam tempo lama seolah olah hilang begitu saja dalam hitungan hari bahkan jam dan detik.
Marilah kita tengok sebentar tentang sejarah bahwa Amerika adalah merupakan bangsa yang cerdas/cerdik atau licik hingga bisa membuat sistem di seluruh belahan dunia ini bertekuk lutut kepadanya sampai saat ini.
Apakah kita akan terus membebeknya...???
The Bretton Wood
Sejak jaman dulu,manusia telah melakukan perdagangan dengan sekelilingnya untuk berbagai alasan dengan cara sistem barter. Seiring dengan perkembangannya jaman dan peradaban sistem barter ini gugur karena mempunyai banyak kelemahan sehingga ditemukan sistem sistempembayaran yang baru yang sampai pada akhirnya dengan menggunakan uang sebagai alat pertukaran dan pembayaran.Sistem pembayaran dengan menggunakan uang juga mempunyai kelemahan untuk bertransakasi dengan suatu negara yang memiliki jenis mata uang yang berbeda.

Kebutuhan akan nilai tukar timbul karena mata uang suatu negara biasanya tidak di terima di negara lain. Hubungan perdagangan Internasional menimbulkan adanya permintaan dan penawaran terhadap beberapa mata uang .Hal ini kemudian menyebabkan perkembangan pada bursa pertukaran mata uang asing, sehingga dilakukan pengatur sampai berjuta-juta transaksi permintaan dan penawaran yang terjadi setiap hari, yang menuju pada penentu nilai tukar mata uang asing.
Sejarah pertukaran/perdagangan mata uang dapat dikatakan setua uang itu sendiri dan baru mendapat perhatian yang serius dari banyak negara pada dekade terakhir ini. Kalau ditinjau dari dekade standar emas (1880,pecahnya PD I),pada masa tersebut uang dijamin oleh emas murni yang merupakan standar negara tersebut. Defisit neraca perdagangan akan ditutup dengan transfer emas,hingga mengakibatkan money supply dan harga di luar negeri seakan akan naik,sehingga hal ini akan meningkatkan ekspor sampai defisit hilang, demikian sebaliknya.Dengan demikian nilai mata uang relatif stabil.
Setelah perang dunia selesai atas prakarsa AS dilaksanakan konferensi moneter Internasioal yang dikenal dengan The Bretton Woods Conference, yang menciptakan suatu sistem pertukaran mata uang tetap yang disebut : Fixed Exchanged Rate System yang mempunyai beberapa persamaan dengan standar emas, dimana memuat ketentuan :
1.Tiap negara menetapkan nilai tukarnya terhadap mata uang USD
2.Amerika menetapkan nilai USD terhadap emas (USD 35/once)
3.Amerika akan menjual emas dengan harga tetap kepada pemegang resmi dari mata uang USD
4.Perubahan nilai tukar mata uang terhadap USD tidak boleh melebihi 1 %, bila terpaksa bisa sampai 10 %.
Sejak saat itu negara negara di dunia serta Amerika mulai tumbuh dengan pesat dan dua tahun setelah konferensi tersebut didirikan lembaga moneter Internasional dan Bank Duniauntuk mengawasi sistem tersebut.
Selama beberapa waktu sistem ini bertahan dan berjalan lancar. Namun seperti biasa,Ketamakan dan Keserakahan itu datang. AS yang kaya raya memiliki ruang untuk melakukan kebijakan yang inflatif,mulaimencetak dolar melebihi jumlah cadangan emasnya. Selama beberapa waktu ,hal ini terjadi, efek inflasi yang dihasilkan membuat beberapa negara eropa khawatir apakah AS dapat membayar emasnya. Dimulai Perancis yang mulai mengklaim emas atas cadangan dolar yang dimilikinya, negara negara lainpun mulai ikut mengklaim emas hingga emaspun mulai mengalir dari AS ke negara negara lain.
Selama beberapa tahun ,kejadian ini membuat stok emas AS menipis hingga tersisa sekitar $ 9 Milyar. Dengan cadangan yang berkurang jauh tersebut , AS khawatir mereka tidak dapat lagi memenuhi janjinya untuk menukar $ 35 dengan 1 ons emas ,karena banyaknya dolar yang beredar.Apalagi negara negara lain terus mengklaim emas mereka.
Akhirnya,pada tahun 1971 secara sepihak AS membatalkan perjanjian Bretton Wood dan memulai menetapkan kebijakan uang flat. Uang flat ini sejatinya tidak bernilai dan tidak ada yang mau menggunakannya, maka dibuatlah Undang Undang yang disebut Legal Tender. Undang undang yang memaksa rakyat suatu negara untuk menerima penggunaan uang flat. Kebijakan uang flat ini akhirnya diterima oleh seluruh negara di dunia. Seluruh mata uang resmi di negara negara seluruh dunia sekarang ini adalah uang flat yang sama sekali tidak di back up berdasarkan apapun, kecuali kekuatan spekulan,politik dan militer negara tersebut.
Akhir kata,lagi lagi semua berawal dari KESERAKAHAN dan KETAMAKAN ,dan PENIPUAN (pelanggaran perjanjian).Sistem yang dibuat berdasarkan kebohongan ,hanya akan bertahan dengan membuat kebohongan lain. Uang kertas yang kita miliki baik secara fisiskmaupun catatan di Bank ,sejatinya tidak bernilai apa apa,tanpa adanya paksaan legal tender. Semua rakyat tidak akan mau menggunakannya, saat pemerintah atau Bank sentral mengatakan nilai uang tersebut dipotong, atau dianggap tidak memiliki nilai ,kita tidak dapat berbuat apa apa.
Indonesia Incorporated 2020

Tantangan Ekonomi Indonesia

2008-11-13T21:42:00.000+07:00

Menurut survey team ahli Dr Michael Porter,yang secara khusus melakukan riset di Indonesia diperoleh kesimpulan bahwa ekonomi Indonesia mengalami perlambatan antara lain akibat adanya tantangan warisan warisan berupa :
1.Tidak adanya pemerintahan yang kuat yang mampu merumuskan arah rencana pembangunan jangka panjang hasil kolaborasi dengan dunia usaha dan akademisi/lembaga riset, yang dipahami dan didukung rakyat.
2.Stabilitas keamanan dan stabilitas politik yang belum sepenuhnya pulih, akibat liberalisme yang kebablasan, menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi sehingga belum seluruh potensi nasional berhasil dimobilisasikan

3.Kurangnya kematangan proses politik negara menyatupadukan gerak langkah pemerintah,dunia usaha,dan akademisi, sehingga sumber alam nasional yang sangat besar tidak menghasilkan pertumbuhan ekonomi serta pendapatan bagi negara,dan tidak melibatkan seluruh kemampuan nasional.
4.Populasi penduduk yang besar yang merupakan potensi pasar tidak dimanfaatkan untukmengembangkan potensi kemampuan nasional. ku
5.Dampak otonomidaerah yang berlebihan akibat tidak disiapkan infrastruktur institusi dan infrastruktur fisik yang memadahi dan ditambah mentalitas birokrasi yang tidak mendorong iklim investasi di daerah maupun ikliminvestasi nasional.
6.Warisan korupsi dan inefisiensi, termasuk BUMN yang seharusnya dimanfaatkan menjadi pilar ekonomi nasional, malah dijual ke asing.
Proyek infrastruktur atau pengadaan barang di markup, berujung pada biaya yang ditanggung rakyat .
7.Menejemen pemerintahan nasional tidak mampu mengimplementasikan tiap kebijakan yang sudah ditetapkan.
8.Rendahnya kredibilitas sistem hukum dalam batasan kecepatan ,dapat diramalkan, dan keadilan penerapan hukum. Kondisi sosial membutuhkan tantangan di banyak bagian negeri, khususnya di pedesaan. Tingkat kematangan rekruitmen politik nasional tidak mendukung munculnya kabinet yang efektif.
9.Hutang luar negeri yang sangat besar menvapai US$ 140,7 Milyar (Akhir 2007). Sebagai perbandingan,pada era Soekarno hutang luar negeri US$ 2,5 Milyar,dan diakhir pemerintahan Soeharto hutang luar negeri US$ 45 Milyar.
10.Sumber daya alam yang sangat besarpun, termasuk 10 besar negara penghasil sumber daya alam dunia,menurut buku “World in Figure,penerbit The Economist UK tahun 2006”, sebenarnya dapat dikelola oleh kemampuan bangsa sendiri dan tidak selalu membutuhkan teknologi tinggi, namun kesempatan ini tidak dikelola oleh negara untuk mensejahterakan rakyat,tragis??
11.Petani hidup miskin karena lahan kurang,sarana produksi mahal, dan akses pembiayaan tidak ada ataupun kalau ada persyaratannya rumit. Pengusaha/produsen dibebani biaya tak resmi (10-15%), sehingga timbul ekonomi biaya tinggi. Jumlah penduduk miskin yang mencapai 140 juta menimbulkan kerawanan sosial.
12.Etos kerja bangsa Indonesia yang kurang dapat dibandingkan dengan negara lain seperti yang terlihat di baah ini:

Tantangan tantangan tersebut dapat menjadi daya dorong untuk menemukan strategi baru mentransformasikan Indonesia menjadi negara baru,Indonesia bangsa mandiri, berdaya saing, terutama dengan mendayagunakan seluruh sumber daya nasional kita,memanfaatkan dukungan sumber daya global untuk mempercepat pemangunan sehingga dihormati oleh bangsa bangsa lain.
Untuk itu perlu menerapkan paradigma baru,konsep Incorporeted yang mensyaratkan kolaborasi dunia usaha, pemerintah dan akademisi,serta dibutuhkan watak enterpreneurship yang bekerja keras mandiri dan berani bersaing,yang bisa bekerja sama menggunakan konsepdaya saing bangsa dan konsep supply-chain economy yang lebih sesuai dengan kultur timur Indonesia.
Indonesia Incorporated 2020

Belajar Dari Bangsa lain

2008-11-12T12:52:00.000+07:00

Semua negara maju di dunia tanpa kecuali termasuk Amerika Serikat, Inggris,Jepang,Korea Selatan,Malaysia dan banyak lagi negara maju pada awal membangun kemandirian dan daya saing nasionalnya,pemerintahnya sangat protektif dan nasionalistik melindungi perusahaan nasionalnya.
Negara negara tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun melakukan pembatasan masuknya perusahaan asing,masuknya barang dan jasa asing, melalui kebijakan hambatan tarif atau pajak impor tinggi, sehingga perusahaan nasional terlindungi dan difasilitasi untuk menggarap seluruh sumber kekayaan nasional. Pemerintahnyapun membantu merebut pasar atau aset aset global sehngga perusahaan nasionalnya mampu mandiri ,bersaing,berkompetisi di pasar global.

Bilamana sumber daya tidak didapatkan di dalam negeri,maka pemerintah membantu dunia usaha mengimpor modal,teknologi, bahan mentah dan tenaga ahli.Pemerintah juga menjembatani dunia usaha dengan bank nasional,dan lembaga riset nasional ,serta membantu upaya upaya promosi produk ekspor dunia usaha nasional di pasar dunia.Produk ekspor barang dan jasa yang kadang kala awalnya kurang berdaya saing ,namun dengan pembelajaran menjadi berdaya saing.
Di negara negara Amerika,Jerman,Jepang,dan Korea Selatan,intervensi kuat pemerintah ,berhasil membangun kekuatan ekonomi domestik yang handal dan berdaya saing ,hasil dari kolaborasi dan persaingan yang ketat diantara perusahaan domestik,yang memanfaatkan seluruh sumber daya nasionalnya.
Perdagangan bebas dan pasar bebas seperti yang dianjurkan konsensus Washington saat diterapkan pada negara negara yang ekonomi dan perusahaan nasionalnya belum kuat atau belum mempunyai daya saing terbukti telah mengakibatkan kehancuran ekonomi di banyak negara, seperti Ghana,Rusia,Chili, dan Indonesia. Bahkan negara maju sekelas Jepang yang sejak tahun 80 an melibelarkan sistemkeuangan dan perdagangan oleh desakan barat, ekonominya stagnan selama hampir 15 tahun.
Kolaborasi Produktifitas Nasional
Harus dipahami pula fakta bahwa sejak 50 tahun terakhir kompetisi antar negara dalam mendayagunakan sumber daya ekonomi nasionalnya dengan cara berjuang,merebut, atau memanfaatkan seluruh sumber daya ekonomi di luar negeri atau di pasar global,sebagai persaingan ekonomi global,telah menghasilkan akumulasi kekayaan ekonomi global dengan skala yang sangat besar.Namun kemanfaatannya sebagian besar hanya dinikmati oleh negara negara yang menejemen pengelolaan negaranya mampu mengeluarkan kebijakan kebijakan yang cerdas dan menghasilkan manusia manusia cerdas,yang sanggup bekerja keras memenangkan persaingan ,yaitu negara negara yang telah maju saat ini.
Namun fenomena ini membuktikan bahwa kue kekayaan ekonomi global yang makin membesar akibat persaingan di atas adalah positive-sum game,bukan kue yang tidak membesar yang dibagi bagikan kepada masing masing negara sesuai dengan kemampuan produktifitasnya atau biasa disebut bukan zero-sum game.
Untuk mencapai produktifitas ekonomi nasional yang tinggi di dalam mengejar kemandirian dan memenangkan persaingan global , maka dibutuhkan kemampuan kolaborasi nasional antara pemerintah,dunia usaha, dan akademisi untuk mereformasi hubungan makro ekonomi dan mikro ekonomi yang sejalan dan saling menguatkan ,yang akan menciptakan kesempatan bagi tumbuhnya produktifitas ekonomi nasional.
Makro dan Mikro Ekonomi
Kebijakan makro dimaksudkan adalah yang memungkinkan tercapainya stabilitas politik dan keamanan yang berkesinambungan untuk menjamin stabilitas makro ekonomi yaitu iklim investasi yang menarik, cadangan devisa yang kuat,pertumbuhan ekonomi yang tinggi ,nilai tukar rupiah yang stabil,inflasi dan pengangguran yang rendah ,selanjutnya stabilitas di atas diharapkan mampu mendukung reformasi ekonomi mikro.
Reformasi ekonomi mikro dimaksudkan adalah reformasi menyangkut faktor faktor yang memungkinkan dunia usaha mampu bekerja produktif antara lain sumber daya manusia yang trampil dan bekerja keras, dukungan lembaga lembaga riset dan teknologi,dukungan permodalan,dukungan menejemen bisnis yang berdaya saing.
Pemerintah harus memastikan strategi dan prioritas pembangunan di dalam Road map ekonomi jangka pendek maupun jangka panjang yang dihasilkan dari kolaborasi dengan dunia usaha. Keberpihakan nasional pemerintah adalah dengan memprioritaskan seluruh kekayaan nasional harus ditangani oleh bangsa sendiri,Hanya yang betul betul tidak mampu ditangani diserahkan kepada asing untuk sementara waktu,itupun untuk sektor sektor yang tidak menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak membahayakan negara.
Sistem Ekonomi Cluster
Di Jepang dan Korea selatan, untuk mempercepat penguatan Industri di tiap sektor , secara nasional ditetapkan pendekatan sistem kluster industri yang terpadu dan fokus, sehingga mudahkan pemerintah untuk memfasilitasi dunia usaha pada kluster yang sama, Industri berkembang dari hulu atau primer sampai hilir, termasuk usaha perdagangan,usaha jasa dan Industri penunjangnya. Di dalamnya termasuk usaha usaha informal yang tidak berbadan hukum seperti PKL , dan sebagainya yang sebagian besar melibatkan ekonomi rakyat yang mewakili lebih dari 140 juta rakyat.
Kemandirian China dan India
Suatu hari, Fan Xu,salah satu murid Kong Fu Cu, bertanya kepadanya, “Apa makna sebenarnya dari arif atau bijaksana?” Kong Fu Cu menjawab.”Maknanya adalah bisa mengenali kekuatan,dan kelemahan. Bisa membedakan yang baik dan yang buruk”. Mengambil filosofi tersebut kita bangsa Indonesia khususnya pengelola negara harus mengakui, kalau saat ini sistem pemerintahan dalam masalah kalau tidak mau dikatakan buruk. Pengangguran,korupsi, kemiskinan, ketidak stabilan kurs rupiah dan lain sebagainya merupakan bukti yang kuat, diperparah lagi dengan tidak mandirinya pemerintah kita dalam mengelola moneter dan sumber daya alam yang sebenarnya merupakan modal kekayaan bangsa kita.
Ketergantungan dan ketidak berdayaan pemerintah pada negara asing sangat menyolok,sehingga rupiah selalu gonjang ganjing serta kekayaan alam yang seharusnya merupakan anugerah berbalik menjadi musibah, seperti kasus Free Port di Papua, dan pada pengelolaan minyak bumi yang banyak dikuasai perusahaan asing,atupu kerusakan lingkungan alam dan budaya akibat pemerahan sumber daya alam Indonesia yang banyak terjadi di berbagai belahan ibu pertiwi.
Permasalahan permasalahan tersebut bisa jadi kekuatan dan cambuk, agar bangsa kita belajar dan bekerja keras untuk berubah.Bangsa Indonesia khususnya pemerintah ,patut menimba ilmu dari bangsa bangsa lain yang lebih sukses dalam ba
nyak hal, seperti bagaimana menejemen pemerintahan yang kuat dan efektif, hanbagaimana agar dapat berswasembada energi dan migas,bagaimana agar kita dapat berswasembada pangan, dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan kelas dunia. Mari kita belajar!
China dan India adalah tempat pembelajaran terbaik,bagaimana cara mengelola pemerintahan yang kuat dan efektif.Pemerintah China yang dulu sangat tertutup saat sekarang melaksanakan ekonomi terbuka,tetapi memberi prioritas kepada bangsa sendiri untukmengelola segala potensi negerinya.Pihak asing diundang hanya untuk mengisi dimana mereka tidak bisa melakukannya sendiri, sehingga mereka tetap memperoleh modal asing yang masuk melalui investasi namun disisi lain industri dalam negeri tetap terjaga. Sekarang produk produk China membanjiri dunia.
India,pemerintahnya juga secara cerdas melakukan reformasi ekonomi (menerima investasi asing) dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi dalam negeri. Saat masyarakat belum siap menerima perubahan ,mereka menundanya hingga keadaan dalam negeri menjadi lebih matang untuk menerima perubahan. Terbukti ketika reformasi ekonomimulai dijalankan ,industri domestik tetap berjalan, malahan sekarang mendunia, seperti industri IT yang menjadi salah satu kekuatan industri India.
Kemandirian Energi Perancis dan Brasil
Belajar dari Perancis dalam mebuat kebijakan energi,terutama untuk listrik , sehingga tidak seperti listrik di Indonesia yang sering Byar pet akibat kesulitan bahan bakar.Perancis hanya menggunakan 16% bahan akar fosil untuk memenuhi kebutuhan energinya sedangkan sisanya menggantungkan diri pada energi nuklir dan energi energi lain yang dapat diperbaharui.Kebijakan tersebut telah diterapkan Perancis sejak tahun 1974, dan sampai sekarang keputusan tersebut diperkuat dengan undang undang kebijakan energi yang memprioritaskan pada energi non fosil .Melalui kebijakan ini Perancis tidak terlalu terpengaruh krisis minyak dunia.
Bangsa lain yang sukses dalampenerapan kebijakan swasembada energi adalah Brasil. Negara ini bertumpu pada bahan bakar nabati, terutama Ethanol ya dengan ng diolah dari tebu. Hebatnya langkah ini tidak berbenturan dengan industri gula karena ketersediaan lahan tebu yang luas sampai jutaan hektar.
Industri ini juga sangat pro rakyat karena menyerap banyak tenaga kerja, baik terampil maupun tidak terampil. Dukungan pemerintah juga sangat besar dengan mengeluarkan kebijakan ,seperti mengeluarkan aturan tentang besaran pemakaian ethanol pertahun yang makin lama prosentasenya makin besar, sehingga menjamin produk yang dihasilkan terserap pasar.
Swasembada Pangan Kuba
Swasembada Pangan Kuba terjadi akibat embargo perdagangan oleh AS dan hancurnya negara Uni Sovyet yang merupakan sekutu Kuba. Masalah tersebut ditanggapi kuba dengan membangun teknologi organik,bioteknologi pertanian di perkotaan dan pedesaan , yang membuat sektor pertanian menempati posisi penting. Solidaritas pemerintah dan dukungan penelitian,sumber daya petani yang berkwalitas ,adalah beberapa faktor yang menyebabkan sektor pertanian kuba maju. Insentif untulkmenjadi petani dan pekerja pertanian diberikan dengan memberikan hak pengolahan tanah ,dan penetapan harga pangan yang tinggi menyebabkan banyak penduduk yang tertarikmenjadi petani. Dengan dukungan penuh seperti itu, walaupun kuba mendapat embargo dari dunia tidak ada busung lapar dan kekurangan gizi yang sangat memalukan bisa terjadi di Indonesia.
Pendidikan Finlandia dan Korsel
Pendidikan ber kelas dunia ada di Finlandia dan Korsel.Finlandia mengalahkan banyak negara maju dalam sektor pendidikan berdasarkan survey PISA yang dilakukan oleh OECD, berdasarkan kemampuan Matematika,membaca,sains,dan memecahkan permasalahan. Mereka sukses menggabungkan kompetensi guru yang tinggi,kesabaran,toleransi, dan komitmen pada keberhasilan melaluin tanggung jawab pribadi. Tidak ada murid yang bodoh ,yang ada hanyalah kesalahan vara mengajar, sehingga murid tidak dapat menangkap apa yang diajarkan. Guru memegang peranan yang sangat penting di Finlandia, sehingga menjadi guru seleksinya lebih berat dari pada menjadi dokter atau ahli yang lain.
Korea Selatan mengalokasikan anggaran pendidikannya sampai sekitar 22% lebih karena kebijakannya yang menganggap budget pendidikan adalah investasi bukan pengeluaran .Menaikkan budget di sektor pendidikan tinggi dan pra sekolah adalah untukmembantu keperluan pelajar/keluarga,membuka akses informasi,deregulasi,mereformasiinstitusi besar yang meliputi administrasi pendidikan, governance Universities, kebijakan yang seimbang, dan sistem pajak. Dengan kebijakan tersebut warga Korea tidak ada yang Uneducated.

Berdasarkan wacana di atas, arif dan sangatlah bijaksana kalau kita bisa memetik sari kesuksesan bangsa bangsa tersebut. Kondisi di Indonesia lebih beruntung dari pada beberapa negara di atas ,namun kenyataannya bangsa ini lebih terpuruk.Maka sudah seharusnya kita sekali lagi khususnya pemerintah harus berubah memperbaiki keadaan ini karena sebetulnya kita mampu hanya saja sering kita malas atau cari gampangnya saja. “Jika kita punya Kemampuan untukmelakukan sesuatu,kita juga punya kemampuan untuk tidak melakukan sesuatu”. (Aristoteles) Indonesia Incorporated 2020

Mitos menyesatkan bahwa Jepang dan Macan-Macan Ekonomi Asia dapat Maju Karena Pasar Bebas.

2008-11-11T11:32:00.000+07:00

'Macan ekonomi' adalah istilah yang dicetuskan untuk menyebut Korea Selatan,Sinagpura,HongKong,dan Taiwan, yang mengalami pertumbuhan dan industrialisasi yang sangat cepat pada tahun 1960-an dan 1970-an. Empat macan tersebut memiliki beberapa karakteristik yang serupa dengan perekonomian Asia lainnya, seperti Cina dan Jepang dan menjadi pioner bagi apa yang secara khas disebut sebagai pendekatan 'Asia' terhadap perkembangan ekonomi,yakni ekonomi berbasis ekspor.
Negara negara dan teritori(untuk menyebut Taiwan)itu memfokuskan diri kepada pengembangan barang-barang kualitas ekspor untuk dikirim kepada negara negara industri barat, sembari mengurangi konsumsi domestik melalui kebijakan kebijakan pemerintah ,seperti pajak yang tinggi.
Pandangan yang lebih teliti terhadap perkembangan bangsa bangsa tersebut menunjukkan bahwa kemajuan yang didapat sebenarnya merupakan perkara yang secara umumdigerakkan secara terpusat,melalui banyaknya subsidi pemerintah dan kebijakan kebijakan proteksionis.

Japan dapat maju melalui kebijakan kebijakan yang benar benar bertentangan dengan pasar bebas dan globalisasi.Pemerintah Jepang menginginkan sektor sektor kunci ekonomi untuk berkembang dan memberikan pada sektor sektor tersebut perlindungan dari kompetisi dengan negara lain.
Pemerintah tetap mempertahankan hak untuk mengendalikan kurs mata uang asing, yang dengan ini ia dapat membatasi investasi ke dalam negeri,hak untuk mengelola akuisisi teknologi asing oleh perusahaan perusahaan Jepang, dan hak untuk mempengaruhi komposisi perdagangan luar negeri. Bank ekspor Jepang dan Bank Pembangunan Jepang di set-up menjadi mesin utama untuk memperluas aliran keuangan kepada industri industri yang ditarget oleh pemerintah.
Yang juga memiliki peran utama di dalam kemajuan Jepang adalah Kementrian Industri dan Perdagangan International (MITI), yang merupakan sebuah departemen setingkat kementrian . Departemen pemerintahan pusat ini mengatur produksi dan distribusi barang barang dan jasa jasa.Ia mengembangkan rencana dan rancangan terkait struktur industri Jepang,mengendalikan perdagangan luar negeri Jepang,menjamin aliran tetap barang barang di dalam perekonomian nasional ,mendorong perkembangan industri di bidang manufaktur,pertambangan, dan distribusi serta mengawasi usaha usaha untuk mendapatkan perbekalan bahan bahan mentah dan sumber daya energi yang dapat diandalkan.Oleh karena itu, kemajuan Jepang merupakan kemajuan yang digerakkan secara terpusat dan fungsi pengalokasian sumber sumber daya tidak dilepaskan begitu saja kepada pasar bebas.
Korea selatan juga melakukan strategi intervensi pemerintah pusat yang hampir sama. Pada tahun 1961, rancangan limatahun (semacam Repelta) dimulai oleh pemerintah pusat,dan mereka tidak memulai repelita itu dengan kebijakan pasar bebas, Karena pasar bebas tidak mempunyai kapasitas atau sumber daya untuk melakukan perubahan perubahan drastis di dalammemajukan perekonomian Korea.
Program repelita tersebut berdampak membuat perekonomian Korea didominasi sekelompok konglomerasi swasta yang besar (dikenal Chaebol) dan didukung oleh se jumlah besar korporasi publik yang signifikan,seperti industri besi dan baja,utilitas,komunikasi,pupuk,kimia dan industri industri berat lainnya.
Pemerintah memandu industri industri swasta melalui serangkaian target target ekspor dan produksi melalui pengendalian kredit,dan carai informal seperti melalui tekanan dan persuasi, serta cara cara tradisionalmelaluikebijakan moneter dan fiskal.
Pemerintah pusat pada tahun 1965 memperluas kendali pemerintah atas perusahaan (buisness) dengan menasionalisasi perbankkan dan menggabungkan pergerakan koperasi pertanian dengan bank pertanian. Pemerintah mengarahkan kendalinya atas semua lembaga perkreditan yang semakin memperluas kendali pemerintah atas komunitas bisnis.
Dewan perencanaan ekonomi dibentuk pada tahun 1961 ,diketuai oleh seorang deputi perdana mentri ,yang bertugas untuk mengalokasikan sumber daya sumber daya yang ada,mengarahkan aliran kredit,dan menformulasikan semua rancangan ekonomi Kore Selatan.
Di dalam kasus Korea Selatan dan Jepang ,intervensi pemerintah memainkan peran penting dalamkemajuan ekonomi mereka, dan dipandang sebagai tulang punggng kemajuan. Taiwan,Singapura,dan Hongkong mengikuti strategi yang mirip dan halini dengan jelas menunjukkan bahwamacan macan asia tidak mengikuti ajaran ajaran kapitalisme ortodox,tetapi justru intervensi pemerintahlah yang menggerakkan mereka,menuju kepada posisi yang saat ini mereka capai.
Perekonomian macan Asia secara fundamental adalahperekonomian berbasis konsumen, dimana ekspor merupakan mesin penggerak ekonomi.Enterpreunership For Indonesia Incorporated 2020

Mitos menyesatkan bahwa perdagangan bebas menjamin stabilitas ekonomi

2008-11-11T11:25:00.000+07:00

Kapitalisme telah dipuja-puji karena keberhasilannya menciptakan jumlah kekayaan yang membludak dan oleh karena ideologi ini telah membuat banyak bagian dunia menjadi berkembang. Akan tetapi disamping ketimpangan besar-besaran dalam distribusi kekayaan, dan kemiskinan yang telah diciptakan di seluruh dunia,kapitalismememiliki rekam jejak (track record) sebagai pencipta kebangkrutan, resesi,depresi,dan keruntuhan ekonomi yang teratur. Richard Robbin , di dalam buku yang telah membuatnya menerima penghargaan “Global Problems and the culture of capitalisme” menuliskan:
'Kemunculan kapitalisme menunjukkan adanya budaya yang dalam banyak hal merupakan budaya yang paling berhasil yang pernah diterapkan, dalam hal mengakomodasi banyaknya orang di dalam kenyamanan dan kemewahan relatif dan absolut.Akan tetapi,ia tidak pernah berhasil dalam hal mengintegrasikan semua orang dalam takaran yang adil, dan kegagalan ini tetap jadi masalah yang besar bagi kapitalisme.

Depresi besar tahun 1929 masih merupakan perkara yang membingungkan para ekonom. Berlawanan dengan bukti bukti yang ada ,para ekonom tetap kekeuh berpegang pada dogma bahwa waktu dan alam akan kembali menciptakan kesejahteraan apabila pemerintah menahan diri dari intervensinya memanipulasi ekonomi. Sayangnya metode 'pengobatan' tersebut tidak berhasil.
Ekonomi tidak berperilaku dengan cara yang sama sebagai yang diasumsikan oleh para ekonom klasik yang merupakan aliran dominan selama lebih satu abad terakhir. Tetapi waktu telah berubah , dan apa yang dibutuhkan kemudian adalah kebijakan pemerintah yang berbeda.Penjelasan-penjelasan baru dan kebijakan-kebijakan yang lebih segar teramat diperlukan, dan inilah yang mengantarkan kita kepada era intervensi pemerintah di dalam perekonomian, hingga datangnya periode Reagen dan Thatcher.
Keterlibatan pemerintah dalam bidang ekonomi mengakibatkan munculnya kebijakan kebijakan proteksionis yang menjamin terlokalisirnya resesi di batas-batas negara sehingga tidak menular ke seluruh dunia. Karena setiap segmen dari perekonomian kapitalis bersandar kepada segmen yang sedang bekerja,maka sistem kapitalisme dibangun berlandaskan tujuan penciptaan kebutuhan semu untuk menjaga agar para konsumen tetap membeli lebih dan lebih banyak lagi barang barang (sebagai katalis) agar segmen utama dalam sistem tetap dapat berjalan.
Inilah negara negara maju menyaksikan resesi yang terjadi secara teratur,yakni ketika sudah cukup banyak orang yang membelanjakan hartanya di luar batas kemampuannya. Pembalanjaan ini kemudian berakibat kepada munculnya budaya menghutang/kredit, yang tidak dapat dihindarkan lagi juga berdampak kepada pengurangan jumlah keseluruhan pembelanjaan tunai oleh konsumen, karena sebagian besar sisa pendapatan di gunakan untuk membayar hutang dan bunganya, Siklus pertumbuhan pembelanjaan ini tidak akan pernah dapat bertahan, dan harus berakhir di suatu saat (resesi).
Resesi yang mengancam seluruh dunia saat ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa AS telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang dipompa oleh ekspansi hutang pribadi,Pertumbuhan ekonomi ini pada gilirannya membuat semakin melambungnya harga perumahan atau real estate. Karena harga perumahan haik,para pemilik rumah semakin memperbanyak hutang pribadi mereka, dengan menjadikan rumah rumah mereka sebagai jaminan.
Proses mudahnya disebut hipotek ulang rumah rumah mereka sebagai sarana untuk membiayai gaya hidup extravaganza ini, fenomena yang meluas di AS dan Inggris. Selama harga perumahan terus naik, para konsumen akan dapat mengambil nilai hutang yang lebih tinggi,yang selaras dengan nilai rumah mereka (sebagai jaminan hutang).Praktek ini telah terjadi semenjak 1990-an,dan kini mengalami suatu situasi dimana harga perumahan telah teramat tinggi,sehingga nilai hutang yang diambil para penghutang itu sampai sampai melampaui tingkat pendapatan mereka hingga beberapa kali lipat.Hal ini berarti sudah sangat membahayakan , terutama karena hutang hutang ini kini harus segera dibayar/jatuh tempo, dan rumah rumah semakin mahal untuk dibeli oleh orang orang.
Puncak situasi ini terjadi musim panas lalu, ketika pasar perumahan Subprima collaps. Hutang rumah tangga di AS kini mencapai $ 8.5 Trilyun AS dan 20% rumah tangga di AS memiliki lebih banyak hutang ketimbang asset-asset yang mereka miliki.
Kenyataan bahwa bank bank investasi global dan perusahaan perusahaan pemberi kredit besar (hedge funds) dapat dengan mudahnya memindahkan modalmereka di seluruh dunia,justru malah memperumit situasi ini. Krisis saat ini dan krisis krisis yang terjadi sebelumnya , jelas jelas membuktikan bahwa kapitalisme bukanlah merupakan sumber stabilitas, tetapi justru kenyataannya ia menjadi sumber bagi kekayaan spekulatif yang mendorong naiknya harga-harga, dimana pada akhirnya kemudian gelembung ekonomiini akan mencapai sebuah titikletus kempis (burstrs) yang tidak dapat dihindari lagi.

Indonesia Incorporated 2020, Effendi Siradjudin,dkk

Mitos menyesatkan bahwa globalisasi merupakan puncak dari perdagangan bebas dan sangat penting bagi perkembangan ekonomi di abad 21

2008-11-10T10:07:00.000+07:00

Kata globalisasi pertamakali dipergunakan dalam menjabarkan kegiatan berbagai perusahaan besar Amerika di pertengahan tahun 1990-an. Berakhirnya perang dingin telah menempatkan AS di dalamsebuah teka teki,perlombaan senjata dengan Uni Sovyet telah berdampak kepada tindakan lingkar lingkar keuangan dalam mengalirkan uangnya ke AS, yang berujung pada mahalnya dollar AS. Hal ini pada gilirannya membuat perusahaan-perusahaan multi nasional (MNCs)AS sepertinya tidak mungkin melakukan ekspor.Korporasi korporasi AS menilai mempertahankan kompetensi mereka diluar negri sangat mahal,karena diperlukan ongkos yang sangat besar untuk memanufaktur barang/produk di dalamnegri.Oleh karenanya harus ditemukan pasar di luar negeri yang lebih murah.Pendirian fasilitas fasilitas produksi di luar negeri yang mempermurah harga tenaga buruh, dengan minimnya hukum perburuhan dan berbagai penyimpangan yang menyertainya diistilahkan sebagai Globalisasi.

Jatuhnya komunisme pada tahun 1990 dan pecahnya Uni Sovyet merupakan peluang emas bagi lembaga lembaga kapitalis untuk merubah perekonomian sentral yang besar menjadi perekonomian berorientasi pasar. Sebanyak total $ 129 Milyar di alirkan ke dalam Rusia dengan kesepakatan bahwa IMF dan Bank Dunia akan menjalankan (baca memaksakan) beberapa skema perkembangan ekonominya. Perekonomian Rusia di buka untuk Investasi asing dan beragam Industri dijual kepada orang asing,yang membuat negeri tersebut semakin rawan terhadap perubahan harga harga di pasar dunia.Pada tahun 1997 ,oleh karena hilangnya kepercayaan diri para spekulan terhadap Rusia, mereka mulai menarik uangnya dari Rusia dan Rusia tidak dapat mempertahankan diri mereka, sebab Liberalisasi menuntut tidak diperbolehkannya pembatasan atas aliran kapital.Krisis tersebut menaikkan jumlah orang miskin dari 2 juta orang menjadi 60 Juta orang, naik 3000%. UNICEF mencatat bahwa hal ini telah menimbulkan 500 000 kematian 'Ekstra' setiap tahunnya. Rusia merupakan contoh jelas bahwa Globalisasi telah mengijinkan secara langsung bagi krisis untuk menggapai puncaknya.Hari ini sesungguhnya Globalisasi adalah kondisi dimana negara negara Super Power memaksakan beragam kebijakan yang dapat mempengaruhi pasar bebas,yang pada realitanya merupakan kelanjutan sebuah proses merkantilisme yang telah dijumpai di dalam lembar lembar sejarah Eropa. AS melepaskan diri dari kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1776, menyebut bahwa kebijakan kebijakan Imperium Britania sebagai kebijakan kebijakan yang tidak fair dan penuh kekerasan. Akan tetapi kini AS telah mengambil peran Inggris dan melakukan hal yang sama dengan yang pernah dilakukan oleh Inggris kepada Negara-negara lain.Sesaat setelah Perang tahun 1812 dilancarkan untuk mengalahkan praktek-praktek perdagangan Merkantilis Inggris, negarawan AS Henry Clay menunjukkan adanya kebutuhan dari AS untuk mengembangkan sebuah kapabilitas defensif. Hal ini dilakukannya dengan mengutip kata kata seorang pemimpin Inggris: Bangsa ini tahu, sebagaimana diri kita tahu,apa yang kita maksud dengan perdagangan bebas adalah tidak lebih dan tidak kurang dengan berbagai keuntungan besar yang kita nikmati, melakukan monopoli atas semua pasar mereka,bagi Pabrik-pabrik kita, dan mencegah mereka salah satu maupun semuanya dari menjadi bangsa bangsa Pabrikan.
Era Reagen dan Thatcher pada khususnya,menyaksikan bahwa perdagangan bebas dipaksakan ke seluruh penjuru dunia di bawah kedok Globalisasi. Mengutuk semua yang bersentuhan dengan ranah publik sebagai 'setan' dan mendorong dilakukan privatisasi atas semua hal yang dimiliki oleh Publik, dan jika diperlukan menggunakan intervensi militer. Kebijakan kebijakan penyesuaian struktural dipergunakan untuk membuka perekonomian negeri negeri miskin sehingga perusahaan perusahaan besar dari negeri kaya dapat masuk dan memiliki atau mengakses banyaknya sumberdaya yang dimiliki oleh negeri tersebut, dengan harga yang sangat murah.Dahulu pada abad 17 Kerajaan Inggrislah yang menjadi kampiun Pasar bebas, saat ia dipuncak kekuasaannya।,Saat ini AS=lah yang menjadi kampiun Globalisasi. Ke dua negara tersebut bisa maju oleh karena keterlibatan pemerintah dan keduanya menyerukan perdagangan bebas ketika ia telah mencapai posisi suksesnya.Namun perdagangan bebas sampai saat in,tidak menorehkan kisah sukses apapun,kecuali Kesuksesan melalui rekamjejaknya dalampenghancuran ekonomi,ketimpangan kakayaan, dan penciptaan ekonomi gelembung.

Washington Konsensus,Kendaraan Baru Neo-Kolonialisme,Strategi Barat Menguasai asset Global

2008-11-06T21:55:00.000+07:00

Dewasa ini kita tengah mengalami krisis akibat dari kegagalan developmentalism,suatu model kapitalisme Dunia Ketiga era pasca-kolonialisme.Kegagalan developmentalism pada negaranegara yang dijadikan model yakni negara-negara yang dianggap paling sukses dan paling banyak dijadikan contoh bagi kapitalisme. Seperti Indonesia ,Thailand, dan malaysia sampai saat ini berbagai penjelasan terhadap krisis belum selesai. Berbagai penjelasan lebih menyalahkan faktor korupsi dan bad governence rezim negara negara tersebut sebagai satu satunya akar krisis kapitalisme Asia tersebut.Meskipun demikian,menjelang kejatuhan kapitalisme Asia,discourse baru telah diciptakan untuk mereformasi sitem kapitalisme tersebut.Sebagai suatu reformasi,bukan transformasi maka pendekatan ideollogi, dan struktur discourse baru tersebut tidak jauh berbeda dengan sistem,struktur, dan ideologi yang dijadikan dasar bagi developmentalisme yang mengalami krisis tersebut.Discourse baru tersebut yang dikenal dengan globalisasi.

Dari kapitalisme,Developmentalisme, lalu Globalisasi
Kini tengah menyaksikan suatu transisi dari formasi sosial kapitalisme developmentalisme model di Asia Timur, yang selamaini dijadikan contoh model pertumbuhan dan keberhasilan kapitalisme dunia ke 3 ke model globalisasi. Dengan kata lain, saat ini Adalah saat berakhirnya era developmentalisme, suatu proses perubahan sosial pasca perang dunia II. yang dibangun di atas landasan paham modernisasi. Namun di negara-negara pusat kapitalisme,jawaban untuk mempercepat laju kapitalisme telah lama disiapkan bahkan sejak krisis kapitalisme di tahun 30 an. Jawaban itu adalah globalisasi kapitalisme.
Formasi Sosial Globalisasi
Globalisasi pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme, yang ditandai dengan globalisasi pasar,investasi, dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan Trans Nasional(TNCs/Trans National Corporation) dengan dukungan lembaga lembaga Financial International (IFIs International Financial Institutions) yang diatur oleh Organisasi Perdagangan Global (WTO/World Trade Organization).
Globalisasi muncul bersamaan dengan runtuhnya kapitalisme Asia Timur.Era baru tersebut mencoba meyakinkan rakyat miskin di dunia ke 3 seolah olah merupakan arah baru yang menjanjikan harapan kebaikan bagi umat manusia dan menjadi keharusan sejarah manusia di masa depan. Namun globalisasi juga melahirkan kecemasan bagi mereka yang memikirkan permasalahan sekitar pemiskinan rakyat dan marginalisasi rakyat,serta persoalan keadilan sosial.
Sementara itu, negara miskin dunia masih menghadapi krisis hutang dan krisis 'over produksi' warisan pembangunan tahun 80 an, serta akibat dampak negatif dari kampanye internasional yang dulu dikumandangkan oleh The Bretton Woods Institutions tentang model pembangunan ekonomi pertumbuhan suatu paradigma pembangunan mainstream yang berakar pada paradigma dan teori ekonomi neoklasik dan modernisasi. Namun pihak lain muncul gejala yakni makin menguatnya peran organisasi non pemerintah(ornop) dan gerakan sosial secara global,serta bangkitnya masyarakat sipil (civil Society) baik di utara mauoun selatan.
Seperti telah diterangkan di muka, sebelum krisis developmentalisme terjadi ,suatu mode of domination baru telah disiapkan yakni era globalisasi ,sebagai periode ke 3 yang ditandai dengan liberalisasi segala bidang yang dipaksakan melalui 'structural adjusment program' oleh lembaga finansial global, dan disepakatinya oleh rezim GATT (General Agreement on Tariff and Trade) dan perdagangan bebas (free Trade) suatu organisasi global yang dikenal dengan WTO.
Sejak saat itulah suatu era baru telah munculmenggantikan era sebelumnya, dan dengan begitu duniamemasuki periode yang dikenal dengan globalisasi. Secara tegas yang dimaksud dengan Globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi dunia berdasarkan keyakinan perdagangan bebas, yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak jaman kolonialisme.Para teoritisi kritis sudah sejak lama telah meramalkan perkembangan kapitalisme akan berkembang menuju pada dominasi ekonomi,politik, dan budaya berskala global setelah perjalanan panjang melalui era kolonialisme.
Jadi dengan demikian 'globalisasi' secara sederhana dipahami sebagai suatu proses pengintegrasian ekonomi nasional bangsa bangsa ke dalam suatu sistem ekonomi global. Namun jika ditinjau dari sejarah perkembangan ekono,mi, globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase dari perjalanan panjang perkembangan kapitalisme liberal, yang secara teoritis telah dikembangkan oleh Adam Smith. Meskipun globalisasi dikampanyekan sebagai era masa depan,yakni suatu era yang menjanjikan 'pertumbuhan'ekonomi secara global dan akan mendatangkan kemakmuran global bagi semua, namun sesungguhnya globalisasi adalah kelanjutan dari kolonialisme dan developmentalisme sebelumnya.
Globalisasi yang ditawarkan sebagai jalan keluar bagi kemacetan pertumbuhan ekonomi bagi dunia ini, sejak awal oleh kalangan ilmu sosial kritis dan yang memikirkan perlunya tata dunia ekonomi yang adil serta kalangan yang melakukan pemihakan terhadap yang lemah, telah mencurigai sebagai bungkus baru dari imperialisme dan kolonialisme.
Mekanisme Kerja Globalisasi
Kapan proyek globalisasi mulai berjalan? Globalisasi terjadi sejak diberlakukannya secara global suatu mekanisme perdagangan melalui penciptaan kebijakan 'Free Trade' ,yakni berhasil ditanda tanganinuya kesepakatan Internasional tentang perdagangan pada bulan April 1994, stelah melaluiproses yang sulit di Marrakesh ,Marokko, yakni suatu perjanjian Internasional perdagangan yang dikenal dengan GATT.
GATT sesungguhnya mrupakan suatu kumpulan peraturan Internasional yang mengatur perilaku perdagangan antar pemerintah. GATT juga merupakan forum negosiasi perdagangan antar pemerintah, serta juga merupakan pengadilan dimana jika terjadi perselisihan dagang antar bangsa bisa diselesaikan.
Kesepakatan itu dibangun di atas asumsi bahwa sistem dagang yang terbuka lebih efisien dibanding sistem yang proteksionos dan dibangun di atas keyakinan bahwa persaingan bebas akan menguntungkan bagi negara yang efektif dan efisien.Pada tahun 1995 suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrolperdagangan dunia yang dikenal dengan WTO didirikan, dan sejak saat itu dia mengambil alih fungsi GATT. WTO dirancang bukanlah sebagai organisasi monitoring bagi negara negara yang tidak mematuhi GATT, akan tetapi WTObertindak berdasar kompalin yang diajukan oleh angotanya.Dengan demikian WTO merupakan salah satu aktor dan arena forumperundingan antar perdagangan darimekanisme globalisasi yang terpenting.
Jika WTO adalah forumkesepakatan perdagangan tingkat global, maka ditingkat regional forum serupa untukmenetapkan kebijakan perdaganngan juga ditetapkan. Ada beberapa perjanjian dengan area lebih kecil, misalnya North American Free Trade Agreement (NAFTA), antara Amerika Serikat dengan Mexico, tapi juga ada kesepakatan yang bersifat regional seperti Asia Pacific Economic Conference (APEC), bahkan ada kesepakatan area pertumbuhan yang lebih kecillagi seperti segitiga pertumbuhan Singapore,Johor,dan Riau (SIJORI),ataupun Brunei,Indonesia,Malaysia and Filipines East Growth Area (BIMPEAGA).Bahkan kawasan kawasan pusat pertumuhan Ekonomi yang lebih kecil sepertiOtorita Batam.
Kesemua kesepakatan tersebut merupakan forum-forum seperti WTO dalam sekala lebih kecil dan lokal. Sementara itu ada mekanisme dan struktur ekonomi yang dikembangkan selain forum perundingan tersebut dalam sistem Globalisasi, yang sesungguhnya tidak ada kaitannya dengan janjinya sebagai proses ekonomi global untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia secara global.
Ada seumlah elemen yang merupakan anatomi dari globalisasi.Pertamaadalah penciptaan mekanisme sistem Global dan proses produksi, Konsolidasi sistem fabrication dunia pada dasarnya merupakan usaha penciptaan hierarki jaringan produksi dan perdagangan skala global dari TNCs.Proses ekspansi sistem produksi global ini dikembangkan melalui penciptaan dan pengalokasian 'zone proses ekspor' (EPZs/Export Processing Zones). EPZs adalah suatu wilayah yang dikhususkan sebagai ekspor industri dengan syarat mampu dan mau mengembangkan aturan duane yang minimalmenyangkut aturan perburuhan dan pajak domestik sehingga menjadi daya tarik TNCs untuk beroperasi.
EPZs tersebut juga dikembangkan diberbagai wilayah negara negara Dunia ke tiga yang memiliki standar upah buruh murah karena negara negara itu tengah mencari investasi dan perlu uang dari ekspor. Itulah karenanya , sebagian besar tenaga kerja wilayah Pzs ini adalah buruh perempuan.Mirip dengan strategi EPZs adalah apa yang dikenal dengan 'Global Laborforce' yang dikembangkan melalui spesialisasi dan menjadi divisi buruh seperti bekerja dalam pabrik global,yang dikembangkan melalui konsep International division labor.Globalisasi prusahaan perusahaan Transnasional (TNCs) pada dasarnya, semua proses pengintegrasian ekonomi nasional menjadi ekonomi Global (Globalisasi) merupakan harapan dan hasil perjuangan dari perusahaan perusahaan Trans Nasional,karena pada dasarnya mereka yang akan diuntungkan proses tersebut. Selama dua dasa warsa menjelang berakhirnya abad millenium, perusahaan-perusahaan Trans nasional (TNCs) meningkat jumlahnya secara pesat dari sekitar 7000 TNCs pada tahun 1970 menjadi 37000 TNCs di 1990.
Selain jumlahnya meningkat, TNCs juga sangat menguasai perekonomian dunia. Kekuatan ekonomi TNCs yang luar biasa tersebut akan semakin bertambah jika globalisasi berjalan. Pada saat yang lalu saja mereka berhasil menguasai 67% perdagangan dunia antar TNCs dan menguasai 34,1% totalperdagangan global.Lebih lanjut TNCs juga telah menguasai 75%total investasi Global. Ada 100 TNCs dewasa ini yang menguasai ekonomi dunia. Mereka mengontrol sampai 75% perdagangan dunia.

International Finansial Institution (IFIs)
Selain WTO dan TNCs,aktor yang memainkan peran besar dalam globalisasi adalah lembaga lembaga Finansial Internasional(IFIs), yang sering juga disebut 'Multilateral Developments Banks'
IFIs merupakan organisasi global yang anggotanya negara negara maju, bertugas memberi hutang kepada negara negara miskin. Ada dua IFIs yang dikenal yakni Bank Dunia (World Bank) dan IMF (International Monetary Fund).IMF ini adalah organisasi yang paling berkuasa di abad XX. Organisasi yang berpusat di Washington DC ini memiliki visi untuk mengupayakan stabilitas keuangan dan ekonomi emlalui pemberian hutang sebagai bantuan temporer, guna meringankan penyesuaian neraca pemayaran dengan suatu kondisionilitas yang ditentukan.IMF saat ini beranggotakan 182 negara, namun USAlah yang paling berkuasa atassegala keputusan IMF karena negara itu memiliki hak voting mencapai 17,8%, selain Amerika serikat tidak ada yang memiliki hak voting lebih dari 6%. sementara mayoritas anggotanya hanya memiliki kuranf dari 1% hak voting. Padahalmula dicetuskan oleh Keynes dan Dexter, melalui kesepakatan Bretton Woods IMF bertujuan untuk menciptakan lembaga demokratis yang menggantikan kekuasaan para Bankir dan pemilik kapital Internasional yang dituduh bertanggung jawab atas resesi tahun 30 an.
Selain IMF,IFIs lain yang sangat berkuasa yakni Bank Dunia (World Bank). Bank dunia pada dasarnya adalah lembaga pemberi hutang multilateral yang sesungguhnya terdiri atas empat lembaga keuangan yang saling berkaitan, yakni Bank International untuk rekonstruksi (IBRD),Asosiasi Pembangunan Internasional(IDA),korporasi Keuangan Internasional (IFC), dan lembaga penjamin Investasi bilateral (MIGA).
IBRD ini yang sering disebut sebagai Bank Dunia, tugas utamanya adalah memberi hutang pada negara berkembang yang layak menerimanya. Bank dunia mempunyai misi sebagai lembaga Internasional yang membantu mengurangi kemiskinan dan membiayai investasi untuk pertumbuhan ekonomi.Namun berbagai program bank dunia seperti”Structural Adjusment Programe” telah mengkhianati misi utamanya'sebagai lembaga yang demokratis maupun lembaga yang membantu mengurangi kemiskinan'. Ia menjadilembaga pendukung utama model ekonomi neo liberal yang akan memarginalkan jutaan penduduk miskin secara global. Hal ini karena kebijakan kebijakan mereka yang memang tidak ada kaitannya dengan penghapusan kemiskinan,misalnya kebijakan IMF mengenai liberalisasi perdagangan dan penghapusan kuota dan tarif,privatisasi perusahaan negara, privatisasi lahan pertanian dan agribuisnes,akan berdampak negatif terhadap kelompok miskin dan petani marginal.
Penjelasan singkat diatas menunjukkan bahwa ada aktor aktor lain yang memainkan peranan dalam globalisasi,yang bahkan merupakan lembaga lembaga yang sangat berkuasa dan justru menentukan dibelakang layar pada semua proses di WTO. Mereka adalah IFIs dan TNCs.Merekalah sebenarnya yang berada di balik semua proses persepakatan dalam WTO tersebut.
Mereka adalah perusahaan-perusahaan Transnasional yang sangat berkepentingan melalui mekanisme globalisasi sistem produksi,investasi dan globalisasi pasar yang pengaturan mekanisme dari semua sitem produksi dan pasar tersebut ditetapkan di WTO. Dengan demikian forum WTO selanjutnya pada hakekatnya menjadi arena perjuangan dari perusahaan perusahaan trans nasioanal untuk mewujudkan cita cita mereka menguasai dunia. Halitu berarti segalaproses dan mekanisme globalisasi juga merupakan perebutan kekuasaan ekonomi dari kekuasaan negara negara kepada TNCs.
Dari uraian di atas, dapat dikonstruksikan konsep dan mekanisme globalisasi sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia yang diperankan oleh tiga aktor utamanya :Pertama, TNCs yang dengan dukungan negara-negara yang diuntungkan olehnya mereka membentuk suatu dewan perserikatan perdagangan global yang dikenal dengan WTO ,yang menjadi aktor ke dua, serta aktor ke tiga adalah lembaga keuangan global/IMF dan Bank Dunia. Ketiga aktor globalisasi tersebut selanjutnya selain menetapkan aturan aturan seputar investasi, Intelectual Property Rights (IPRs), dan kebijakan Internasional lainnya, juga mendesak,mempengaruhi,ataupun memaksa negara negara untuk melakukan penyesuaian kebijakan nasionalnya demi memperlancar pengintegrasian ekonomi nasionalnya ke dalam ekonomi global.
Proses memperlicin jalan pengintegrasian tersebut ditempuh dengan cara memaksa mengubah semua aturan ,kebijakan yang menghalangi ketiga aktor-aktor globalisasi,terutama TNCs untuk beroperasi dalam bentuk ekspansi produksi, pasar,maupun investasi. Dengan demikian globalisasi tidak ada sangkut-pautnya dengan kesejahteraan rakyat ataupun keadilan sosial di negara-negara dunia ke tiga melainkan lebih didorong motif kepentingan pertumbuhan dan akumulasi kapital berskala global.

Enterpreneur for Indonesia Incorporated 2020, Institute of Research,
Effendi Siradjudin dkk

Merombak Pola Pikir

2008-11-04T12:23:00.000+07:00

Tulisan ini menawarkan suatu solusi untuk meretas berbagai problematika bangsa yang seolah tiada habisnya itu. Solusi tersebut berangkat dari pemikiran kolektif bahwa situasi yang sangat memprihatinkan ini harus secepatnya diakhiri. Kita harus membawa dan mengarahkan bangsa ini menjadi bangsa yang benar.
Acuannya sangat terang benderang,karena Pembukaan UUD 1945 telah tegas mengamanatkan kepada kita untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,mewujudkan kesejahteraan umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mewujudkan ketertiban dunia yang berlandaskan kemerdekaan,perdamaian abadi, dan keadilan Sosial. Amanat inilah yang harus kita laksanakan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari.Khusus dibidang ekonomi,amanat kostitusi pun sama terangnya.Seperti telah disebut dalamPasal 33 UUD 45 memberikan amanat dan tuntunan yang jelas kepada kita untuk memanfaatkan seluruh kekayaan alam Indonesia bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Permasalahan muncul karena,menurut hemat penulis, ada kekeliruan yang mendasar yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan Pasca Orde Baru, yakni tidak menyiapkan rumusan dan rencana strategis dalamjangka menengah dan panjang untukmembangun perekonomian nasionalnya dengan mendasarkan pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (resource based).
Sudah pasti konsep pembangunan yang semata mata bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam semata tidaklah cukup.Di tingkat operasional , pemanfaatan sumber daya alam tersebut mensyaratkan dimilikinya korporasi nasional yang tangguh dan mampu mengoperasikan seluruh kekayaan nasional yang dimiliki untuk memenangkan persaingan global.
Ihwal ini , rujukannya juga sangat jelas, negara-negara yang berhasil memenangkan persaingan global sehingga mampu menyejahterakan rakyatnya adalah negara yang korporasi nasionalnya berorientasi dan beroperasi global,mampu memperbesar foreign content sekaligus memperbesar nasional content dalam operasi domestik, yang didukung keberhasilan dalammemanfaatkan dan memobilisasikan seluruh kekayaan nasional maupun global.Paralel dengan itu hal yang terpenting untuk dikedepankan adalah melakukan terlebih dahulu suatu gebrakan untuk mengubah secara sangat mendasar pola pikir atau mindset bangsa. Dari bangsa agraris yang berorientasi lokal dan kecenderungan memilih menjadi bangsa "kacung",diubah atau di switch menjadi lebih berorientasi global serta berwawasan wirausaha(enterpreneur based) yang lebih dinamis dan pantang menyerah.
Dalam pelaksanaannya gebragan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pembangunan SDM atau (Human capital development) secara besar besaran,lebih bersungguh sungguh dan fokus serta berkelas dunia,agar mampu menjamin keberhasilan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang tidak sekedar mengandalkan sumber daya alam yang pasti akan habis.Konsep pembangunan yang berorientasi global dan berwawasan wirausaha pantas dikedepankan, karena sejarah bangsa ini mencatat tinta emas betapa Indonesia pernah berjaya sebagai bangsa niaga atau bangsa yang memiliki jiwa enterpreneurship. Dimulai sejak abad 7 sd 17, zaman penjajahan VOC,era sebelum hingga awal awal kemerdekaan, bahkan sampai periode pemerintahan Soeharto.
Indonesia juga pernah memiliki konsep pembangunan yang mampu membuat perekonomian yang tumbuh secara meyakinkan. Tahun 1962,para pendiri bangsa telah mewariskan konsep Trisakti,yakni kedaulatan di bidang Politik,kemandirian di bidang ekonomi,dan memelihara kebudayaan Nasional.
Selanjutnya tahun 1972, pimpinan nasional pada waktu itu mewariskan konsep Trilogi pembangunan yang didalamnya mencakup urgensi menciptakan stabilitas keamanan yang mampu menjamin ketentraman masyarakat dan keamanan berinvestasi,peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan.
Kita tidak boleh menutup mata terhadap sukses yang pernah dicapai berkaitan dengan implementasi konsep konsep tersebut.
Karenanya mengambil sisi positif dari pelaksanaan konsep konsep terdahulu,kita perlu merumuskan suatu konsep baru yang lebih aktual dan operasional disesuaikan dengan tantangan jaman yang kian berorientasi global.
Konsep tersebut adalah "Indonesia Incorporated २2020",suatu rumusan program yang bertumpu pada kebijakan pembangunan yang terintegrasi dan berkesinambungan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mandiri dan berkelas duniapada tahun 2020. Effendi Siradjudin,dkk

Are we on the right track ?

2008-10-31T14:57:00.000+07:00

Jawaban terhadap pertanyaan tersebut adalah : ya, kita di jalur yang benar. Ini sama sekali tidak berarti bahwa kita sudah pasti akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Tidak ada jaminan seperti itu. Pada setiap tahap dalam perjalanan, kita sebagai bangsa harus melewati momen pilihan dan titik persimpangan yang memerlukan keputusan dan langkah setrategis. Marilah kita lebih dalam apa yang dimaksud dengan "the right track?"
Tidak ada suatu jalur yang paling benar. Sejarah mencatat bahwa rute yang dilalui oleh berbagai bangsa sangatlah beragam. Tetapi tidak berarti kita tidak dapat mengidentifikasi pola pola umum dalam sejarah kemajuan bangsa bangsa. Identifikasi pola pola umum dalam sejarah kemajuan bangsa bangsa dan penjelasannya merupakan bagian penting dari kegiatan para ahli sejarah dan ilmu sosial lainnya.Sekarang sudah banyak studi, baik teoritis maupun empiris,yang dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan:pola polaumum mana yang terbuka bagi kita. Bagi Indonesia pilihan itu sebenarnya lebih mudah, karena gerakan reformasi telah menjatuhkan pilihannya pada jalur demokrasi. Dalam literatur ekonomi-politik terdapat kristlisasi pandangan mengenai garis besar proses transformasi dari masyarakat berpenghasilan rendah, tertutup, dan tidak demokratis menuju masyarakat yang makmur,terbuka dan demokratis.
Fondasi Ekonomi. Salah satu kristalisasi pandangan itu adalah mengenai fondasi ekonomi dari demokrasi. Intinya adalah dalam tahap awal perjalanannya masyarakat berpenghasilan rendah,tertutup dan belum demokratis seyogyanya memusatkan upayanya pada pembangunan ekonomi lebih dahulu(Barro,2000). Secara Intuitif dalil ini masuk akal karena pada tingkat penghasilan rendah masyarakat akan disibukkan oleh kegiatan yang paling mendasar,yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan hidupnya dari hari kehari.
Kebutuhan atau (menggunakan Jargon ekonomi)”permintaan”akan demokrasi akan bersemi pada tingkat hidup dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi (Fukuyama,2006). Pengalaman berbagai negara juga menunjukkan begitu permintaan akan demokrasi ini merebak dan memperoleh momentumnya, biasanya tidak bisa dihentikan lagi(Bremmer 2006).
Sejumlah studi juga menunjukkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi merupakan faktor penentu penting bagi keberlanjutan demokrasi. Suatu studi yang banyak diacu meyimpulkan bahwa, berdasarkan pengalaman empiris selama 1950-90, rejim demokrasi dengan penghasilan perkapita 1500 dolar(dihitung berdasarkan Purchasing Power Parity(PPP)-dolar tahun 2001) mempunyai harapan hidup hanya 8 tahun.
Pada tingkat penghasilan perkapita 1500-3000 dolar, demokrasi dapat bertahan rata rata 18 tahun. Pada pendapatan perkapita di atas 6000 dolar daya hidup sistem demokrasi jauh lebih besar dan probabilitas kegagalannya hanya 1/500 (Zakaria,2003),.Przeworskidan Limonggi, 1997)
Posisi Indonesia dimana? Apabila kita hitung berdasarkan PPP-dolar 2006 penghasilan perkapita Indonesia sekitar 4000 dolar sedangkan batas kritis bagi demokrasi sekitar 6000 dolar. Kita belum 2/3 jalan menuju batas aman bagi demokrasi .
Sejumlah studi empiris lain, terutama oleh para ekonom,menyimpulkan bahwa demokrasi bukan penentu utama prestasi ekonomi(Barro 2002,Friedman 2005). Menurut pandangan ahli ahli ini ,terutama bagi negara negara berpenghasilan rendah , rule of law lebih menentukan kinerja ekonomi dari pada demokrasi per se. Apabilakesimpulan ini benar maka negara negara berpenghasilan rendah dapat memacu pertumbuhan ekonominya,meskipun mereka belum siap menerapkan demokrasi, asalkan mereka dapat memperbaiki rule of law. Tetapi dengan meningkatnya kemakmuran, demokrasi akan makin diminta oleh masyarakat,Sementara itu dalam tahap ini demokrasi juga mungkin penting bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi.
Seorang ahli ekonomi pembangunan kenamaan melihat demokrasi sebagai sebuah meta-institution atau institusi induk yang dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya institusi institusi lain yang berkwalitas, artinya efektif dan dengan tata kelola atau governance yang baik.(Rodrik,2000).Hal ini penting mengingat konsensus yang sekarang berkembang di kalangan ahli dan praktisi adalah bahwa mutu institusi atau governence merupakan kunci keberhasilan pembangunan, Apabila institusi yang baik menentukan keberhasilan pembangunan dan demokrasi adalah sistem yang kondusif bagi perkembangan institusi semacam itu , maka demokrasi menjadi penetu bagi pembangunan ekonomi.
Pada tahapkemajuan ekonomi yang makin tinggi ,pertumbuhan ekonomi akan makin mengandalkan pada fleksibilitas sistem ekonominya, kemajuan teknologi dan peningkatan mutu faktorproduksi, yang kesemuanya bersumber dari inisiatif dan inovasi para pelaku ekonomi. Dan kita tahu bahwa inisiatif dan inovasi tuimbuh paling subur di alam demokrasi (Schumpeter,1976 dan Wittman,1989)
Jadi apa kesimpulan umum kita? Pada Tahapawal pembangunan ekonomi diprioritaskan karena hal itu akan sangat mengurangi resiko kegagalan demokrasi.Pada tahapselanjutnya interaksi antara ekonomi dan demokrasi makin erat dan keberadaan demokrasimakin menentukan kinerja ekonomi dan keberlanjutannya. Tetapi demokrasi adalah tanaman jangka panjang. Menabur bnih lebih dini lebih baik.
Dilema mendasar yang dihadapi demokrasi,sejak plato adalah bagaimana memadukan rasionalisme dengan populisme, pemerintah yang efektif dengan pemerintah yang representatif, teknokrasi dengan demokrasi. Dilemaini sangat konkrit,dan akut bagi demokrasi yang baru berkembang, seperti di negarakita. Di satu sisikita ingin memacu pertumbuhan ekonomi yang pada hakekatnya memerlukan langkah cepat dan kebijakan ekonomi yang rasional,konsisten dan berwawasan jangka panjang- short termpain for long term gain .Di sisi lain ,sistempolitikyang berjalan karena mekanisme yang belum mantap ,tidakmendukung pengambilan keputusan yang cepat dan decesive. Resiko distorsi terhadapkebijakan yang rasional juga tinggi karena tidak jarang kepentingan sempit dan jangka pendek mendominasi wacana pengambilan keputusan di lembaga legeslatif dan juga eksekutif, tanpa ada mekanisme koreksi yang efektif.Inilah sebabnya paraahliberpendapat bahwa kebijakan ekonomi, sampai batas tertentu perlu di insulisasikan dari hiruk pikuk politik sehari hari.Independensi bank sentral yang sekarang sudah umumditerima, adalah suatu perwujudan dari pemecahan dilemaini. Apakah pemecahan serupa dapat diterapkan di bidang lainseperti kebijakan fiskal, industri dan perdagangan atau lingkungan hidup, sekarang masih diperdebatkan para ahli.
Yang penting,posisi strategis mengenai imbangan antara teknokrasi dan demokrasi harus diambil oleh setiap bangsa pada setiap tahap perjalanannya. Di masa orde baru, dengan plusdan minusnya,proses kebijakan ekonomi diproteksi dariproses politik sehari hari, paling tidak selama dua dasawarsa pertama. Sekarang format itu tidak cocok lagi. Format yang baru harus kita temukan dan posisi strategis yang pas harus kitaambil.Ia tidak bisa dibiarkan hanya sebagai hasil sampingan dariproses politik praktis.Taruhannya terlalu besar.

Enterpreneur for Indonesia Incorporated 2020, Institute of Research

Tuntutan Reformasi

2008-10-31T13:41:00.000+07:00

Mulai dengan mengajukan pertanyaan : sebenarnya apa motif dasar yang mendorong kita sebagai bangsa memutuskan untuk melakukan perubahan mendasar dalam tata kehidupan sosial politik lebih dari delapan tahun silam?
Untuk memperoleh perspektif yang benar kita perlu mengingat kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya yang membawa kita ke momen yang krusial itu. Selama lebih dari 30 tahun menakhkodai negara, orde baru telah berhasil mengangkat kondisi kehidupan ekonomi dan sosial di Indonesia secara sangat berarti. Penghasilan perkapita meningkat dari sekitar hanya USD $ 70 pada pertengahan 1960 an menjadi lebih dari USD $ 1000 pada pertengahan 1990-an.
Prasarana yang langsung melayani masyarakat maupun yang mendukung kegiatan ekonomi dibangun secara luas. Kemiskinan menurun drastis dan berbagai indikator kesejahteraan sosial, mulai dari harapan hidup, tingkat kecukupan gizi, tingkat kematian ibu & anak, sampai ke tingkat partisipasi pendidikan , ketersediaan air bersih dan perumahan, semua menunjukkan perbaikan yang berarti. Indonesia menjadi contoh pembangunan yang sukses(Hill, 1996, World Bank, 1993)
Dengan perbaikan taraf hidup seperti ini, mengapa timbul keresahan dan tuntutan yang makin mengental untuk perubahan di kalangan masyarakat atau lebih tepatnya, diantara para elite masyarakat?. Jawabannya terletak pada perkembangan di segi lain dari kehidupan di masyarakat Indonesia.
Di tengah kemajuan itu, terutama dalam dasa warsa terakhir Orde Baru, tumbuh persepsi dikalangan masyarakat, yang makin mengental setiap hari, bahwa praktek korupsi, penyalahgunaan kewenangan di jajaran pemerintahan dan kroniisme dikalangan dunia usaha makin meluas. Meskipun pers dikendalikan, cerita mengenai hal itu terus merebak dan kasus kasus nyata terungkap. Rasa keadilan masyarakat terusik. Namun dalam konstelasi politik yang ada, saluran saluran untuk kritik, disensi, protes dan koreksi, tersumbat. Keresahan dan ketidakpuasan berakumulasi dan siap meledak apabila ada pemicu (O'Rourke, 2002).
Dan pemicu itu akhirnya tiba. Krisis keuangan yang mulai muncul pada pertengahan 1997 terus memburuk dan memasuki tahun 1998 berkembang menjadi krisis ekonomi skala luas dengan dampak negatif yang langsung dirasakan oleh masyarakat banyak. Harga kebutuhan pokok naik tajam dan PHK terjadi dimana mana (Johnson, 1998).
Keresahan yang semula dirasakan sebatas kalangan elite berkembang menjadi ketidak puasan sosial yang akhirnya menjadi kerusuhan massal. Indonesia memasuki tahap krisis multidimensi dan perubahan politik mendasar kemudian terjadi.
Dari Peristiwa yang penuh ketegangan dan hiruk-pikuk itu tidak mudah untuk menyarikan aspirasi masyarakat yang berkembang pada waktu itu. Namun apabila kita telusuri motif dasar gerakan reformasi, barangkali empat tema merangkum sebagian besar dari tuntutan tersebut, yaitu :(1) Perbaikan Ekonomi,(2) Perbaikan tata pemerintahan atau governance, (3) Supremasi Hukum dan (4) demokrasi. Singkatnya, masyarakat menginginkan Indonesia yang makmur, bersih dari KKN, taat hukum dan demokratis (O Rourke, 2002 atau Budiman dkk, eds 1999). Hal ini bukan tuntutan yang mudah, tapi itulah keinginan rakyat.

Enterpreneur for Indonesia Incorporated 2020, Institute of Research

Kesalahan Mengadopsi Sistem

2008-10-28T12:25:00.000+07:00

Indonesia sekarang, siapapun pemimpinnya, apapun konsepnya, berapapun bantuan yang datang, dari siapapun yang memberi bantuan dan dengan teknologi apapun yang akan diterapkan, tidak akan ada perbaikan, malah diambang kehancuran dan menjadi sebuah negara gagal bahkan kolaps atau runtuh, jika sistem kebijakan pengelolaan negara yang dipakai sekarang tidak dirombak total.

Dalam kunjungannya ke negeri China pada tahun 1990an,Perdana Mentri Rusia Victor Chernomyridin bertanya kepada PM China Zhu Rongji, kenapa China tidak mengikuti jalan Rusia dan memakai Demokrasi liberal sebagai jalan baru. Jawabannya sangat mengejutkan, "Hari ini China menggunakan Demokrasi Liberal, besok pagi Negeri China akan bubar". Hal tersebut mengisyaratkan bahwa negara sebesar China saja tidak gegabah mengadopsi sistem baru, dalam hal ini sistem demokrasi liberal. Pemikiran tersebut terbukti dengan hancurnya Uni Sovyet menjadi 15 negara dan ekonomi yang berantakan dan menyengsarakan rakyat sedangkan China saat ini menjadi negara tetap utuh, kokoh dan kuat dengan pertumbuhan Ekonomi yang mencengangkan dunia (Cadangan devisa dari 60 M US Dolar tahun 1987,menjadi 1430 M US Dolar tahun 2007, bandingkan Indonesia tahun 2007 sebesar 54 M US Dolar).
Berkaca dari jawaban Perdana Mentri China tersebut, sebetulnya sangat relevan dengan kondisi Indonesia. Indonesia, entah karena sudah diplot oleh kaki tangan Imperialisme baru untuk melemahkan negara hingga dapat dicaplok asset assetnya atau karena ketolollan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia, atau karena kedua-duanya, sehingga mengadopsi sistem demokrasi dan ekonomi yang super liberal yang sangat tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Kita sudah salah mengadopsi sistem yang diterapkan oleh bangsa yang sudah mapan dan telah berumur lebih dari 200 tahun.
Bukti sudah banyak kita dengar dan lihat dimana terjadi pencaplokan aset di banyak negara yang tidak cerdas, mereka di Indonesia dengan gampang dan telah terbukti dapat mendominasi aset-aset tambang migas beserta Industri dan jasa penunjangnya, aset Freeport tambang tembaga dan emas terbesar dunia, tambang batu bara dan lainnya, perbankan, telekomunikasi, media, Industri pertanian, perdagangan, perkapalan dan aset Nasional kita yang lain.
Akibat dari mengadopsi sistem yang tidak cocok tersebut, selama enam dasa warsa bangsa Indonesia belum mampu menunjukkan kemandiriannya. Ketergantungan Sosial,Politik,Ekonomi, budaya, dan sebagainya terhadap bangsa asing masih cukup kental. Krisis ekonomi yang menerpa bangsa belakangan ini, banyak disebabkan dari ketidakmandirian bangsa Indonesia berhadapan dengan bangsa bangsa asing. Bangsa Indonesia ternyata belum mampu keluar dari cengkeraman kepentingan imperialisme asing gaya baru sebagaimana obsesi Bung Karno sang Proklamator. Termasuk dalam pengubahan UUD (Amandemen),penggantian Undang Undang yang sangat kental dengan intervensi asing, yang sesungguhnya telah memasukkan seluruh rakyat Indonesia ke dalam perangkap Imperialisme baru yang sangat halus dan tidak kentara.
Effendi Siradjudin dkk

Indonesia Negara gagal?,Mungkinkah?,Tidak Boleh!!!

2008-08-31T19:04:00.000+07:00

Apa Itu Negara Gagal?

Negara gagal(failed states) hanyalah salah satu tahapan untuk menuju pada tahap berikutnya yaitu negara runtuh(colapse states) seperti yang di tulis Robert Rotberg dalam papernya,Nation-State Failure: Arecurring Phenomenon menyebutkan menyebutkan bahwa ada 4 kategori negara-negara yaitu:

Negara kuat(Strong States). Negara yang dapat mengontrol teritorial dan penduduk mereka. Umumnya mereka memiliki GDP tinggi perkapita.
Negara lemah(Weak States). Negara yang pada umumnya memiliki perbedaan etnis,relegi,bahasa yang menjadi hambatan untuk menjadi negara yang kuat. Konflik biasanya terjadi secara terbuka, dan korupsi menjadi hal yang umum. Hukum tidak ditegakkan dan privatisasi institusi kesehatan dan pendidikan menjadi bukti nyata kegagalan negara tersebut. Contohnya adalah Irak,Belarus,Korea Utara, dan Libya.
Negara Gagal(Failed States). Negara yang sangat sukar mencapai targetnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Umumnya terdapat non state actors yang berpengaruh dan membantu memenuhi kebutuhan hidup penduduk. Keamanan nyaris menjadi hal yang tidak ada kecuali di kota-kota besar.
Ekonomi tak berjalan, kualitas kesehatan yang buruk, dan sistem pendidikan terabaikan. Korupsi menjadi hal yang marak, dan diperparah oleh inflasi.
Negara runtuh(Collapsed States). Negara-negara gagal dengan situasi dimana tak ada pemerintahan sama sekali.

Khusus untuk negara gagal, Naom Chomsky(2006: 1-2), menyebut tiga ciri pokok yang bisa dipakai untuk menjelaskan negara-negara yang gagal (failed states), sebagai berikut:

(1) Ketidak mampuan negara dalam melindungi penduduknya dari kekerasan atau bahkan mungkin penyerangan/pengrusakan.

(2) Kecenderungan mengabaikan diri terhadap jangkauan hukum baik domestik, maupun hukum Internasional.

(3) Jika mempunyai bentuk demokrasi, mereka menderita semacam defisit dalam berdemokrasi yang parah.

Stoddard, A dalam Ethnonationalism and the Failed State: Source of Civil State Fragmentation in the International Political Economy Emerge: A Graduate Journal of International Affairs, Volume 4, Carleton University, Kanada, 2000, juga menjelaskan bahwa sebuah negara bangsa(nation state) dianggap gagal jika ia tidak dapat memenuhi kebutuhan rakyatnya dengan baik. Negara gagal terjadi karena kepemimpinan dan institusi dari negara tersebut sangat lemah sehingga tidak mampu lagi atau tidak mempunyai kekuatan untuk mengatur dan mengontrol negaranya.

Sindrom ini dapat dilihat pada beberapa indikator sosial,ekonomi,politik, maupun militer. Sindrom dari negara gagal antara lain keamanan rakyat tidak bisa terjaga, konflik etnis dan agama tak kunjung usai, koropsi merajalela,legitimasi negara terus menipis, ketidak berdayaan pemerintah pusat dalam menghadapi masalah dalam negeri, dan kerawanan terhadap tekanan luar negeri (Robert I Rotberg, The Nature of Nation-State Failure,2002).

Sindrom ini meliputi timpangnya kesempatan pendidikan, kesempatan kerja, dan status ekonomi. Di masyarakat korupsi dan praktek-praktek gelap meluas, sementara pemerintah tidak mampu memberi gaji layak bagi pegawai negeri atau angkatan bersenjatanya. Kondisi ekonomi terus memburuk akibat sistem ekonomi tersembunyi seperti penyelundupan dan pelarian modal.

Elite yang berkuasa melakukan korupsi besar besaran. Mereka menolak transparasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sindikat sindikat penjahat berkoalisi dengan elite yang berkuasa, sementara pelayanan publik seperti keamanan,kesehatan,pendidikan,sanitasi, dan transportasi umum merosot. Jasa pelayanan hanya melayani elite yang berkuasa. Pembusukan terjadi di pusat kekuasaan, termasuk pemerintah yang tidak becus, kebobrokan institusional, dan kepemimpinan yang merusak sehingga menyulut konflik dan perpecahan.

Kini telah 10 tahun reformasi berlangsung. Lihatlah betapa menyedihkan negeri ini. Yang lebih memilukan sekaligus memalukan, kini Indonesia termasuk dalam indeks 60 negara gagal tahun 2007.

Indeks itu dibuat Majalah Foreign Policy yang berwibawa, bekerja sama dengan lembaga think-thank Amerika, The Fund for Peace. Meskipun harus diwaspadai dengan mencermati beberapa kriteria yang dipakai dalam penggolongan tersebut, karena mereka juga bukan badan independen penuh, tetapi paling tidak kita bisa tahu sebenarnya posisi Indonesia dimana.

Banyak ukuran dalam membuat indeks itu. Tapi secara umum disebutkan,antara lain, pemerintah pusat sangat lemah dan tak efektif, pelayanan umum jelek, korupsi dan kriminalitas menyebar, dan ekonomi merosot. Negara paling Gagal adalah Sudan,Iraq,Somalia dan Zimbabwe. Tapi coba bayangkan Indonesia masuk satu jajaran dengan negara itu, bersama dengan sejumlah negara Afrika,Asia, dan Amerika Latin, semacam Timor Timur,Myanmar,Konggo,Haiti,Ethiopia, dan Uganda.

Selama dekade lalu, setidaknya ada tujuh negara yang dalam kategori negara gagal, Yaitu Afghanistan,Angola,Burundi,Republik Demokratik Congo, Liberia, Sirea Leone dan Sudan. Diantara 7 negara gagal tersebut, yang betul-betul sampai hancur menjadi Collapsed state hanya satu yaitu Somalia. Sedangkan contoh negara yang lemah adalah Colombia.

Tunggu Posting berikutnya

Effendi Siradjuddin dkk

Prolog/Kata Pengantar

2008-08-26T22:16:00.000+07:00

Banyak kalangan memprediksi negara Indonesia akan menjadi negara GAGAL.

Sebuah'faild state' atau negara yang gagal tentunya sangat mengerikan bagi berbagai pihak yang masih berpihak kepada negara dan rakyat Indonesia.

Pertanyaannya adalah apakah kita memang akan menjadi negara GAGAL ???

Effendi Siradjuddin,dkk

Perjalanan reformasi yang bergulir di Indonesia masih menyisakan beberapa pertanyaan. Salah satunya apakah reformasi yang sedang berjalan ini sudah sesuai dengan cita cita luhur bangsa Indonesia? Apakah tepat jalan demokrasi liberal yang ditempuh Indonesia sekarang ini memang pilihan yang tepat?. Kenyataannya keberhasilan demokrasi sangat berhubungan erat dengan tingkat kemakmuran suatu negara. Pada tingkatan kemakmuran tinggi, yang sekarang diukur dengan GDP perkapita, tingkat keberhasilan demokrasi juga akan semakin tinggi pula. Demokrasi dulu atau makmur dulu, Telur dulu atau ayam dulu?